DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Memutuskan peraturan bupati tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Daerah, peraturan ini mengatur secara rinci tentang definisi, prinsip, tahapan, dan pelaksanaan SOP. Aturan ini mencakup persiapan, identifikasi, analisis, penulisan, verifikasi, uji coba, penetapan, hingga monitoring dan evaluasi. Selain itu, diatur pula mengenai pembentukan tim, pelaporan, pengawasan, serta pengkajian ulang SOP, dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2012.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadin Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6955); 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentang Perangkat Daerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2016Nomor114,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4468) sebagaiamantelahdiubahdenganPeraturan PemerintahNomor72Tahun2019tentang Perangat Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2016Nomor114,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomr402); PeraturanMenteriPendayagunaanAparaturNegaradan ReformasiBirokrasiNomor7Tahun2022 tentang SistemKerjapadaInstansiPemerintah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2022Nomor181); Peraturan DaerahKabupatenLampungSelatanNomor 7Tahun2016tentangPembentukandanSusunan Perangkat DaerahKabupatenLampungSelatan (Lembaran Daerah KabupatenLampungSelatanTahun 2016Nomor16TambahanLembaranDaerah KabupatenLampungSelatanNomor16)sebagaimana telahdiubah beberapakali,terakhirdengan Peraturan Daerah KabupatenLampungSelatanNomor4Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten LampungSelatan Tahun2023Nomor35); Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1z @ 18. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaran urusan Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantu dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Lampung Selatan. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan. Dinas adalah DinasDaerahKabupatenLampung Selatan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat DaerahdiKabupaten LampungSelatan. Pejabat Fungsional adalah Pegawai AparaturSipilNegara yangmendudukiJabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah. UnitPelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksanateknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan Dinas atau badan. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Standar OperasionalProseduryang selanjutnyadisingkat SOPadalahserangkaian petunjuktertulisyangdibakukan mengenaiprosespenyelenggaraantugas-tugasPemerintah Daerah. SOPadministrasiPemerintahanadalah~Standar Operasional Proseduryangdiperuntukanbagijenis-jenis pekerjaanyangbersifatadministrasi. SOPteknisadalah standar operasionalproseduryang sangatrincidanbersifat teknis. FormatStandar Operasional Proseduradalahbentuk penuanganSOPberupatulisandandiagramalur. Verivikasi SOP adalah proses pemeriksa kebenaran dan kesesuaian SOP. Uraian prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu. Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang, untuk mempermudah memperoleh informasi. Hasil akhir adalah produk/output dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan berupa barang dan jasa. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatan kualitas standar operasional prosedur yang terdiri dari melengkapi, membuat, menambah/mengurangi, menyusun, dan mengevaaluasi standar operasional prosedur. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan SOP dalam pekerjaannya.

BAB II

PRINSIP

Pasal 2

Prmsm Penyusunan SOP meliputi : Frmoe o op (1

(2)efesiensi dan efektivitas, berorientasi pada penggunaan; kejelasan dan kemudahan; keselarasan; keterukuran; dinamis; kepatuhan Hukum; dan kepastian hukum.

Pasal 3

Prinsip efisiensi dan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan dan memerlukan sumberdaya yang paling sedikit. Prinsip berorientasi pada pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, prosedur yang distandarkan mempetimbangkan kebutuhan pengguna.

(3)
(4)
(5)
(6)
(8)
(9)2)
(3)() Prinsip kejelasan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢, SOP yang disusun dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan. Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, SOP yang dibuat selaras dengan SOP lain yang terkait. Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf meliputi hasil, waktu dan proses pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kualitas serta kualitasnya. Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kuantitas pelayanan. Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, bahwa SOP yang disusun telah menjamin prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf, bahwa SOP yang disusun mampu memberikan kepastian hukum akan prosedur, kualifikasi pelaksana dan mutu baku karena ditetapkan dengan keputusan Bupati. SOP administrasi Pemerintahan adalah Standar Prosedur yang diperuntukan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administrasi.

