DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini bertujuan mentransformasi perpustakaan di Kabupaten Lampung Tengah agar menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat, bukan sekadar tempat pinjam buku. Fokus utamanya adalah meningkatkan literasi dan kesejahteraan melalui program berbasis inklusi sosial, dengan pembentukan tim sinergi dan pendanaan dari APBD serta sumber lain.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa /Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah; Bupati adalah Bupati Lampung Tengah; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan; Perpustakaanadalahinstitusipengelolakoleksi karyatulis, karyacetak,dan/atau karyarekamsecara profesional dengansistemyang baku gunamemenuhi kebutuhan pendidikan,penelitian, pelestarian, informasi,danrekreasi para pemustaka; Perpustakaan umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat Juas scbagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi; 10. 11, 12. 13. 14. Perpustakaan kampung adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, seta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional di wilayah kampung; Perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan / atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan; Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan , kelompok , masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan; Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis ,karya cetak dan /atau karya rekam; Masyarakatadalahsetiaporang,kelompokataulembaga yangberdomisilipada suatu wilayahyangmempunyai perhatian danperanan dalambidangperpustakaan; TransformasiPerpustakaanadalahsebuahprosesperubahan sccaraberangsur-angsur terhadapperandanfungsi perpustakaanyangduluhanya dianggapsebagaitempat penyimpananbuku,meminjamdanmengembalikanbuku, tetapiperpustakaanharusberubah menjadiscbuahpusat belajarberkegiatanmasyarakatsecaraterbuka,mudahdi akses,kreatif,inovatif danmampumemberikankesempatan belajarbagimasyarakatyang berbasisuser orientedbukan lagibuilding-oriented; Perpustakaanberbasisinklusisosialadalahperpustakaan proaktifyangdapatmembantuindividu danmasyarakat untukmengembangkanketerampilandankepercayaandiri danmembantumeningkatkanjejaringsosial; TransformasiPerpustakaanBerbasisInklusi Sosialadalah suatupendekataanpelayananPerpustakaanyang berkomitmen meningkatkankualitashidup dan kescjahteraanmasyarakat denganmeningkatkanfungsi perpustakaanumummenjadipusatbelajarmasyarakatdan pusat berbagai kegiatanmasyarakatyangberkelanjutan denganberbasis teknologi informasi dankomunikasi; Stakeholder adalahindividu,sekelompok manusia, komunitasataumasyarakatbaiksecarakeseluruhan maupunsecaraparsialyang memilikihubungandan kepentingan terhadap perpustakaan;

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut: a Sebagai sarana pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah termasuk di lingkup kampung serta sebagai sarana pemberdayaan gemar membaca. menjamin integrasi dan pelaksanaan program/kegiatan pemangku kepentingan terkait dengan transformasi layanan Perpustakaan tepat sasaran, tepat lokasi dan tepat kegiatan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut: d. meningkatkan sinergitas program/kegiatan lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi layanan Perpustakaan dengan para pemangku kepentingan; sebagai pedoman bagi Perpustakaan kabupaten dan para pemangku kepentingan dalam rangka sinergitas pemberdayaan masyarakat melalui Transformasi Perpustakaan; meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan memecahkan masalah pemustaka dalam mendukung pemberdayaan masyarakat; dan meningkatkan dampak pada pendidikan, kesechatan dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan menjadikan Perpustakaan scbagai pusat informasi pembelajaran yang menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap teknologi dan layanan yang relevan; untukmewujudkanprogram Pemerintah Daerahagarsatu kampungmemilikisatuperpustakaanyangberbasisinklusi sosial.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a.transformasi Perpustakaan; L O sumber daya Perpustakaan; tanggung jawab; kerja sama dan peran serta masyarakat; dan pendanaan.

BAB III

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 5

(1)Transformasi Perpustaknan Berbasis Inklusi Sosial merupakan program yang mendukung program prioritas nasional dalam percepatan pengurangan kemiskinan melalui penguatan literasi untuk kesejahteraan;
(2)Perpustakaan bertransformasi dan berinovasi menjadikan Perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberdayaan masyarakat;
(3)Pengembangan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilakukan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan tekhnologi Informasi, serta penguatan kualitas kegiatan melalui advokasi dan pelibatan masyarakat guna mendorong keberlanjutan kegiatan,

Pasal 6

(1)Komponen program transformasi scbagai berikut : a. b. d. L. sosialisasidanbimbinganteknisprogram Transformasi Perpustakaan; bimbingan teknis strategi pengembangan Perpustakaan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengelola Perpustakaan, pelibatan masyarakat; advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas berbagai pemangku kepentingan; replikasi mandiri untuk Kampung yang sudah memiliki Perpustakaan; dan monitoring dan evaluasi.
(2)Pelibatanmasyarakat sebagaimana dimaksudpadaayat(1) hurufcyaitu: @, b. c. pemuda; perempuan; dan pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, Keschatan dan pengembangan ckonomi.
(3)Advokasi untuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 4
(1)huruf d dilakukan dengan mengadvokasi dan membangun kemitraan dengan pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan Perpustakaan baik kepada Perangkat Daerah maupun sektor swasta; Kegiatan komponen program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terselenggara atas koordinasi dengan Perpustakaan umum tingkat Kabupaten dan Kampung dengan pihak lain, baik instansi pemerintah maupun swasta, dan komunitas.

Pasal 7

Sasaran program Transformasi Perpustakann Berbasis Inklusi Sosial sebagai berikut : a. b. L pembinaan pengembangan Perpustakaan Kampung; pemberian bantuan buku untuk Perpustakaan Kampung; pemberian bantuan perangkat komputer untuk Perpustakaan Kampung; dan pelaksanaan bimbingan teknis kepada tenaga pengelola Perpustakaan Kampung untuk kelanjutan dan pengembangan Perpustakaan Kampung.

Pasal 8

Keberhasilan program Transformasi Perpustakaan mengacu pada indikator scbagai berikut : a. b. peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Kampung; peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan Perpustakaan; peningkatan keterampilan berupa produk lokal bernilai ckonomi yang berkontribusi terhadap roda perekonomian masyarakat Kampung; peningkatan pemberitaan di media terhadap Perpustakaan melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan keterampilan masyarakat Kampung melalui produk yang dihasilkan; dan membangun kemitraan dengan Perangkat Daerah lain, badan usaha milik daerah, organisasi dan/atau badan lainnya di luar Perangkat Daerah.

(1)
(2)(3 (4
(5)
(6)

Pasal 9

Untuk mendorong pelaksanaan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial secara berkelanjutan maka dukungan, peran dan sinergi dari semua pemangku kepentingan perlu dibentuk Tim Sinergi; Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan motor penggernk berkelanjutan pengembangan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; Keanggotaan Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah yakni :

a.Bupati;
b.Sekretaris Daerah;
c.Dinas;
d.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, peneliian dan pengembangan Daerah;
e.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
f.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi;
g.media massa; dan
h.komunitas. Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinir oleh Dinas; Peran utama tim sinergi adalah sebagai berikut :
a.membangun jejaring dengan berbagai sektor yang berkomitmen terhadap Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ditingkat kabupaten dan Kampung; dan b.mendorong dan memfasilitasi perluasan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ke Kampung lainnya; Tim sinergi scbagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN

Pasal 10

Sumber daya Perpustakaan meliputi:

a.sumber daya manusia;
b.sarana dan prasarana; dan
c.layanan.

Pasal 11

(1)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri dari:
1. a.Pustakawan; dan
2. b.tenaga Pengelola Perpustakaan;
(2)Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan;
(3)Tugas tenaga Pengelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…