DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

tata cara pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta monitoring dan evaluasi. Penggunaan dana ini dialokasikan untuk keadaan darurat, keperluan mendesak, pengembalian kelebihan penerimaan, dan bantuan sosial yang tidak terencana. Proses pelaksanaannya bervariasi, bisa melalui pembebanan langsung atau pergeseran anggaran, yang semuanya harus didukung dengan dokumen dan bukti yang sah. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan BTT dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel demi kepentingan publik.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupat! tenang TataCara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban danPelaporan serta Monitoring danEvaluasiBelanjaTidak Terduga; 28Tahun 1999tentang Per:relenggara NegarayangBersihdan BebasdariKorupsi, Kolusi,danNepotisme (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahin1999Nomor75,Tambahan Lembaran Negara RepablikIndonesia Nomor3851); Uncang-1Indang Nomor17Tahun 2003tentangKeuangan Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2003 Negara ( Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286); Unc ang-Undang Nomor 24Tahun 2007tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4723); Undang-Undang Nomor

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan :en:v sentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembarar% Tegfra Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, ;z;r; »ahan Lgmbamn Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dencan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Neg:ra Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Z:gx ?ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2;ncan_g-UndangNomor23Tahun2014tentang ‘::(’::‘rs‘v(:h'l?:hunDQ%t]elrihN(LembaranNegaraRepublik omor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimanatelah diubah beberapakal,terakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023tentangPenetapanPeraturan PemcrintahPenggantiUndang-UndangNomor2Tahun2022 tentangCiptaKerjamenjadiUndang-Undang(Lembaran NegaaRepublikIndonesiaTahun2023Nomor41 TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 68561; 6.Undzng-Undang Nomor30Tahun2014tentang Administrasi Pemerintahan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2014Nomor292,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5601)sebagaimanatelahdiubah beberapa kali,-erakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- Und=ng Nomor2Tahun2022tentangCipta KerjaMenjadi Undzng-Undang(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2023Nomor41,TambahanLembaranNegara RepuolikIndonesiaNomor6856); Undang-Undang Nomor1Tahun2022tentangHubungan KeuaaganantaraPemerintahPusatdanPemerintahan Daerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2022 Nomcr4,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomcr6757); 8.Undang-Undang Nomor 34Tahun2024tentangKabupaten LamrungSelatandiProvinsiLampung(Lembaran Negara RepudlikIndonesiaTahun 2024Nomor140,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6955): 9.Perataran PemerintahNomor8Tahun2006tentang PelaporanKeuangan danKinerja InstansiPemerintah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2006Nomor 25.TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4614. 10.Peraturan PemerintahNomor21Tahun2008tentang Penyclenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor42, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 4828) Menetapkan : 11.Pera uran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12 Pera‘uran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Peng i(lanh Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah H;—… xaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 13PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036)sebagaimana telahdiubah denganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 120Tahun2018(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2019Nomor157); 14PersiuranMenteriDalamNegeriNomor70Tahun2019 tentzng SistemInformasiPemerintahan Daerah(Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor1114): 15.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor90Tahun2019 tentzngKlasifikasi,KodefikasidanNomenklatur PerencanaanPembangunandan KeuanganDaerah(Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor1447); 16.PersiuranMenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentzngPedomanTeknisPengelolaanKeuangan Daerah (BeriaNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor 1781}, 17.PeraturanDaerah KabupatenLampungSelatanNomor7 Tahun2016tentangPembentukan danSusunanPerangkat Daerah KabupatenLampungSelatansebagaimanatelah diubah beberapakaliterakhirdenganPeraturanDaerah Kab.patenLampungSelatanNomor4Tahun2023 (Lem»aran Daerah KabupatenLampungSelatanTahun2023 Nomor35); 18.Peraturan BupatiLampungSelatanNomor9Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok PengelolaanKeuanganDaerah (Lem»aranDaerah KabupatenLampungSelatanTahun 2020 Nomor9). MEMUTUSKAN: PERATURANBUPAT!TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTAN3GUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DANEVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA. BAB | KETENTUAN

