DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Inovasi Daerah Tahun 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah Tahun 2025. Menetapkan 1z Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380); Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Satu Perangkat Daerah Satu Inovasi (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 22). MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH TAHUN 2025 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 10. 11 12. 13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru utuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, Informal dan Lembaga non pemerintahan lainnya.

Pasal 2

(1)Inovasi Daerah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. b.membantu membuka lapangan kerjaj dan ¢. meningkatkan kesejahterann manyarakat berkelanjutan,
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahterann masyarakat melalui:
1. a.peningkatan pelayanan publik;
2. b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
3. c.peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai kepatutan; dan
h.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 4

(1)Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:
1. a.Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
2. b.Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
(2)Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
1. a.Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
2. b.Inovasi pelayanan publik; dan/atau
3. c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3)Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk sebagai berikut:
1. a.penemuan;
2. b.pengembangan; . duplikasi; danc
3. d.sintesis.

Pasal 5

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam (1 Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

(2)Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 6

(1)Kriteria Inovasi Daerah untuk Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. e.dapat direplikasi.
(2)Kriteria Inovasi Daerah untuk Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek Inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan- undangan; dan
4. d.menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB IV

PEMBERI USULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 7

(1)Pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
1. a.Bupati;
2. b.Anggota DPRD;
3. c.ASN;
4. d.Perangkat Daerah;
5. e.Pemerintah Desa; dan
6. f.Masyarakat.
(2)Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok. BABV MEKANISME PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Pasal 8

Inisiatif usulan Inovasi Daerah dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

a.bentuk Inovasi Daerah;
b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
c.tujuan Inovasi Daerah;
d.manfaat yang diperoleh;
e.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
f.anggaran (jika diperlukan).

Pasal 9

(1)Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Inisiatif usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal usulan Inovasi Daerah.
(3)Proposal usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
(4)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
(5)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif usulan Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

(1)Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal usulan Inovasi Daerah.
(2)Proposal usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
(3)Proposal usulan Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bersama tim independent yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan (4] melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(5)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

(1)Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
(2)Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk diverifikasi.
(3)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif usulan Inovasi Daerah kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. 10. 11 12. 13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru utuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, lembaga pendidikan formal, nonformal, Informal dan Lembaga non pemerintahan lainnya.

Pasal 2

(1)Inovasi Daerah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. b.membantu membuka lapangan kerjaj dan ¢. meningkatkan kesejahterann manyarakat berkelanjutan,
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahterann masyarakat melalui:
1. a.peningkatan pelayanan publik;
2. b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
3. c.peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Inovasi Daerah meliputi:

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai kepatutan; dan
h.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II

BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 4

(1)Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:
1. a.Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
2. b.Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
(2)Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk:
1. a.Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
2. b.Inovasi pelayanan publik; dan/atau
3. c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3)Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk sebagai berikut:
1. a.penemuan;
2. b.pengembangan; . duplikasi; danc
3. d.sintesis.

Pasal 5

(2)Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 6

(1)Kriteria Inovasi Daerah untuk Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. e.dapat direplikasi.
(2)Kriteria Inovasi Daerah untuk Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek Inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan- undangan; dan
4. d.menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB IV

PEMBERI USULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 7

(1)Pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
1. a.Bupati;
2. b.Anggota DPRD;
3. c.ASN;
4. d.Perangkat Daerah;
5. e.Pemerintah Desa; dan
6. f.Masyarakat.
(2)Pemberi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara individu dan/atau kelompok. BABV MEKANISME PENGUSULAN INOVASI DAERAH

Pasal 8

Inisiatif usulan Inovasi Daerah dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:

a.bentuk Inovasi Daerah;
b.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
c.tujuan Inovasi Daerah;
d.manfaat yang diperoleh;
e.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
f.anggaran (jika diperlukan).

Pasal 9

(1)Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Inisiatif usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal usulan Inovasi Daerah.
(3)Proposal usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
(4)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
(5)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif usulan Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

(1)Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal usulan Inovasi Daerah.
(2)Proposal usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
(3)Proposal usulan Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan bersama tim independent yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan (4] melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(5)Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

(1)Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
(2)Inisiatif usulan Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal usulan Inovasi Daerah untuk diverifikasi.
(3)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kepala perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif usulan Inovasi Daerah kepada Bupati.