DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); .PeraturanPemerintahNomor94Tahun2021 tentangDisiplin PegawaiNegeriSipil(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2021Nomor202,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6718); .PeraturanKepalaBadan KepegawaianNegaraNomor33Tahun 2011 tentangKenaikanPangkatbagiPegawaiNegeriSipilyang memperolehSuratTandaTamatBelajar/ljazah; .PeraturanBadan KepegawaianNegaraNomor50Tahun2019 tentangProsedur PenyelenggaraSeleksidengan MetodeCATBKN (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor1779); .PeraturanDaerahKabupatenLampungBaratNomor8Tahun 2016tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdengan PeraturanDaerahKabupatenLampungBaratNomor4Tahun 2023; MEMUTUSKAN : PERATURANBUPATITENTANGPEDOMANPELAKSANAAN UJIAN DINAS DANUJIANPENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAINEGERISIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturan Bupatiiniyangdimaksuddengan: 1.DaerahOtonomyang selanjutnya disebutDaerahadalahkesatuanmasyarkat hukumyangmempunyaibatas-batas wilayahyangberwenang mengaturdan mengurusurusan pemerintahandankepentingan masyarkat setempatmenurut prakarsasendiriberdasarkanaspirasimasyarkat dalamsistemnegaraKesatuan 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebegaiunsur penyelenggara Pemerintah Daerah yangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3.Bupati adalah Bupati Lampung Barat. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabbupaten Lampung Barat. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah Bupati Lampung Barat . PegawaiNegeriSipilyang selanjutnyadisingkatPNSadalahwarganegara Indonesia yangmemenubhisyarattertentu,diangkatsebagaiPegawaiASNsecara tetapolehpejabatPembinakepegawaianuntukmendudukijabatan pemerintahan. Pangkatadalahkedudukanyangmenunjukantingkatseseorang PegawaiNegeri Sipilberdasarkan jabatannyadalam rangkaiansusunan kepegawaiandan digunakansebagaidasar penggajian. KenaikanPengkatadalahpenghargaanyang diberikanatasprestasikerjadan pengabdianPegawaiNegeriSipilterhadapnegara. KenaikanPangkatReguler adalahpenghargaanyangdiberikankepadaPegawai NegeriSipilyangtelahmemenuhisyaratyang ditentukantanpaterikatpada jabatan. KenaikanPangkatPilihanadalahkepercayaandanpenghargaanyang diberikan kepadaPegawaiNegeriSipilatasprestasikerjanya yangtinggi. UjianPenyesuaian KenaikanPangkat yang selanjutnyadisingkatUPKPadalah UjianyangdilaksanakanbagiPegawaiNegeriSipilyangtelahmemperolehijazah lebihtinggi darijenjangpangkatdangolongan ruangsesuaijenjangpendidikan yangdimilikisebelumnyauntukdapatdisesuaikan pangkatdangolongan ruang denganljazahterakhiryangdimiliki. UjianDinas TingkatIadalahujianyangdilaksanakanbagiPegawaiNegeriSipil yangberpangkat PengaturTingkatIgolongan ruangII/dyangtelahmemenuhi persyaratanuntuknaikkepangkatPenataMudagolongan ruangIll/a. UjianDinas TingkatIIadalahujianyangdilaksanakanbagiPegawaiNegeriSipil yangberpangkatPenata TingkatIgolongan ruangIlI/dyangtelahmemenuhi persyaratan untuknaikkePangkatPembina GolonganIV/a. TesWawasanKebangsaanyang selanjutnya disingkatTWKadalahtesyang bertujuanuntukmenilaipenguasaan pengetahuanyang berkaitandengan Pancasila,UUD1945, sejarahIndonesia danBahasaIndonesia. TesPengetahuanUmumyang selanjutnya disingkatTPUmerupakantesyang bertujuan untukmenilaipenguasaan pengetahuanyang berkaitandengan sistemperencanaanpembangunannasional,peraturan kepegawaian,tatakelola pemerintah yangbaik (good governance), kebijakanpublik,pelayananpublik, perkantoran danliterasi digital. 18. 19. 20. 21. 22, 23. 24. 25. 26.