Pasal 1

DalamPerataran Bupatiinivang dimaksuddengan: 1 13 DaerahOtonomANngselanjutnyadisebutDaerahadalahKesatuanMaikatHukumyangmempunyaibatas-batas wilayahvangber\;c‘nanmengat1rdanmengurusurusanPemerintahdanKepéntinganmaqxa?aka%KabupatenLampngSelatanmenurutPrakarsasendiriberdésarkanaspiras:masyarak=tdalamsistemNegaraKesatuanRepublikIndonesia Pemerirtahdaera})adalahBupatibesertaperangkat daerah sebagaiunsurpenyelenggaraan FemerintahDaerahKabupatenLampungSelatan PemerirtahDaeranadalah Penyelenggaraan urusanpemerintaholehPemerirtahDaerahdan‘DPRDmenurutasasekonomi dantugaspembantuandenganprinsipNegara KesatuanRepublikIndonesiasebagaimanadimaksuddalam undang-undangDasarNegara Republik ndonesia BupatiadalahBupatiLampungSelatan SekretarisDaerah«dalahSekretarisDaerah KabupatenLampungSelatan. SatuanKerjaPerargkatDaerahyangselanjutnyadisingkatSKPDadalah unsurperangkatcaerahpadaPemerintahDaerah yang melaksanakan urusan oemerintahandaerah. s‘utur_mKerjaPengelolaKeuanganDacrah yangsclanjutnyadisingkat SKPKDadalahunsurpenunjang urusanpemerintahan padaPemerintah Daerahvangmelaksanakanpengelolaankeuangandaerah. \nggarznPendapatan danBelanjaDaerahyangselanjutnya disebutAPBD adalahrencanakesuangantahunan Daerah yangditetapkandengan peratur:ndaerah. PejabatPengelolaKeuanganDaerah yangselanjutnyadisingkatPPKD adalahkepalaSKPXDyangmempunyaitugasmelaksanakanpengelolaan APBDdanbertinda«sebagaibendaharaumumdacrah. Rencan:KerjaAnggaranSKPDyangselanjutnyadisingkatRKA SKPD adalah¢okumenyangmemuatrencana pendapatandanbelanjaSKPDatau dokumenyangmenualrencana pendapatan,belanja,dan pembiayaan SKPDyang melaksanakanfungsibendaharaumumdaerahyang digunakan sebagal JasarpenyisunanrancanganAPBD. DokumenPelaksanaan AnggaranSKPDyangselanjutnya disingkatDPA SKPDadalahdokuinen yangmemuatpendapatan danbelanjaSKPDatau dokumcnyang meriuat pendapatan,belanjadan pembiayaanSKPDyang melaksanakanfungsiBUDyang digunakansebagaidasar pelaksanaan anggaranolehpenggunaanggaran. BendaharaUmumDaerah yangselanjutnya disingkatBUDadalahPPKD vangbertindakdalamkapasitas sebagaiBUD. Rencan:KebutuhcnBelanjayangselanjutnya disingkatRKBadalah dokumenyangberisikan daftarkebutuhanbarang/jasa yang sudah dihituneberdasarkan kebutuhan danstandar belanjayangberlakudengan mempernatikanasasefektifitasdanefisiensiyangdiajukanolehSKPDyang melaksanakankegiatan teknisdaridanaBTT. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atasbebanAPBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesaksertapengembalian atas kelebihanpembayaranatas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya Ruang lne penatansal aan Pannl 2 upPeratianBuapateimeliput penganggaran, pelakaanaandan et aggungjawaban dan pelaporan senta oo dan evaluasi Be anja Tidak Terdugn Pujaan d Panal 4 tapkanny. Peraturan Bupati ot agar pengelolaan BT vang bersumber dari APRD dapat dilakukan secara tertib, elimen, ekonomis, elektil transparandanbertoIRRunNngjawabsesuaiKetentuanperaturanperundang undanganangberlahu 3)