BAB III

TAHAPAN

Pasal 4

SOP disusun oleh pelaksana pekerja pada masing-masing unit kerja. PenyusunanSOPsebagaimana dimaksudpadaayat(1) dilakukanmelaluitahapanpenyusunansebagaiberikut: persiapan; identifikasi kebutuhan SOP; analisis kebutuhan SOP; penulisan SOP; verifikasi dan ujicoba SOP; pelaksanaan; sosialisasi; pelatihan dan pemahaman; dan monitoring dan evaluasi.SEEee a0 o Tahapan penyusunanSOP sebagaimana dimaksudpadaayat

(1)tercantum dalam lampiranIdanmerupakanbagian yang tidakterpisahkandariPeraturanini.

BAB IV

PERSIAPAN

Pasal 5

Persiapan sebagaimana dimaksud dalamPasal4ayat(2) hurufadilakukan dengan membentuktim,pembekalantim, menyusun rencana tindak dan sosialisasi. @ (3 ™1 @)

(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan dan/atau mengordinasikan semua tahapan penyusunan SOP, menyusun rencana pelaksanaan dan sosialisasi kegiatan penyusunan SOP pada masing-masing Perangkat Daerah. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Tim pada Tingkat Kabupaten meliputi;
  1. 1.Ketua : Sekretaris Daerah
  2. 2.Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum
  3. 3.Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi
  4. 4.Anggota : Para Sekretaris Perangkat Daerah
2. b.Tim pada tingkat Perangkat Daerah dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan SOP pada masing-masing unit kerja.
3. c.Tim pada perangkat Daerah Eselon II meliputi:
  1. 1.Ketua : Pejabat Eselon III yang menangani urusan Kesejahteraan dan Ketatausahaan;
  2. 2.Sekretaris : Pejabat Eselon IV yang menangani urusan Kepegawaian;
  3. 3.Anggota : Para Pejabat Eselon III dan Kepala UPT pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
4. d.Tim pada Perangkat Daerah Eselon III meliputi:
  1. 1.Ketua : Pejabat Eselon IV yang menangani urusan Kesejahteraan dan Ketatausahaan;
  2. 2.Sekretaris : Pejabat Fungsional Umum (Staf) yang Menangani urusan kepegawaian;
  3. 3.Anggota : Para Pejabat Eselon [V/Pejabat Fungsional yang Bersangkutan.
5. e.Tim pada Kecamatan dan Kelurahan meliputi:
  1. 1.Ketua : Sekretaris Camat
  2. 2.Sekretaris : Pejabat Sub Bagian Kepegawaian
  3. 3.Anggota : Para Kepala Seksi Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan pada Kecamatan yang Bersangkutan. BABV IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

Pasal 6

Identifikasi kebutuhan SOP masing-masing Perangkat Daerah dirumuskan dengan mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Identifikasi kebutuhan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada masing-masing Perangkat Daerah dan disusun menurut tingkatan Unit Kerja. Hasil identifikasi kebutuhan SOP dirumuskan dalam dokumen inventarisasi judul SOP.

BAB VI

ANALISIS KEBUTUHAN SOP

Pasal 7

(1)Dokumen inventarisasi judul SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dijadikan bahan analisis kebutuhan SOP.
(2)Hasil analisis dibuat dalam format nama dan kode nomor SOP yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3)Format nama dan kode nomor SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lapiran I Peraturan ini.

BAB VII

PENULISAN SOP

Pasal 8

SOP disusun berdasarkan nama dan kode nomor SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

(1)Penyusunan SOP dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. a.mengacu pada peraturan perundang-undangan;
2. b.ditulis dengan jelas, rinci dan benar;
3. c.memerhatikan SOP lainnya; dan
4. d.dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan yang memerlukan SOP memenuhi kriteria sebagai berikut:
5. a.kegiatannya dilaksanakan secara rutin atau berulang- ulang;
6. b.menghasilkan output tertentu; dan
7. c.kegiatannya melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang/pihak. @

Pasal 10

(1)SOP dibuat dalam bentuk tabel, tertulis dan diagram alur.
(2)Format SOP sebagaimana dimaksudpadaayat(1)tercantum dalam lampiranIIdanmerupakanbagian yangtidak terpisahkandariPeraturanini.

Pasal 11

(1)Pelaksana pekerjaan pada masing-masingunit kerja melakukan penyusunan SOP.
(2)
(1)
(2)
(4)PenyusunanSOPsebagaimanadimaksudpadaayat(1) dikoordinasikanolehSekretaris PDdan/atauPejabatyang membidangiketatausahaan. PenyusunanSOPlintasPDdikoordinasikanolehSekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…