DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabarar Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22, PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor6322); PeraturanPemerintahNomor37Tahun2023tentang Pengelolaan TransferkeDaerah (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor100,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6883); PeraturanPresidenNomor16Tahun2018tentangPengadaan Barang/JasaPemerintah(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2018Nomor33)sebagaimanatelahdiubahdengan PeraturanPresidenNomor12Tahun2021tentangPerubahan atasPeraturanPresidenNomor16Tahun 2018tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2021Nomor63); PeraturanPresidenNomor33Tahun 2020tentangStandar HargaSatuanRegional(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2020Nomor57); Peraturan MenteriDalamNegeriNomor62Tahun2017 tentangPengelompokanKemampuanKeuanganDaerah SertaPelaksanaandanPertanggungjawabanDana Operasional(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2017 Nomor1067); PeraturanMenteriSosialNomor9Tahun2018tentang Standar Teknis PelayananDasar pada StandarPelayanan Minimal BidangSosialdiDaerahProvinsidandiDaerah Kabupaten/Kota(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun 2018Nomor868); Peraturan MenteriDalamNegeriNomor36Tahun 2018 tentang TataCaraPenghitungan,PenganggaranDalam Anggaran PendapatandanBelanjaDaerah,danTertib AdministrasiPengajuan,Penyaluran,danLaporan PertanggungjawabanPenggunaan Bantuan KeuanganPartai Politik(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2018Nomor 630)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Menteri DalamNegeriNomor78Tahun 2020tentangPerubahanatas Peraturan MenteriDalamNegeriNomor36Tahun 2018 tentangTata CaraPenghitungan,Penganggarandalam Anggaran PendapatandanBelanjaDaerah,danTertib AdministrasiPengajuan,Penyaluran,danLaporan PertanggungjawabanPenggunaan Bantuan KeuanganPartai Politik(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1777); Peraturan MenteriDalamNegeriNomor101Tahun 2018 tentangStandar Teknis Pelayanan Dasar padaStandar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Dacrah Kabupaten/Kota Daerah(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1541); Peraturan MenteriDalamNegeriNomor121Tahun 2018 tentang Standar TeknisMutuPelayanan DasarSub Urusan Ketentraman danKetertibanUmumdiProvinsidan Kabupaten/Kota(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor158); Peraturan MenteriDalamNegeriNomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor1114); 23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 25, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
27.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006); 28, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204); 29, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024; 30, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Penandnan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 31, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2025;
33.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor O6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57); Menetapkan : 34. 35. 36. a7. PeraturanDaerah KabupatenLampungTengahNomor09 Tahun2020tentangPokok-pokokPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah KebupatenLampungTengah Tahun2020Nomor09,TambahanLembaranDaerah KabupatenLampungTengahNomor50); PeraturanDaerah KabupatenLampungTengahNomor4 Tahun2021tentangRencanaPembangunanJangka MenengahDaerahTahun2021-2026 (Lembaran Daerah KabupatenLampungTengahTahun2021Nomor4); PeraturanDaerah KabupatenLampungTengahNomor1 Tahun2024tentang PajakDaerahdanRetribusiDaerah (LembaranDaerah KabupatenLampungTengahTahun2024 Nomor1,TambahanLembaranDaerah KabupatenLampung TengahNomor66); PeraturanDaerah KabupatenLampungTengahNomor& Tahun2024tentangAnggaranPendapatandanBelanja DaerahTahunAnggaran2025(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2024Nomor6), MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATITENTANG PENJABARAN PERGESERAN ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH TAHUN ANGGARAN2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan danBelanjaDaerahTahunAnggaran 2025sebesar Rp.2.957.918.259.864,-denganrinciansebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Semula Rp. 2.958.210.498.864 Bertambah/Berkurang Rp. (52.792,239.000) Jumlah Setelah Pergeseran Rp. 2.905.418.259.864
2.Belanja Daerah Semula Rp. 2.969.544.635.394 Bertambah /Berkurang 52.7 Jumlah Setelah Pergeseran Rp. 2.916.752.396.394 Defisit Rp. (11.334.136.530) Sisa lebihpembiayaan anggaran Tahun berkenaan Pembiaynan Daerah

a.Penerimaan Pembiayaan Semula Rp.52.500.000.000 Bertambah/Berkurang Rp.0 JumlahSetelah Pergescran Rp. 52.500.000.000 b.PengeluaranPembiayaan Semula Rp.41.165.863.470 Bertambah/BerkurangRp0 JumlahSetelah Pergeseran Rp.41.165.863.470 Jumlah Pembiayaannetto Rp. 11.334.136.530 Rp. 0 Pasal 2 Ringkasan Pergescran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

PelaksanaanPergeseranPenjabaranAnggaran Pendapatan BelanjadanDaerahyangtercantumdalamPeraturan Bupatiini dituangkanlebihlanjutdalamDokumenPelaksanaan PergeseranAnggaranPerangkatDacrah(DPPA-PD)SatuanKerja PerangkatDaerahdanakanmenjadiacuandasardalam PenyusunanPergeseranAnggaranPendapatandanBelanja DaerahTahunAnggaran2025,

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupatiinidenganpenempatannya dalamBeritaDacrah KabupatenLampungTengah. Ditetapkan di Gunung Sugih ada tanggal i ,l,Pn'L 2025 G GAH,BUPATI Diundangkan di Gunung Sugih pada tanggal || k?"’L 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…