Peraturan ini dibuat untuk mengatur prosedur dan standar biaya perjalanan dinas bagi pejabat, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS), dan pihak lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Perjalanan Dinas dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-UndangNomor30Tahun2014tentang AdministrasiPemerintahan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor292,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5601)sebagaimanatelah diubah beberapakali,terakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun 2022 tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor 41,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6856); Undang-UndangNomor1Tahun2022 tentangHubungan KcuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahan Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2022 Nomor4,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor6757); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimanatelahdiubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeriNomor120Tahun2018(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor157); 13.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor70Tahun2019 tentang Sistem InformasiPemerintahanDaerah(Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor1114); 14.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor90Tahun2019 tentangKlasifikasi,Kodefikasi danNomenklatur PerencanaanPembangunandanKeuanganDaerah(Berita Negara Republik IndonesiaTahun2019Nomor1447); 15.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuanganDaerah (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor 1781); 16.PeraturanDaerahKabupatenLampungSelatanNomor7 Tahun2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkat DaerahKabupatenLampungSelatan(LembaranDaerah KabupatenLampungSelatanTahun2016Nomor16) sebagaimanatelahdiubahbeberapakali,terakhirdengan PeraturanDaerahKabupatenLampungSelatanNomor4 Tahun2023(LembaranDaerahKabupatenLampung SelatanTahun2023Nomor35); 17 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 9). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
BAB I
DalamPeraturan Bupatiiniyangdimaksuddengan: 1.DaerahOtonomyang selanjutnyadisebutDaerahadalahKesatuan MasyarakatHukumyangmempunyaibatas-batas wilayah yangberwenang mengaturdanmengurusurusan PemerintahdanKepentingan masyarakat KabupatenLampungSelatanmenurutPrakarcacendiriberdasarkan aspirasimasyarakat dalamsistemNegaraKesatuanRepublikIndonesia. Pemerintah daerah adalah Bupati besertaperangkat daerah sebagaiunsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten LampungSelatan. Pemer@ntahan DaerahadalahPenyelenggaraan urusan pemerintaholeh Pemerintah DaerahdanDPRD menurutasasotonomidan tugas pembantuandenganprinsipNegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia. Bupati adalah BupatiLampungSelatan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 10. 11. 12. 13. 14. 15. —o 17. 18. 19. 20. Pejabat adalah Bupati,Wakil Bupati, dan Pimpinan DPRD serta Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat, ASN, THLS dan pihak lain yang dilakukan untuk kepentingan Pemerintah Daerah. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian yang bekerja pada instansi pemerintah Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat dengan THLS adalah Tenaga Harian Lepas Sukarela yang diangkat oleh Bupati dalam jangka waktu dan untuk tugas tertentu. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan THLS yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas yaitu Ketua dan Anggota Dharma Wanita, Ketua dan Anggota PKK, Kepala Desa, Kelompok Tani, murid teladan/berprestasi, dan orang yang sedang menjalankan tugas keprotokolan yang keberadaannya ditetapkan dengan keputusan Bupati. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Pejabat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus. Biaya Riil (At-Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Surat Perintah yang selanjutnya disingkat SP adalah Surat Perintah kepada Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain untuk melaksanakan tugas dinas. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah Surat Tugas kepada Pejabat, Aparatur Sipil Negara dan THLS untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnyadisebutSPDadalahdokumen yangditerbitkanolehPejabatPembuat Komitmendalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain. Pelaksana SPDadalahPejabat,DPRD,ASN, dan pihak lainnyayang melaksanakanPerjalanan Dinas Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerahyang selanjutnyadisingkat APBDadalahAnggaran Pendapatandan BelanjaDaerahKabupaten LampungSelatan.
BAB II
Perjalanan dinas jabatan dapat dilakukanoleh: a. b. Pejabat; Aparatur Sipil Negara; 2)
Pejabatyangdapatmelaksanakanperjalanandinasadalahpejabatyang telahdiangkatdandigajimenurutketentuanperaturanperundang- undanganyangberlaku. Aparatur Sipil Negara yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah pegawai yang telah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara dan digaji menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. THLS yang dapat melaksanakan perjalanan dinas adalah THLS yang diangkat dengan Keputusan Bupati. THLS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
BAB III
Perjalanandinasdilaksanakan denganmemperhatikanprinsipsebagaiberikut: a. b. c. d. selekt'if,hanya untuk kepentinganyang sangattinggidanprioritasyang berkaitandengan penyelenggaraan pemerintahandaerah; ketersediaan anggarandankesesuaian pencapaiankinerjasatuankerja Perangkat Daerah; efisiensi penggunaan belanja daerah; dan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
BAB IV
Pejabat,AparaturSipilNegara,THLSdan PihakLainyangmelaksanakan perjalanandinasberhakmendapatkanuangharian. Uanghariansebagaimana dimaksudpadaayat(1)merupakanpengg_anti biayakeperluansehari-haridalammelaksanakanperjalanandinas meliputiuangsaku,transportlokaldanuangmakan. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan diklat yang diselenggarakan dalam provinei yang melehihi & (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar provinsi. Pejabat, Aparatur Sipil Negara, THLS dan Pihak Lain yang melaksanakan perjalanan dinas berhak mendapat uang penginapan. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Pejabat dan Pejabat Esselon II berhak mendapat uang representasi, yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Uang reprecentatif sebagaimana dimakeud pada ayat (6) diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi yang diberikan secara lumpsum. Seluruh perjalanan dinas yang tidak termasuk kategori pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain yang sejenis, maka uang harian dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai surat tugas. Seluruh perjalanan dinas yang termasuk kategori pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan lain-lain yang sejenis, dimana panitia penyelenggara menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka uang harian dibayar pada hari keberangkatan dan hari kepulangan sedangkan pada saat pelalzsanaan loegiatan dibayarkan uang harian (dildat) ocbagaimana tercantumpada lampirandanmerupakanbagian yangtidakterpisahkan dariperaturanini.
Bagipelaksana SPDyangmemegangkendaraandinasmelaksakan perjalanandinasdalamKabupatendiberikanuangharian secaralumpsum. Bagipelaksana SPDyangmelaksanakanperjalanandinaskeprovinsidan kekabupaten/kotadalamprovinsilebih dari 24jamselaindiberikanuang harian secaralumpsumjuga diberikanbiayapenginapansecaraatcost (Perhitunganriil). Bagipelaksana SPD yangmenjalankanperjalanan dinaskeluardaerah provinsimenggunakankendaraandinas diberikanbiayapenginapan, tambahan BBM,biayapenyebrangandan biayatoldihitung secaraat-cost sedangkan uang harian diberikan secaralumpsum. Bagipelaksana SPD yangmelaksanakanperjalanan dinaskeluardaerah provinsimenggunakanfasilitastransportasi angkutandarat, lautdan udara, diberikan biaya penginapan, biaya transport pergi-pulang yang dihitung secara at-costsedangkan uang harian diberikan secaralumpsum. BABV SURAT PERINTAH TUGAS DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
Dalam hal SP atau ST dan SPD yang diterbitkan oleh instansi di luar Pemerintah Daerah atas permintaan Pemerintah Daerah, dapat dibayarkan biaya perjalanan dinasnya atas beban APBD yang besarannya disesuaikan dengan Peraturan yang mengatur tentang perjalanan dinas yang berlaku pada instansi tersebut.
ditandatanganiolehPengguna Anggaran/Kepala OPDyang menandatangani perjalanan dinas tersebut.
Membuka PDF…