Prosedur dan mekanisme penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Lampung Selatan. Aturan ini menetapkan empat tahapan utama, yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Lampung Selatan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lecmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 10. 11, 12. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor5587)sebagaimanatelahdiubah beberapakali, terakhirdenganUndang-UndangNomor6Tahun2023 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- UndangNomor2Tahun2022 tentangCiptaKerjamenjadi Undang-Undang(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2023Nomor41,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-UndangNomor34Tahun2024tentangKabupaten LampungSelatandiProvinsiLampung(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2024Nomor140,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6955); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1.Daerah Otonomyang selanjutnya disebutDaerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukumyangmempunyaibatas-batas wilayah yangberwenang mengaturdan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten LampungSelatanmenurut Prakarsasendiriberdasarkanaspirasimasyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. o 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan. PemerintahanDaerahadalahPenyelenggaraan urusanpemerintahanoleh Pemerintah DaerahdanDPRDmenurutasasekonomidantugaspembantuan denganprinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksud dalamundang-undangDasar Negara RepublikIndonesia. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RencanaKerjaPerangkat Daerahyang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumenperencanaan perangkat daerah untukperiode5(lima)tahun. Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerah yang selanjutnya disingkatAPBD adalah rencana keuangan tahunandaerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II
Pemerintah DaerahmenerapkanSPMuntukpemenuhanJenisPelayanan DasardanMutuPelayananDasaryangberhakdiperolehsetiapwarganegara secaraminimal,. Penerapan SPMsebagaimana dimaksudpadaayat(1)diprioritaskaqpagl WargaNegarayangberhakmemperolehPelayananDasarsecaraminimal sesuaidenganJenisPelayananDasardanMutuPelayanan Dasarnya.
JenisPelayananDasarsebagaimana dimaksuddalampasal2terdiriatas: pendidikananakusiadini; pendidikandasar; pendidikankesetaraan; pelayanan kesehatanibuhamil; pelayanan kesehatanibubersalin; pelayanan kesehatanbayibarulahir; pelayanan kesehatan balita; F®emoopo TR pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut; pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; . pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; ° B 8 pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia; v pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari,
Penerapan SPMsebagaimana dimaksuddalamPasal2ayat(1)dilakukandengan tahapan: a. b. . d. 1)
Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mencakup:
Perangkat Daerah menghitungselisihkebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/ataujasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM,
PerangkatDaerahmenghitungWargaNegarapenerima PelayananDasaryang tidakmampumemperolehbarangdan/ataujasayangtelahtersedia. WargaNegarapenerima PelayananDasaryangtidakmampusebagaimana dimaksudpadaayat(1)dikarenakan: a.miskinatautidakmampusesuaidengan ketentuanperaturanperundang- undangan; b.sifatbarangdan/ataujasayangtidakdapatdiaksesataudijangkausendiri; c.kondisibencana;dan/atau d.kondisilainyangtidakmemungkinkanuntukdapatdipenuhisendiri.
Pemerintah DaerahmenyusunrencanapemenuhanPelayananDasarsesuai denganpenghitungankebutuhan sebagaimana dimaksuddalamPasal6ayat
Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan pada saat perumusan meliputi:
PerangkatDaerahyangmelaksanakanfungsipenunjangurusanpemerintahan bidangperencanaanmemastikanprogramdankegiatanpemenuhanPelayanan Dasardimuat dalamdokumenRPJMD,RenstraPD,RKPDdan RenjaPD. PerangkatDaerahmemprioritaskananggaran programdankegiatan pemenuhanPelayananDasarsetelahtercantumdalamdokumenRPJMD, RKPD,RenstraPDdanRenjaPD. TimAnggaranPemerintah Daerahmemastikananggaran programdan kegiatanpemenuhanPelayananDasarAPBD. Dalammemastikananggaran programdan kegiatandidasarkanpadarencana pemenuhanPelayananDasarsebagaimana dimaksuddalamPasal8ayat(1).
PerangkatDaerahmelaksanakanprogramdan kegiatanpemenuhanPelayanan Dasarsesuaidengan rencanapemenuhanPelayananDasarsebagaimana dimaksuddalamPasal8ayat(1). Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
Membuka PDF…