Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Memuat teks peraturan…
menetapkanPeraturanBupati tentangTatacara PengelolaanPajak BumidanBangunanPedesaandan Perkotaan; 1. 2, Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasar NegaraRepublile IndonesiaTahun1945; Undang-UndangNomer6Tahun1991 tentangPembentukan KabupatenDaerahTingkat[ILampungBarat(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1991Nomor64,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor3452, Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuangan Negara(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2003 Nomor47,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4286); Undang-UndangNomor1Tahun2004tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegara Republik indonesia Tahun2004Nomor5,Tambalian LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4355); Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhir denganUndang-Undang Nomor6Tahun2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor2Tahun2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2023 Nomor41,Tambahan LembaranNegara Republik Indoncsia Nomar6856); 10. 1L 12, 13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor B81); Peraturan DaerahKabupatenLampungBaratNomor8Tahun 2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah, sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdengan PeraturanDaerahKabupatenLampungBaratNomer4Tahun 2023; Peraturan Dacrah Momor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Lampung Barat Nomor 447); MEMUTUSKAN: PERATURANBUPAT!TENTANGTATACARAPENGELOLAAN PAJAK BUMI DANBANGUNAN PERDESAANDANPERKOTAAN.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: : 5DaerahOtonomyang selanjutnyadisebutDaerahadalah Kesatuan masyarakathukumyangmompunyaibatas-batas wilayah yangberwenang mengaturdanmengurusurusan pemerintahandan kepentinganmasyarakat sctempat menurutprakarsasendiriberdasarkanaspirasimasyarakat dalamsistem Negara Kesatuan Republik indonesia. 17. 18. 19, 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28, 29, Tahun Pajak adalah jangka waktu yvang lamanva 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan nilai jual objek Pajak Bumi dan nilai jual objek Pajak Bangunan, Nomor Objek Pajak yvang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak scbagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu. Nilai Jual Objek Pajak selanjutnya disingkat NJOF adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran, yang selanjutnya disebut DHKP adalah buku yang digunakan oleh Pemerintah Kabupalen Banyuasin sebagai Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak untuk menatausahakan ketetapan dan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya vang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan/atau biaya komponen fasilitas bangunan. Nilai Indikasi Rata-rata yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu zona. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas satu atau sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan tanpa terikat pada batas blok. Objek Pajak Umum adalah objek pajak yang memiliki jenis konstrulksi dan material pembentuk yang umum digunakan. Objek Pajak Khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus baik ditinjau dari segi material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti yang khusus. Objek Pajak Tertentu adalah Objek Pajak didaerah terientu yang perkembangan pembangunannya —mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang lerutang sampai kegialan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 30. 31 32. 33, 35. 36. 37. 349, 40. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak vang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan olch Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Ketetapan Pajak Daerah ERurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumiah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau scharusnya tidak terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, danjatau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah vang terdapat dalam SPPT, SKFPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SKF, atau Surat Keputusan Keberatan. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKFDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap SKK yang diajukanolehWajib Pajak. 41. 42. 43. (4]
Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat tejadinya kepemilikan, penguasaan, danfatau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan. Tahun Pajak yaitu jangka waktu 1 (satu) Tahun Kalender. Saat yang menentukan Pajak terutang yaitu menurut keadaan Objek Pajak pada tanggal1 Januari. BAB 11l NILAI JUAL OBYEK PAJAK
Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP. BesarnyaNJOPBumidanBangunanditetapkanberdasarkan Klasifikasi. Klasifikasi NJOP Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dalam hal nilai jual Bumi untuk Objek Pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi. Dalamhalininilai jualBangunanuntuk Objek Pajak lebih besardarinilaijual tertinggi KlasifikasiNJOP Bangunan sebagaimana dimaksud padaayat(2),makanilai jual Bangunantersebut ditetapkan sebagaiNJOP Bangunan. (1] 2]
NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 {sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak. Besaran persentase NJOP scbagaimana dimaksud pada ayat
BAB IV
Pendaltaran wajib pajak dilakukan dengan cara mengisi SPOP dan Lampiran SPOP. SPOP dan Lampiran SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan Lampiran pendukung dan disampaikan kepada Bapenda yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SPOP dan Lampiran SPOP. Sepanjang tidak ada perubahan data objek pajak, subjek pajak maupun Wajib Pajak maka SPOP dapat digunakan untuk penetapan PBB-P2 tahun selanjutnya. Bentuk, isi formulir, dan petunjuk pengisian SPOP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, Suatu Objek Pajak bilamana terletak diantara 2 (dua) wilayah atau lebih maka letak Objek Pajak akan ditetapkan berdasarkan luas bumi terbesar.
Pejabat yang ditunjuk melakukan Pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi peografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah. Pendataan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan /atau Bangunan dalam wilavah Kabupaten. Untuk wajib pajak yang telah mendaftarkan diri, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan Nomor Obyek Pajalk. Struktur NOP terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang diatur sebaga.l berikut : digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NOP secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak. Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NOP atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui. Penonaktifan atau penghapusan NOP atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
NJOP sebagaimana dimaksud dalamPasal3ayat(1)dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperolehdaritransaksijual beliyangterjadisecara wajar.
NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3} dibedakan menjacli: a, NJOP Bumi;
Membuka PDF…