DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur manajemen keamanan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Kebijakan ini mencakup penetapan ruang lingkup pada data, aplikasi, dan infrastruktur SPBE, penunjukan Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab utama, serta pembentukan tim pelaksana teknis yang diketuai oleh pimpinan perangkat daerah terkait komunikasi dan informatika. Peraturan ini juga mengatur perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan, serta pengendalian teknis keamanan melalui manajemen risiko, prosedur pengendalian, dan pengelolaan pihak ketiga, demi menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanBupati tentang Manajemen KeamananInformasi SistemPemerintahanBerbasis ElektronikdiLingkungan Pemerintah DaerahKabupaten LampungSelatan. Undang-UndangNomor11Tahun2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2008Nomor58,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4843)sebagaimanatelahdiubahdengan Undang-UndangNomor19Tahun2016(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2016Nomor251,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5952); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2028 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2028 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. 11. 12. Undang-UndangNomor34Tahun2024tentangKabupaten LampungSelatandiProvinsiLampung(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2024Nomor140)Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesia6955; PeraturanPemerintahNomor71Tahun2019tentang PenyelenggaraanSistemdanTransaksiElektronik(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor185); PeraturanPresidenNomor95Tahun2018tentang Sistem PemerintahanBerbasis Elcktronik(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2018Nomor182); PeraturanPresidenNomor82Tahun2022tentangPerlindungan Infrastruktur InformasiVital(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2022Nomor128); PeraturanMenteriPendayagunaanAparaturNegaradan ReformasiBirokrasiNomor5Tahun2020tentangPedoman ManajemenRisikoSistemPemerintahanBerbasis Elektronik (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor261); PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasiNomor59Tahun2020tentangPemantauan danEvaluasi SistemPemerintahanBerbasis Elektronik (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor991); PeraturanBadanSiberdan SandiNegaraNomor10Tahun2019 tentangPelaksanaanPersandianuntukPengamananInformasi diPemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2014Nomor1054); PeraturanBadanSiberdan SandiNegaraNomor4Tahun2021 tentangPedoman ManajemenKeamananInformasi Sistem PemerintahanBerbasis Elektronik danStandarTeknis dan ProsedurKeamananSistemPemerintahanBerbasis Elektronik (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor541); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35; MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. I 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi untuk melindungi aset yang dimiliki organisasi dari berbagai ancaman pihak internal maupun eksternal untuk menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, serta terjaganya aspek kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan dari informasi. Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Kerahasiaan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang kerahasian (confidentiality) atas informasi dan komunikasi secara Elektronik Keutuhan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang keutuhan (integrity) atas Informasi Elektronik. Ketersediaan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang ketersediaan (availability) atas Informasi Elektronik. Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrase/penghubung, dan perangkat Elektronik lainnya.

Pasal 2

Peraturan Bupatiinidimaksudkansebagai kebijakaninternalmanajemen keamananinformasiSPBEdidaerah. Kebijakaninternalmanajemen keamanan informasiSPBEmeliputi:

a.penetapan ruang lingkup; penetapan penanggung jawab; perencanaan; dukungan pengoperasian; evaluasi kinerja; dan moepo g perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi. (M (2

(1)
(2)
(3)
(1)(2
(3))
(1)Ketentuanlainuntukmendukungkebijakaninternalmanajemen keamanan informasiSPBE sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dapatmenerapkan pengendaliantekniskeamananyangmeliputi: a.manajemenrisiko; b.penetapanprosedurpengendaliankeamananinformasiSPBE;dan c.pengelolaanpihakketiga.

BAB II

KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE

Pasal 3

Penetapan ruang lingkup manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi :

a.data dan informasi SPBE;
b.aplikasi SPBE; dan
c.Infrastruktur SPBE. Penetapanruanglingkupsebagaimana dimaksudpadaayat(1)merupakanaset PemerintahDaerah, yang harusdiamankandalam SPBE.

Pasal 4

Penetapanpenanggungjawabsebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(1) hurufbdilaksanakanolehBupati. Penanggungjawabsebagaimana dimaksudpadaayat(1)dijabatolehsekretaris daerah. Sekretarisdaerahsebagaipenanggungjawabmerupakanketentuan yangtidak terpisahkandaritugas sebagaikoordinatorSPBEyangtelahditetapkansesuai denganperaturanperundang-undangan.

Pasal 5

Dalammelaksanakantugasnyasebagaipenanggungjawabmanajemen keamananinformasiSPBE,koordinatorSPBE sebagaimana dimaksuddalam Pasal4ayat(3)menetapkanpelaksanateknisKeamananSPBE. PelaksanateknisKeamananSPBE sebagaimana dimaksudpadaayat(1)terdiri atas:

a.ketua tim; dan
b.anggota tim. KetuaTimsebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufadapatdijabatoleh pimpinanperangkatdaerah yangmembidangiurusankomunikasi dan informatika. AnggotaTimsebagaimana dimaksudpadaayat(2)hurufbterdiridariseluruh pimpinanperangkat daerahlainnya yangmemiliki,membawahi, membangun, memelihara, dan/ataumengembangkanAplikasiSPBE dan/atauInfrastruktur SPBEdilingkungan PemerintahDaerah.