BAB II

PENCGOUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

Pemerintah Daerah — mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tidak Terduge acauai dengan kemampuan keuangan Dacrah, Mokasi anggaran Helanga Tidak Terduga sebagaimana dimakaud pada avat 1) dhiguakan untuk.: v Kecdaan darurat; b keperluan merdesak, " Perpembalinn atas kelehihan penerimann Daerah tahun sebelumnya A bantuan sosia vang tidak dapat direncanakan sebelumnyn Kritena keadaan derurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimakesod sada avat (2) hurec b acdan hurut e, ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD tahun berkenann,

Pasal 5

Kendaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurut o nehput a bercana alam bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar binsa,dan b pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. c kerusakan serana/prasarana yang dapat mengganggu keglatan pelayanan pul lik Kendaan Darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai ekt a bukan merupekan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Dacrah dan tidak dapnt diprediksikan sebelumnya; b tidak diharapkan terjadi secara berulang, « berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, dan A memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka peraulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Bencana alam sebagaimana dimaksud padaayat(1)hurufa,antaralain a—gerapabumi karena alam; b letaman gunurg berapi; ¢tanah longsor d kekeringan, c banjirbandang, (kebakaran ternasuk kebakaran hutan dan lahan karena alam, dan 8&beacanaalam lainnyayangberdampakpadarusaknyatatakelolalingkungandanterganggunyakehidupansosialekonomimasyarakat Ilivnc;.'anonalarsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa,antaraam a.kehakaranhu-an/lahan yang disebabkanolehmanusia;b.pencemaran lingkungan; c.epidemi dkejadianluarHiasa;dan ewaoahpenyakit Bencana sosialsebagaimana dimaksudpadaayat(1)hurufa,merupakan")En(';n‘wpenanganankonflikyangdisebabkanantaralainsengketa:ahan/«umhl{rdayaalam,SukuAgamadan Ras(SARA),politikdanbatasDaerahadministrasi,maupunmasalahindustriyangtimbuldalammasyarakatyangcigunakanantaralainuntukpenghentiankonflikdanfekongvasipascasonflikantarkelompokmasyarakatyang mengakibatkan kerugianmasyarakatsertapenanganan gangguan keamanan. Bencananonalamepidemi, kejadianluar biasadanwabahpenyakitsebagaimanadimalsud padaayat(4)huruf¢,hurufddanhurufe, antaralam A—timhulnyaperrakitmenulartertentu; D..meningkatnyakejadiankesakitanterus-menerus selama 3(tiga)kurun waktu dalam am,hariataumingguberturut-turutmenurutjenis penyakitnya, ..angkakematian kasuspenyakitdalam kurun waktutertentu meningkat:dan d.penyebarandiaicageogralisyauglebililuas.

Pasal 6

Keperluanmendesaksebagaimanadimaksud dalamPasal4 ayat(2)huruf b disesuaikandengankarekteristikdalamPemerintahDaerahdan dilaksarakansesuaidenganketentuan peraturanperundang-undangan. Keperluanmendesaksebagaimanadimaksud padaayat(1),meliputi: 4.kebutuhan Dacrah dalamrangka pelayanan dasarmasyarakatyang anggarannya “elumtersediadalam tahun anggaranberjalanseperti kebutuhan pendanaan dalamrangkapemenuhanstandarpelayanan mirimal; b.belinjaDaerahyangbersifatmengikatdanbelanjayangbersifatwajib, yaitu 1)BelanjaDasrah yangbersifatmengikatmerupakanbelanjayang dibutuhkar secaraterusmenerus danharusdialokasikan olch PemerintahDaerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiapbulandalam tahun anggaran berkenaan,seperti: a)belanjapegawai untuk pembayaran kekurangangajidan tunjangan;dan b)belanjabarang danjasauntuk pembayarantelepon,air, listrik daninternet. 2)BelanjaDzerah yangbersifatwajibmerupakanbelanjauntuk menjamin kelangsunganpemenuhan pendanaanpelayanan dasar masyarake',seperti: a)pendidikan; b)kesehatan; -)melaksanakan kewajiban kepada pihakketiga; d)kewajiban pembayaran pokok pinjaman; e)

