Mekanisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap dari Rekening Kas Desa
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Mekanmisme Pencairan Dana Desa Secara Bertahap dari Rekening Kas Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 0 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0957); Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0023), Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGMEKANIS 3 pmb OEN DalamPeraturanBupatiiniyangdim, 5.PeraturanPemerintah Nomaor37Tahun2023 tentangPengelolTranuierkeDaerah(Lembarun Negara RepublikIndonesiaT2023Nomor100TambahanLembaraNthun 'PnNegaryoIndonesiyNomorHHAY), garaRepublik 0Peraturan MenteniDalamNegeriNomor20Tahun2018tePengelolaan Keuan, ntang uangan Desa (Berita Ne Ry i -Tahun 2018 Nomor 6] 1); kars Republik Indonesia
aksud dengan: Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayahyang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat memuat prakarsa sendin berdasarkan aspirasi masyarakatdalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah DaerahadalahpenyelenggaraanurusanPemerintahanolehPemerintahDaerahdanDewanPerwakilan Rakyat Daerahmenurutasasotonomidan tugaspembantuandenganprinsipotonomiseluasluasnyadalamsistem danprinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksuddalamUndang-UndangDasarNegara Republik IndonesiaTahun1945, PemernintahDaerahadalah KepalaDaerah sebagai PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksana menjadikewenangandaerah otonomi. PeraturanBupati adalah PeraturanBupatiLampungUtara Bupati adalah BupatiLampungUtara SatuanKerjaPerangkat Daerahyang selanjutnyadisingkatSKPDadalah unsur pembantuBupatidalam penyelenggaraan PemerintahanDaerahvangterdiridari SekretariatDaerah,SekretariatDewanPerwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, LembagaTeknis Daerah,KecamatandanLembagaLain. Kecamatanadalah bagian wilayahdaridaerahKabupatenyang dipimpinolchCamat. Inspektorat adalah InspektoratKabupaten LampungUtara. Camatadalah scorang KepalaKecamatanyang beradadibawahdanbertanggung Jawab kepadaBupati melalui Sekretaris Daerah. unsur penyelenggaraan anurusanPemerintahanyang .Desa adalah kesatuan masyarakathukumyang memiliki batas-batas wilayah yang berwenanguntuk mengaturdanmenguruskepentingan masyarakat setempat berdasarkanasalusul danadat istiadatsetempat yangdiakui dan dihormati dalam sistemPemerintahanNegara Kesatuan Republik Indonesia. -Kepala Desa adalahPemimpinDesa yangdipilihlangsungolehpendudukdesa vang bersangkutan. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegi: an Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Staf. 1Sekretaris Desa adalahK,1Kepala Urusan adalahvt .y unsurpelaksana teknisadministrasi yangmembantu anya. 16Badanul:vl:::.:r::"g;d… pelaksanatekniskegiatandengan bidangnya melaksanakanlung.inpe"yang selanjutnyadisingkatBPD Penduduk—desa! . lll'mnlcrmui. erdasarkan keterwakilan wilayahdanditetapkan DanaDesa adalah danaYangbersumber dariAnggarandanPe ::n:::((:::_%NlYAngditeransfer melaluipemindahbukuan dariRe iAn:uumnPe:;likeRekeningKasDesa(RKD)kebank penyalur yangditunjuk. PN apatandanBelanjn.Dnerah yangselanjutnyadisingkatAPBD,adalahMAngantahunanpemerintahdaerahyang dibahasdan olehpemerintah daerahdanDewanPerwakilan RakyatDaerahdan a ng-undanganyang ditetapkanolehKepalasetelahdibahasdan disepakatibersamaBPD. Desa adalah Peraturanyang ditetapkanolehKepal. lahkeseluruhankegiatanyangmeliputiperenc: pelaporan,pertanggungjawaban danpengawasankeuangandesa. 23.Musyawarahdesaadalahmus: masyarakatyangdiselenggarakanolehBPDuntuk setrategis. 24.RencanaPembangunanJangkaMenegahDesay adalahdokumenperencanaandesauntukjangka waktu6(enam)tahun.25.RencanaPembangunanTahunanDesayang selanjutnyadisebutRencanaKerjaPemerintahDesa(RKPDesa)adalahhasilmusyawarah kegiatanyang akandilaksanakanuntukj 26.Pembangunandesaadalahup: sebesar-besarnyakesejahteraanmasyarakatdesa 27.Pemberdayaanmasyarakatdesaadalahup: kesejahteraanmasyarakat dengan meningk perilaku,kemampuan,kesadaranserta penetapankebijakan,programkegiatandanpendampinganyangsesuaidenganesensimasalahdanprioritaskebutuhanmasyarakatdesa. Penghasilantetapadalahjumlah penerimadanpenghasilanyangsahdandiberikan secarateratur setiapbulannya. 29.RekeningKasDesa yang selanjutnyadisingkatRKDadalah rekening tempat menyimpanuangpemerintahandesayangmenampungseluruhpenerimadesadan digunakanuntukmembayarseluruhpengeluarandesapadabank yang ditetapkan olehpemerintahdaerah. angkawaktu1(satu)tahun. atkanpengetahuan,sikap,keterampilan, 28.
BAB II
MaksudPeraturan BupatiinisebagaipedomanbagiPemerintah Desa dalam melakukanpencairan danadesadariRKDsecara bertahap.
Tujuan Peraturan Bupatiiniagarpenggunaan dana desa dapatlebih efektifdantertib administrasi. ,adalahlembagayang Egolanyamerupakanwakildari secara ndapatanbelanaja keningKasUmum disetujuibersama ditetapkandengan a Desa dan anaan, yawarahantaraBPD,PemerintahDesadanunsur menyepakatihalyangbersifat angselanjutnyadisingkatRPJMDesa desatentangprogramdan ayapeningkatankulitashidupdankehidupanuntuk ayamengembangkankemandiriandan memanfaatkansumberdayamelalui BAD mm RUANG LiNGKUP
BAB IV
akukan "lah Kepala
BAB V
RencanaKerja danRencana PenggunaanDana(1)KepalaDesamenyusunRencanaKerja (Renja)pelaksanaandanadesasetiaptahap.
Pelaporan
Teknis Pencairan
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agarsctiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanBupati inidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupatenLampungUtara. DitetapkandiZombumi padatanggalMr!r2025 BUPATILAMPUNGUTARA, Diundangkan di Kotabumi pada tanggal ‘ Marer 2025 EKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA, BERITADAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN2025NOMORl /"“ n…"… 1 m:'g'flm BUPATI LAMPUNG UTARA R: // TAHUN 2025 TENTANG :lluunnu PENCAIRAN DANA DESA SECARA ERTAHAP DARI REKENING KAS DESA (FORMAT RENCANA KERJA PELAKSANAAN DANA DESA) RENCANA KERJA PELAKSANAAN DANA DESA TAHAP ........ ST TAHUN ANGGARAN .......... Desa Kecamatan: Pagu DD Tahap ..... . NO | KEGIATAN v AH0| kEGDlATAN_MNG AKAN VOLUME SATUAN JUMLAH i ILAKSANAKAN ANGGARAN (Rp) | 5 | 3 | Dst | / JUMLAH TOTAL - Rp. e | SALDO : (PAGU DD TAHAP ......) - (JUMLAH TOTAL) Desa.. , tgl bin thn KEPALA DESA (Tandatangan dan cap) NAMA Tim Verifikasi,
Membuka PDF…