DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1991);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
6.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan: i1 2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lampung Barat. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
7.Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mycobacterium Tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
8.Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disingkat RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku.
9.Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.

Pasal 2

Maksud RAD Penanggulangan TBC sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program penanggulangan TBC dan penyehatan lingkungan dalam rangka mendukung program percepatan eliminasi TBC Tahun 2030 di Daerah.

Pasal 3

Tujuan RAD Penanggulangan TBC untuk mewujudkan penanggulangan TBC secara terpadu dengan mensinergikan kegiatan dan tindakan konkrit dari semua pihak atau multipihak serta berfungsi sebagai:

a.instrumen kebijakan pengembangan program penanggulangan TBC di Daerah.
b.rencana peningkatan kinerja penanggulangan TBC di Daerah.
c.media internalisasi program atau kegiatan dalam program atau kegiatan perangkat daerah yang terkait.
d.acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja dalam penanggulangan TBC. €. acuan bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC di Daerah.

BAB II

RAD PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

Pasal 4

(1)RAD Penanggulangan TBC Tahun 2025-2030, disusun dengan sistematika:
1. a.Pendahuluan 2
(1)()
(1)@)
(1)) Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat Profil Tuberkulosis Kabupaten Lampung Barat Rencana Aksi Daerah Pemantauan dan Evaluasi Penutup RAD Penanggulangan TBC Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. mepoo

BAB III

TIM PELAKSANA

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan RAD Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati membentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB). Susunan personalia TP2TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

Pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.pemberdayaan masyarakat yang terdampak TBC dalam pencegahan dan penanggulangan TBC; dan
b.pemberian dorongan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaporan kasus TBC di lingkungannya. BABV FASILITASI

Pasal 7

Bupati menyelenggarakan fasilitas dalam rangka pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC. Penyelenggaraan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.meningkatkan peran serta dan kolaborasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan percepatan penanggulangan tuberkulosis secara besar - besaran seperti penanggulangan Covid-19;
b.pelibatan multisektor dan masyarakat dalam penanggulangan TBC;
c.penemuan kasus TBC secara aktif di masyarakat dan secara Q@ intensif di fasilitas pelayanan kesehatan; upaya penemuan kasus secara aktif di institusi; mengoptimalkan keberhasilan pengobatan dengan cara memberikan dukungan komplementer selama pengobatan kepada orang dengan TBC; sosialisasi edukasi tentang TBC ke masyarakat secara massif; monitoring dan evaluasi rutin dan konsisten; kepemimpinan yang kuat di setiap level pemerintahan; membentuk satuan tugas di tiap level pemerintahan (pekon/kelurahan, kecamatan) yang memimpin penanggulangan TBC; dan pemberian bantuan bagi masyarakat terkena TBC.

Pasal 8

Pemberianfasilitasisebagaimana dimaksuddalamPasal7dilakukanoleh PDyangmelaksanakanurusanpemerintahanbidang kesehatan.

(1))

BAB VI

MONITORING, EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 9

PD yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada penilaian capaian target indikator utama dan target indikator operasional pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC.

Pasal 10

Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintah bidang kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RAD Penanggulangan TBC kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau dalam hal diperlukan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan RAD Penanggulangan TBC bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…