(2)3)
(2)
(3)(4 f) bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan g kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan peruncang-undangan
1. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak darat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
2. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau mesyarakat, antara lain : 1) kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanaan sesuai amanat peraturan Perundang-undangan; 2) kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pernerintah Daerah; dan/atau 3) putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 7

Pengembalian ates kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya merupakan pengenbalian atas pendapatan Daerah dan pelaksanaan putusan pengadilen yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Pengemdalian atas pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)mehputi Pendapatan Asli Daerah dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Pendapitan Asli Dcerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah
3. c.hasil vengelolaar kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Lain-lain pendaparan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada avat
(2)yaitu pendapatan hibah pemerintah.

Pasal 8

Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimal:sud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penvusiinan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lcbih besar bagi individu, keluarga dan/ateu kelompol: masyarakat yang bersangkutan. Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang; dan/ateu barang. Bantuan sosial ber 1pa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a vaitu usng yang berikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial vang terdampak risiko sosial. Bantuan sosial ber 1pa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b vaitu barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial yang terdampak risiko sosial.

(6)
(2)(3 (3

Pasal 9

BelanjabantuansosialsebagaimanadimaksudpadaPasal8avat(1), digunakanuntuk a.santunankematian; b.santunankorbenbencana; santinanbagipemerlupelayanankesejahteraansosial; pelaiananpersa'inangratis; bantuanperbaikanrumahkorban bencana; bantuantranspcrtasiuntukorangterlantar; pelayanankesehatanuntuk masyarakatmiskin,dan -bantuansosiallainnyayangditetapkandengan KeputusanBupati TR o an Pemberanbantuansosialmemenuhikriteriapalingsedikit: a.selextif; b.memenuhipersvaratanpenerima bantuan;dan .bersifatsementaradantidak terusmenerus. Rriteria selektif sejagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima vang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial Kriteriamemenuh:persyaratanpenerimabantuan sebagaimanadimaksud padaayat(1)huruf bmeliputi: a.menuhkiidenitaskependudukansesuaiketentuan peraturan perundang-undangan;dan b.berdomisilidiDaerah. Kriteriabersifatsementaradartidakterusmenerus sebagaimana dimaks:dpadaayat(1)hurufcdiartikanbahwapemberianbantuansosial tidakwejibdantidekharusdiberikansctiaptahunanggaran. Kriteriasesuaidengantujuanpenggunaan sebagaimanadimaksud pada avat(Ihurufdbahwatujuanpenggunaan bantuansosialuntuk penanggulangan bencanayaituserangkaianupaya vangditujukanuntuk rehabiliiasisosial.

BAB I

PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 10

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaranuntukBTTsesuaidengan kemampuankeuangandaerahdanketentuan peraturanperundang- undangan. BTTdaam APBDdianggarkan pada programPengelolaanKeuangan Daerah.Kegiatan“enunjang Urusan KewenanganPengelolaanKenangan Daerah.pada SubKegiatan PengelolaanDanaDaruratdan Mendesak vang diuraikanmenurutJenis, objek, rincianobjekdan subrincian obyvek dengannamaBelarja Tidak Terduga. Kewenanganpenge/olaankeuanganBTTberada padaSKPKD JikaDITtidakmencukupi,makadapatmenambahalokasianggaran dengan menggunakan: a.daradarihasilpenjadwalan ulang capaian program, kegiatan,dan sub kegiatan lainnya sertapengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau h memanfaarkan kas yangtersedia.

