Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57); MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATITENTANG PENGELOLAANSISALEBIH PERHITUNGAN ANGGARANPADABADAN LAYANANUMUM DAERAH RUMAHSAKITUMUMDAERAHDEMANGSEPULAU RAYA.
BAB I
DalamPeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahKesatuan masyarakathukumyang mempunyaibatas-batas wilayah yangberwenang mengatur danmengurusurusan pemerintahdankepentingan masyarakatsetempatmenurutprakarsasendiri berdasarkanaspirasimasyarakatdalamsistimNegara KesatuanRepublikIndonesia. Pemerintah Daerahadalah Bupati Bupati sebagaiunsur penyelenggarapemerintahdaerahyangmemimpin pelaksanaanrusanpemerintahyang menjadikewenangan daerah otonom. Bupati adalah BupatiLampungTengah Perangkat Daerah adalah unsurpembantuBupati dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah. Pejabat PengelolaKeuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang 10. 1L 8 12. 13. 14, 15. memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Pola pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang membidangi urusan Kesehatan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek yang harus dibayar dengan harta lancarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetjui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RSUD Demang Sepulau Raya yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran pada Bank yang ditetapkan. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
BAB II
SiLPA merupakan Sisa Anggaran Lebih yang dihitung berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dalam 1 (satu) () @ () (1 2) (3
SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran. SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati, PPKD dan Dinas Kesehatan disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran dan belanja BLUD. SiLPA BLUD sebagaimana dimakud pada ayat (2) termasuk dalam perhitungan anggaran pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya.
SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD. Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan likuiditas. Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dimuat dalam RBA dengan melalui mekanisme APBD. Dalam kondisi mendesak, pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun angggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD. Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
Rencana posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya. SiLPA BLUD tahun sebelumnya dianggarkan dalam rencana kegiatan anggaran pada tahun berjalan. SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan dari awal tahun anggaran dengan kewajiban BLUD harus memperhitungkan/atau menganggarkan pada APBD Perubahan.
Bupati memerintahkan penyetoran SiLPA BLUD ke RKUD, apabila pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah terpenuhi dan masih terdapat selisih sisa lebih anggaran atas penggunaan SILPA. Penyetoran serta pelaporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pembinaan dalam pengelolaan keuangan BLUD. Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD mengenai posisi likuiditas BLUD dan rencana pengeluaran serta pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.
BAB III
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SiLPA pada BLUD. Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Dinas Kesehatan dan SKPKD selaku PPKD . Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal 27 49usts 2025 BUPATI PUNG T 5 AR] WIJAYA . Diundangkan di Gunung Sugih _ pada tanggal .22 49USte 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, ELLY ADIWANTRA ERITADAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN2025NOMORA%
Membuka PDF…