DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanBupati tentang TeknisPemberianTunjunganHari RayadanGajiKetiga BelasyangBersumberdariAnggaran Pendapatandan BelanjaDaerahTahun2025; 1.Pasal18Ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor6Tahun1991tentang PembentukanKabupatenDaerahTingkatIILampung Barat(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1991 Nomor64,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor3452); 3.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhirdengan Undang- Undang Nomor6Tahun2023 tentangPenetapan Peraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2 Tahun2022 tentangCipta KerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023Nomor 41,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 1.Pemerintahdaerahadalahpenyelenggaraanurusan pemerintahanolehPemerintah DaerahdanDewanPerwakilan RakyatDaerahmenurutasasotonomi seluas-seluasnya dalam sistem danprinsipNegaraKesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksuddalamUndang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945. PegawaiNegeriSipilyang selanjutnyadisingkatPNS adalah warganegara Indonesia yangmemenuhisyarat tertentu, diangkatsebagaiAparaturSipilNegarasecaratetapoleh PejabatPembina Kepegawaian untukmendudukijabatan pemerintahan. PejabatNegaraadalah Bupati dan Wakil Bupati. AnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerahyang selanjutnya disebutAnggotaDPRDadalah adalahAnggotaDPRD Kabupaten KabupatenLampungBarat. Pegawai Pemerintah denganPerjanjianKerjayang selanjutnya disebutPPPKadalah warga negara Indonesia yangmemenuhi syarat tertentu,yang diangkat berdasarkanperjanjiankerja untuk jangka waktutertentudalam rangkamelaksanakan tugaspemerintahan. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada : PNS; Pejabat Negara Pimpina dan Anggota DPRD; Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
1. f.PPPK. spoop
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas; . fungsional utama; fungsional ahli madya; fungsional ahli muda; fungsional ahli pertama; . fungsional ahli pertama; . fungsional penyelia; fungsional mahir; fungsional terampil; . fungsional pemula; dan pelaksana. e SR SR® e A
(8)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan Keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan Pegawai paling banyak sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang diterima bulan Februari 2025. Sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatan.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tunjangan profesi atau tambahan penghasilan guru yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi :
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan Pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS dan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPk dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan Tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(6)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian Tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan sebagaimana pasal ayat (1) didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada Bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. BABV

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat. Ditetapkan di Liwa pada tanggal T maret 2025 BUPATI LAMPUNG BARAT, ttd PAROSIL MABSUS Diundangkan di Liwa pada tanggal (f)( Mearer 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENLAMPUNG BARAT, ttd NUKMAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR ';r Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, SARJAK NIP. 19761020 290501 1 005

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…