(1)Penjadvalanulang,capaianprogram,kegiatan,dansubkegiatanlainnya sertaoengeluaronpembiayaandalamtahun anggaranberkenaan sebagaimanaayat(1)hurufadiformulasikanterlebihdahuludalam perubahanDPASKPD Peman'/aatan kas\angtersediasebagaimanadimaksudpadaavat(4]huruf b diformulasikanterlebihdahuludalam perubahanDPA-SKPKD. Mckanismepenarbahananggaransebagaimanadimaksudpadaayat(3) dilakukanmelaluipergeserananggarandengancaramenetapkan PeraturanBupeitentangperubahanpenjabaranAPBDdan membeatahukansepadaPimpinanDPRD. PeraturanBupatisebagaimanadimaksudpadaayat(7)selanjutnya ditampngdalamRancanganPeraturanDaerahtentangPerubahanAPBD ataudisampaikan dalamLaporanRealisasiAnggaranapabiladilaksanakan setelahperubahanAPBDdan/atauPemerintahDaerahtidakmelakukan perubahanAPBD Pengeluaranuntukmendanaikeadaandaruratyang belumtersedia anggarennya danpengeluaranuntukmendanaikeperluanmendesakvang belumrersediaancgarannya dan/atautidakcukuptersediaanggarannva, diformtlasikanterl2bihdahulu dalamRKASKPDdan/atau perubahanDPA QKPD,:ecualiunt1kkebutuhantanggapdaruratbencana,konfliksosial dan/at-ukejadianluarbiasayangmeliputipencariandanpenyelamatan korban bencana,pertolongandarurat,evakuasikorban bencana, kebutuhanairbersihdansanitasi,pangan, sandang, pelayanan kesehatan. danperampungansertatempathuniansementara. |PengeluaranBTTuntuk mendanai kebutuhantanggapdaruratbencana. konfliksosialdankejadian luar biasadenganmempertimbangkanefisienst danefktivitassetamenghindariadanyatumpangtindihpendanaan terhadankegiatan-<egiatanyangtelahdidanaiselaindariAPBD

Pasal 11

Tata carapenganggaranBTTuntuk mendanaikeperluanmendesakselain tanggardaruratbeacana,konfliksosial,dan/ataukejadianluarbiasayang meliput:pencariandanpenyelamatan korbanbencana, pertolongan daruratevakuasikorbanbencana,kebutuhanairbersihdansanitasi pangansandang, nelayanan kesehatan,danpenampungansertatempat hunian semantaradilakukanmelaluipergeserananggarandaribelanja tidakte-dugakepadabelanjaSKPD/unitSKPDyang membidangi.dengan tahapar: Dalemhalanggaranbelumtersedia,penggunaanBTTterlebihdahulu diformulasikandalamRKA-SKPDyang membidangi keuangan daerah dengan melaku<an koordinasidenganSKPDterkait; b.Dal=mhalanggaranbelumtercukupi,penggunaanBTTterlebihdahulu diformulasikandalunperubahanDPA-SKPDdandikoordinasikan dengan PPKD; a «RKA-SKPDdar/atan PeruhahanDPA-SKPDsebagaimana dimaksud dalam huruf«dan huruf bdilampiriRAByangmemuatkajian menyeluruh keperluanmendesaksertadampaksistematikyang ditimbulkan;