(1)@) Tes Substansi Instansi yang selanjutnya disingkat TSI merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rencana Strategi (Renstra) Intansi/sistem perencanaan pembangunan daerah dan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK). Tes Pengetahuan Manajerial yang selanjutnya disingkat TPM merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen. Tes Kompetensi Teknis yang selanjutnya disingkat TPM merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan perkantoran, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan kebijakan publik. TesKompetensi Penunjangyang selanjutnyadisingkatTKPmerupakantesyang bertujununtukmenilaipenguasaanBahasaInggrisdanliterasi digital. ComputerAssistedTestyang selanjutnyadisingkatCATadalah suatusistem seleksidenganalatbantukomputeryangdigunakanuntukmendapatkan kelulusanyangmemenuhistandarminimal kompetensi. UjianWawancara merupakanujianyang diberikankepadaPegawaiNegeriSipil yangmengikutiUjianDinas TingkatIyang bertujuanuntukmenilaipenguasaan terhadaptugaspokokdanfungsiPegawaiNegeriSipilpadaPerangkatDaerah. UjianMakalahmerupakanujianyang diberikankepadaPegawaiNegeriSipil yangmengikutiUjianDinas TingkatIIdanUjianPenyesuaian Kenaikan Pangkat yang bertujuanuntukmenilaipenguasaaterhadaptopikyangdiangkat, kesesuaian pendidikanyang dapatmenunjangtugaspokokdanfungsiserta kebutuhanPerangkatDaerah. NilaiAmbangBatas adalahminimalnilaiyang harus dipenuhiolehsetiap peserta. SasaranKinerjaPegawai yang selanjutnyadisingkatSKPadalahbebankerja yang harusdicapai ataudipenuhiolehAparaturSipilNegaradanmerupakan salah satukomponenyang dapat dijadikan indikatorkeberhasilan suatu organisasidengan dilakukannyaevaluasi secararutinsesuaidenganperiode pengumpulanSKP.

Pasal 2

Peraturan BupatiinibermaksudsebagaipedomanbagiDaerah dalam menyelenggarakanUjianDinas danUPKPdengan metode CATBKN. Peraturan Bupatiinibertujuanmenjaminefektifitas, efisiensi,dan akuntabilitas penyelenggaraanUjianDinas danUPKPdengan metode CAT BKN.

BAB II

PROSEDUR

Pasal 3

Prosedur pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP adalah sebagai berikut :

a.Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengkonfirmasi tentang pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP kepada Perangkat Daerah; b.Kepala PD mengusulkan calon peserta Ujian Dinas dan UPKP kepada Bupati melalui BKPSDM; dan c.BKPSDMmenginventariscalonpesertayangmemenuhisyaratdanselanjutnya menyusundaftarnominatifcalonpesertadanmengajukannyakepadaBupati melalui SekretarisDaerah untukmendapatpersetujuan.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 4

(1)Ujian Dinas terdiri dari :
1. a.Ujian Dinas Tingkat I; dan
2. b.Ujian Dinas Tingkat II.
(2)Pegawai yang dapatmengikutiUjianDinas TingkatIsebagaimana dimaksudpada ayat(1)hurufaharusmemenuhipersyaratanumumsebagai berikut: a.Sekurang-kurangnyatelahmendudukipangkat PengaturTingkatI golongan/ruangII/dselama1tahunataulebih; b.SetiapunsurpenilaianSKP dalam2(dua)tahunterakhirsekurang-sekurangnya bernilaibaik;dan c.Tidaksedang menjalanihukumandisiplinPegawaiNegeriSipil.
(3)Pegawaiyang dapatmengikutiUjianDinas TingkatIIsebagaimana dimaksudpada ayat(1)hurufbharusmemenuhipersyaratanumumsebagai berikut: a.Sekurang-kurangnyatelahmendudukipangkatPenata TingkatIgolongan/ ruang 1II/dselama1tahunataulebih; b.SetiapunsurpenilaianSKP dalam2(dua)tahunterakhirsekurang-kurangnya bernilaibaik;dan c.Tidaksedang menjalanihukumandisiplinPegawaiNegeriSipil.

