DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah. Tunjangan ini didasarkan pada komponen penghasilan seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lainnya. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dilakukan paling cepat 15 hari kerja sebelum Hari Raya berdasarkan penghasilan bulan Februari, sementara Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat bulan Juni berdasarkan penghasilan bulan Mei. Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan sah lainnya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanBupatitentangTeknis PemberianTunjanganHariRayadanGajiKetignBelasyang BersumberdariAnggaran Pendapatandan BelanjaDaerahTahun 2025;, & Pasal18Ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945; Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5587)sebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor6Tahun2023tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor2Tahun2022 tentangCiptaKerjamenjadiUndang- Undang(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6856); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956); Peraturan Pemerintah Nomor11Tahun2025 tentang Pemberian TunjanganHariRaya DanGaji Ketiga Belas Kepada AparaturNegara,Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun2025 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2025Nomor27,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor7099);

5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomeor 157);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57); 7.PeraturanDaerahKabupatenLampungTengahNomor9 Tahun2020tentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan Daerah(Lembaran DaerahKabupatenLampungTengah Tahun2020Nomor9,TambahanLembaranDaerah Kabupaten.LampungTengahNomor50). MEMUTUSKAN : Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGTEKNISPEMBERIANTUNJANGAN HARIRAYA DANGAJIKETIGA BELAS YANGBERSUMBERDARI ANGGARANPENDAPATANDANBELANJA DAERAH TAHUN2025, BAB1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanBupatiiniyangdimaksuddengan; 1.DaerahadalahKabupatenLampungTengah. 2.Pemerintahan Daerahadalahpenyelenggaraan urusan pemerintahanolehPemerintah DaerahdanDewanPerwakilan Rakyat Daerah menurutasasotonomidan tugaspembantuan denganprinsipotonomiseluas-luasnya dalamsistem danprinsipNegara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksuddalamUndang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945,

3.Bupati adalah Bupati Lampung Tengah. 4.PejabatNegara adalah Bupati dan Wakil BupatiLampung Tengahsertapejabat negara lainnya yang ditentukanoleh peraturanperundang-undangan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan,
8.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB I

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada: PNS; Bupati dan Wakil Bupati; Pimpinan dan Anggota DPRD; Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan PPPK.fanop (2 PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi; administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator; pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas; fungsional ahli madya; fungsional ahli muda; fungsional ahli pertama; fungsional penyelia; fungsional mahir; fungsional terampil; fungsional pemula; dan pelaksana = ForoRMoAn (1 (2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 % (seratus persen). Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:

a.PNS dan CPNS;
b.Bupati dan Wakil Bupati;
c.Pimpinan dan Anggota DPRD:
d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
e.PPPK, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi; administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator; pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas; fungsional ahli madya; fungsional ahli muda; fungsional ahli pertama; fungsional penyelia; fungsional mahir; fungsional terampil; fungsional pemula; dan pelaksana g KMu oD

(3)(1 2 (3] {4)
(5)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan;
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas.

(6)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(7)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.B0% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan dan;
4. d.tunjangan umum;

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025,
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025,

Pasal 6

Proses pembayaran Tunjangan Hari Rava dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan p emberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. BABV

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2024 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal , 13 Maret 2025 BUPATI LA NG TENGAH, — ARDI WIJAYA Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal |# Maret 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, RUS| 1 BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 3

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…