Pasal 6

Ketuatimsebagaimana dimaksud dalamPasal5ayat(2)hurufamempunyai tugasmemastikan pelaksanaanmanajemen keamananinformasiSPBEdi lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi: a.menetapkan prosedur pengendaliankeamananinformasiSPBEdi Pemerintahan; b.mengevaluasi penerapan prosedur pengendalian keamananinformasi SPBE dilingkungan Pemerintah Daerah;

(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)2) memastikanpenerapankeamananAplikasiSPBEdanInfrastrukturSPRE sesuaidenganstandarteknisdanprosedurKeamananSPRE ditetapkansesunidenganperaturan perundang-undangan, d.merumuskan,mengoordinasikan,danmelaksanakan anggaranKeamananSPBE: yAng telah programkerjadan memutuskandanmerancanglangkahkelangaunganlayananTIKdalam bentukdokumenbusinesscontinuitydandisasterrecoveryplana;dan f.melaporkanpelaksannanmanajemenkeamananinformasiSPBE pada koordinator SPBE. Anggotatimsebagaimana dimaksuddalamPasal5ayat(2)hurufbmempunyai tugas: a.mengoordinasikandan/ataumemastikanpenerapanprosedurpengendalian keamananinformasiSPBEpadaperangkat daerahmasing- masing, b.memastikanpenerapankeamananAplikasiSPBEdanInfrastrukturSPBE sesuaidenganstandarteknisdanprosedurKeamananSPBEyangtelah ditetapkanscsuaidenganperaturanperundang-undangan, c.melaksanakandanmengelolalangkahkelangsunganlayananTIKyang berpedomanpadadokumenbusinesscontinuitydan disasterrecoveryplans, dan .berkoordinasidenganketuatim terkaitpenerapankeamananAplikasiSPBE danInfrastrukturSPBE.

Pasal 7

Perencanaan schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis Keamanan SPBE. Perencanaansebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukan dengan merumuskan: a.programkerjaKeamananSPBE;dan b.targetrealisasiprogramkerjaKeamananSPBE.

Pasal 8

ProgramkerjaKeamananSPBE sebagaimana dimaksuddalamPasal7ayat(2) hurufapalingsedikitmeliputi:

a.edukasi kesadaran Keamanan SPBE; penilaian kerentanan Keamanan SPBE; peningkatan Keamanan SPBE; penanganan insiden Keamanan SPBE; dan audit Keamanan SPBE.LN TargetrealisasiprogramkerjaKeamananSPBE sebagaimana dimaksudpada pasal7ayat(2)hurufbditetapkanberdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya.

Pasal 9

Dukunganpengoperasian sebagaimana dimaksuddalamPasal 2 ayat(1)huruf ddilakukanolehkoordinator SPBE. Dukunganpengoperasian sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukan dengan meningkatkankapasitas terhadap:. a.sumberdayamanusia KeamananSPBE; b.teknologikeamananSPBE; dan c.anggaran keamanan SPBE, (m 2) (3 3) (s 1 (2 (3] (4

(1)2)
(3)KoordinatorSPBEmelaluidukunganpengoperasianmemastikanpelaksanaan manajemenkeamananinformasiSPBEdiberikanalokasisumberdayayang sesuai.

Pasal 10

SumberdayamanusiaKeamananSPBE sebagaimana dimaksuddalamPasal9 ayat(2)hurufapalingsedikitberjumlah5(lima)orangdenganketentuanharus memilikikompetensi: a.keamananTIK;dan b.keamananaplikasi. Untukmemenuhikompetensisebagaimana dimaksudpadaayat(1),paling sedikitharusadanyadukungankegiatan: a.pelatihandan/atausertifikasikompetensikeamananaplikasidanTIK; dan/atau b.bimbinganteknismengenaistandarteknisdanprosedurKeamananSPBE. Pemenuhankompetensisebagaimana dimaksudpadaayat(2)dilnkuk'anagar sumberdayamanusiaKeamananSPBEmemilikikompetensidankeahlian yang memadaidalampelaksanaanKeamananSPBE. Teknologikeamananinformasisebagaimana dimaksudpadapasal9ayat(2) hurufbharustersediasesuaikebutuhandantingkaturgensidarisetiap perangkatdaerah. AnggaranKeamananSPBE sebagaimana dimaksudpadapasal9ayat(2)huruf cdisusun berdasarkanperencanaanyangtelahditetapkansesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal 11

Evaluasikinerjasebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(1)hurufe dilakukanolehkoordinator SPBE. Evaluasikinerjasebagaimana dimaksudpadaayat(1)dilakukan terhadap pelaksanaanmanajemen keamananinformasiSPBEdilingkungan Pemerintah Daerah. Evaluasikinerjasebagaimana dimaksudpadaayat(2)dilaksanakan dengan cara: a.menganalisisefektivitaspelaksanaanKeamananSPBE;atau b.mendukungdanmerealisasikan programauditKeamananSPBE. Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud p.adaayat(1)dilaksanakanpaling sedikit1(satu)kalidalam1(satu)tahun.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…