Pasal 5

Pegawai dapat mengikuti UPKP harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut : a.Pegawai yangmemperolehljazahSarjana Muda,ljazahAkademikatauljazah DiplomaIII,harusmemenuhisyarat sebagai berikut: 1.Sekurang-kurangnyatelahmendudukipangkat PengaturMudaTingkatI golongan/ruangII/bselama1(satu)tahunataulebih; 2.Setiapunsur penilaian SKP dalam2(dua)tahun terakhirsekurang-kurangnya bernilai baik;dan 3.Tidak sedang menjalanihukumandisiplinPegawai.

b.Pegawai yang memperoleh Iljazah Sarjana (S-1) atau ljazah Diploma IV, harus memenubhi syarat sebagai berikut :
1. 1.Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur golongan/ruang II/c selama 1 (satu) tahun atau lebih;
2. 2.Setiap unsur penilaian SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
3. 3.Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai. c.PegawaiyangmemperolehljazahDokter,IjazahDokterGigi,ljazahApotekerdan ljazahMagister(S-2)atauljazahlainyangsetara,harusmemenuhisyaratsebagai berikut: 1.Sekurang-kurangnyatelahmendudukipangkatPenataMudagolongan/ruang Ill/aselama1(satu)tahunataulebih; 2.SetiapunsurpenilaianSKP dalam2(dua)tahunterakhirsekurang-kurangnya bernilaibaik;dan 3.Tidaksedang menjalanihukumandisiplinPegawai. d.PegawaiyangmemperolehljazahDokter(S-3),harusmemenuhisyaratsebagai berikut: 1.Sekurang-kurangnyatelahmendudukipangkatPenataMudaTingkatI golongan/ruangIII/bselama1(satu)tahunataulebih; 2.SetiapunsurpenilaianSKPdalam2(dua)tahunterakhirsekurang-kurangnya bernilaibaik;dan 3.Tidaksedang menjalanihukumandisiplinPegawai.

Pasal 6

SelainmemenuhipersyaratanumumsebagaimanadalamPasal4danPasal5 Pegawai yang mengikutiUjianDinas danUPKPjugaharusmemenuhipersyaratan khusus(administrasi) sebagai berikut: a.DiusulkanolehKepalaPDyangbersangkutan; b.Foto kopiSKPNSyangtelahdilegalisir olehpejabatyangberwenang; c.Foto kopiSKPangkatTerakhir yangtelah dilegalisir olehpejabatyangberwenang; d.Foto kopiSTTB/ljazah(besertatranskripnilai)yangtelah dilegalisir olehKepala PerguruanTinggi atau pejabatyang berwenang; e.Foto kopiSuratIzinTugasBelajardariBupatiatau SekretarisDaerahyangtelah dilegalisir olehpejabat yangberwenang(bagiyangmemperolehIjazah/STTB setelahdiangkat menjadiPNS);

f.Pas Foto ukuran 3 x 4 berwarna; g Uraian tugas PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala PD; h.SuratPernyataan Kepala PDbahwayangbersangkutantidakpernah/ sedang melakukanpelanggarandisiplin; i.Membuat MakalahIlmiah yang berkaitan dengantugaspokok dan fungsi dan latarbelakang kesarjanaan yang bersangkutan(bilapendidikan yang bersangkutandari S-1s.d. S-3);dan s (1 () (©)

(1)) (©)] Surat Pernyataan dari Kepala PD bahwa ljazah yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan tugas pokok dan fungsi dan dapat menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pada PD tersebut.