(3)
(4)d.RKA-SKPDdan/atau PerubahanDPA-SKPDsebagaimanadimaksud dalanhurufadanhurufbsetelahmendapatkanpersetujuanSekretaris DaeahselakuketuaTAPDmenjadi dasardalammelakukanperubahan Peraturan BupatitentangPerubahanAPBDataudituangkandalam LaporanRealisasiAnggaranbagipemarintah daerahyangtidak melekukanperubahanAPBDatautelahmelakukanperubahanAPBL) dan PerubahanPer:turan Bupati tentangPenjabaranAPBDsebagaimana dim:ksudpadahurutd,dilaporkankepadaDPRDselambatnya1(satu) bulansetelahPeraturan Bupatiditetapkan. "atacarapenganggaranBTTyangdigunakanuntukmemenuhikebutuhan lainnvasesuaiderganketentuan peraturanperundang-undangandiluar keadaar daruratdankeperluanmendesak,dilakukandengan tahapan 4.Dalamhalanggaranbelumtersedia,penggunaanBTTterlebihdahulu diformulasikandalamRKA-SKPDyangmembidangi keuangandaerah denganmelakukankoordinasidenganSKPDterkait; b.Dalamhalangg-anbelumtercukupi,penggunaanBTTterlebihdahulu difornulasikandalam perubahanDPA-SKPDdandikoordinasikan dengan SKPKD . RKA SKPD dan’atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalan hurufa ¢anhurufb setelahmendapatkanpersetujuanSekretaris DacrahselakuketuaTAPDmenjadi dasardalammelakukan perubahan Perauran Bup:ti tentangPerubahanAPBDataudituangkandalam LaporanRealisasiAnggaranbagipemerintah daerahyangtidak melakukanperi-hahanAPBDatautelahmelakukan perubahanAPBD

BAB IV

PENGGUNAAN PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BTT

Pasal 12

PengguraanBTTdiakukandengan: a.pembebananlargsung;dan/atau b.pergeserananggaran. PengguraanBTT dlakukan denganpembebananlangsungsebagaimana dimaksidpadaaya:(1)hurufa,untuk: a.kebutuhantanggapdarurat; b.konfiksosial; ¢wabahpenyaki.epidemidan/atauKejadianLuarBiasa; d.pengembalianatas kelebihanpenerimaan daerahtahun sebelumnya; dan e.bantuansosial1angtidakdapat direncanakan sebelumnya. Pengguraan BTTdilakukandenganpergeserananggaran sebagaimana dimake.d padaayat(1)hurufbuntukkeperluanselaindimaksud pada avat(2dankeperluanmendesak yang belumtersediaanggarannya dan/atautidakcukuptersediaanggarannya. Pergeserananggaran sebagaimana dimaksud padaayat(3)dilaksanakan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Tata carapenggunaanETTuntuk mendanaikeadaandaruratdilakukandengan tahapan: a‘3_\1pannenetapka-statustanggapdaruratuntukBencanaAlam,Bencana Non-Alam.BencanaSosialTermasukKonflikSosial,KejadianLuarBiasa sesualcengankete1tuanperaturanperundang-undangan; b.berdasakanpenetapanstatustanggapdaruratolehBupatidan/atau dokumenlainsesuaiketentuan peraturanperundang-undangan,Kepala PerangkatDaerahmengajukanRKByangtelahdireview olehaparatur pengawas internpemerintahdansuratpernyataan tanggungjawab mutlak pengguraanBTTkepadaPPKDselakuBUDdalamrangkapenanganan anggap daruratsesuaidengantugasdanfungsinya; ¢berdasa-kanRKBscbagaimanadimaksud padahurufb,PPKDselakuBUD mencairsandana<cbutuhanbelanjakepadaKepalaPerangkatDacrah vangmembutuhkarsesuaidengantugasdanfungsi,palinglambat1(satu) harikeraterhitungsejakditerimanyaRKB; dpencairenBTTuntuk mendanai KeadaanDarurat dilakukandengan mekanisme tambehan uangsesuai sistemdanprosedurpengelolaan keuangandaerahyangdiaturdalamPeraturanBupatitersendiri; epencairznsebagainanadimaksud padahurufediserahkankepada bendaherapengeluaran PerangkatDaerah yangmengajukan RKB;dan f.pengguraan danadicatatpadabukukasumumtersendiriolehBendahara Pengelu-ran PerangkatDaerah yang mengajukan RKB.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…