Pasal 7

ljazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah Ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri dan/atau ljazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta yang telah mendapat nilai Akreditasi sangat baik dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan. ljazahyangdiperolehdariPerguruanTinggiyang beradadiluarnegeriberlaku apabilatelahdiakuidanditetapkansederajatdenganljazahdariPerguruanTinggi Negeriyang ditetapkanolehMenteriyangbertanggungjawabdibidangpendidikan nasionalataupejabatlainyang yangberdasarkanPeraturanPerundang- undanganyang berlakuberwenang menyelenggarakanpendidikan. MemperolehSuratTanda TamatBelajar/ljazah yangdimaksuddalamPasal6 termasukbagiPegawaiyangtelahmemilikiSuratTanda TamatBelajar/ljazah yangdiperolehsebelumyangbersangkutandiangkat menjadiCalonPegawai NegeriSipil,sepanjangljazahyangdiperolehberkaitandengantugaspokokdan fungsiyangbersangkutandanmemenuhipersyaratanlainnya.

BAB IV

JENIS TES

Pasal 8

Jenis tes untuk Ujian Dinas Tingkat I terdiri atas : a.TWK; b.TPU; dan c.TSI; Jenis tes untuk Ujian Dinas Tingkat II terdiri atas : a.TWK; b.TPU; c.TPM; d.TSI; dan e.Makalah. JenistesutukUjianPenyesuaian Kenaikan Pangkatterdiriatas: a.TWK; b.TKT; GTSl d.TKP; dan e.Makalah.

(4)Materi dan nilai ambang batas Ujian Dinas Tingkat I, Ujian Dinas Tingkat II, dan UPKP untuk setiap jenis tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYELENGGARA

Pasal 9

(1)Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan dengan menggunakan metode CAT Badan Kepegawaian Negara dan ujian makalah berdasarkan permohonan Bupati.
(2)UjianDinasdanUPKPdengan metode CATBKNdilaksanakan denganprinsip akuntabeldantransparan.
(3)Soal ujianCATdisesuaikandengantingkatljazahyangdiperoleh dansubstansi yangberhubungandengantugasdanfungsiyangbersangkutan.
(4)Soalujiandengan metode CATBKNberbentuktertulisdanpilihanganda.
(5)PenyelenggaraanUjianDinasdanUPKPdengan metode CATBKNdapat dilaksanakandikantorUnitPenyelenggaraSeleksiCalondan PenilaianKompetensi PegawaiAparaturSipilNegara(UPT BKN),dan/ataulokasilainyangdisepakati antaraBKN/KantorRegionalBKNdenganinstansipenyelenggaraujian.
(6)UjianmakalahterhadappesertaUjianDinasdanUPKPdilaksanakanolehpanitia yang ditunjukolehBupati.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 10

(1)Penilaianujianuntuksatujawabanbenarbernilai5(lima)danjawabansalah atautidakmenjawabbernilaiO(nol);
(2)PenilaianambangbatasUjianDinas danUjianPenyesuaian Kenaikan Pangkat dengan perhitungannilaiambangbatas (passinggrade)sebagaiberikut: a.UjianDinas TingkatII=270;dan b.UjianPenyesuaianljazahD-IIIs.d.S-3=>65;
(3)Penilaianambangbatassebagaimanadisebut padaayat(1)merupakan penggabungandari hasilpenilaianUjianCAT Badan KepegawaianNegaradan hasilpenilaian UjianMakalah dengan perhitungansebagai berikut: NilaiAkhir=(60%xNilaiCATBKN:6.5)+(40%xNilaiMakalah);

Pasal 11

(1)PemeriksaanhasilUjianDinas danUPKPdilakukanolehTimPenyelenggara Seleksi Ujianyang ditetapkanolehBupati;
(2)Tim PenyelenggaraSeleksi Ujianmelaksanakanrapatuntukmenentukanstandar nilaikelulusan(passing grade) pesertaujian;
(3)Peserta Ujianyangmemenuhistandarnilaikelulusan (passing grade)yangtelah ditentukan dinyatakanlulus,sedangkan yang nilainyadibawah passing grade dinyatakantidak lulus;
(4)Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinyatakan gugur, apabila ternyata yang bersangkutan tidak menunjukan kedisiplinan atau melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
(5)Kelulusan peserta ujian ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(6)Bagi peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STL-UD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STL-UPKP).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…