DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturanBupautentang TeknisPembenian TunjanganHanRaya danGaji KetigaBelas yang Bersumber danAnggaran Pendapatan danBelanjaDaerah Tahun2025; Pasal 18ayat(6)Undang-UndangDasar NegaraRepublk IndonesiaTahun1945; 2.Undang-Undang Nomor23Tahun2014tentangPemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones:a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali teraknir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, T Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6856/, 3.Undang-undang Nomor36Tahun2024tentangRabupaten LampungUtaradiProvinsiLampung(LembaranNezaraRepub IndonesiaTahun2024Nomor142,TambahanLembaranN RepublikIndonesiaNomor6957); Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2025 tenta Tunjangan Han Raya dan Gaji Keuga Belas kepada Apara Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penenma Tunjanga Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911); Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 80 Tahun 2015 tent Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta Negara Repul Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137 OPeraturanDaerahKabupatenLampungUtaraNomor|Tahun 20241tentangPembentukandanBusunanPerangkatDaerah Kabupaten—Kabupaten—LampungUtara(bembaranDaerah KabupatenLampungUtaraTahun2024Nomor1, 7’I“r!nlulnnDaerahKabupaten KabupatenLampungUtaraNomor 5Tahun2024tentangAnggaran PendapatandanBelanjaDaerah KabupatenKabupatenLampungUtaraTahunAnggaran2025 (Lembaran Daerah KabupatenLampungUtaraTahun2024 Nomor5)

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemenntah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2.Pegawai Negen Sipil yang sclanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemenntahan
3.Pejabat Negara adalah Bupati, dan Wakil Bupati, Ketua serta pejabat lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negen Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawa Negen Sipil dengan gaji 100 %o (seratus persen)
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjan kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan
7.Hari Raya adalah Han Raya Idul Fitri. BABII P PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

1keg]ndar:lmtunjanganHariRayadanGajiKetigaBelasdiberikan b. c d. e f. PNS dan Calon PNS; Pejabat Negara; Pimpinan dan Anggota DPRD; dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan PPPK.

(2)PNSsebagaimanadimaksudpadaayat(1)meliputiPNSdalam jabatan: k. T @w S0 a0 o pimpinantinggiataudalamjabatansetarajabatanpimpinan tinggi; administratorataudalamjabatansetarajabatanadministrator pengawasataudalamjabatansetarajabatanpengawas; fungsionalutama; fungsionalahlimadya; fungsionalahlimuda; fungsionalahlipertama; fungsionalpenyelia; fungsional mahir; fungsionalterampil; fungsionalpemula;dan pelaksana.
(3)TunjanganHariRayadanGajiKetigaBelastidakdiberikan kepadaPNS: sedangcutidiluartanggungannegara; atau b.Sedangditugaskandiluar instansipemerintahbaikdidalam negerimaupundiluar negeriyanggajinya dibayaroleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)TunjanganHariRaya sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat
(1)terdiriatas: a0 T Gaji Pokok; Tunjangan keluarga; Tunjangan pangan; Tunjangan jabatan atau umum; dan ¢tambahanpenghasilanpalingbanyaksebesaryangditernima dalam1(satu)bulanbagi instansipemenntahdacrahyang memberikan tambahanpenghasilandengan memperhatikan kemampuankapasitasfiskaldaerahdansesuwdengan ketentuanperaturanperundang-undangansesuaipangkat, Jabatan,peringkal jabatan,ataukelasjabatan
(2)Dalamhalguruyanggajipokoknya bersumberdananggaran pendapatanbelanjadacrahtidakmenerimatambahan penghasilansebagaimanadimaksudayat(1)hurufe,dapat diberikanpalingbanyaksebesartunjanganprofesiguruatau palingbanyaksebesartambahanpenghasilanguruApraturSipil Negarayangditerimadalam1(satu)bulan.
(3)TunjanganHariRayadanGaji KetigaBelasbagiPimpinandan AnggotaDewanPerwakilanRakyat Daerah,palingbanyak sebesarakumulasidariuangrepresentasi,tunjangankeluarga, dantunjanganjabatanKetua,WakilKetua,danAnggotaDewan PerwakilanRakyatDaerahsesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan yang mengaturhakdan keuangandan administratifPimpinandanAnggotaDewanPerwakilanRakyat Daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum / Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai non-Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemenntah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah. Paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaj Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/ Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan hari raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(6)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya ditenma karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Han Raya
(7)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bag CPNS meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.Tunjangan pangan;
4. d.Tunjangan umum; dan etambahanpenghasilanpalingbanyaksebesaryangditenma dalam1(satu)bulanbagiinstansipemenintah daerahyang memberikan tambahanpenghasilandenganmemperhaukan kemampuankapasitasfiskaldaerahdansesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undangan

Pasal 4

Besaran PemberianGajiKetigaBelas berlakusecaraMutatis MutandisterhadapBesaran PemberianTunjanganHanRaya BAB !!! PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)TunjanganHanRayauntukAparatur NegaradanPenenma Tunjangandibayarkanpalingcepat15(limabelas)harikena sebelumtanggal HariRaya
(2)DalamhalTunjanganHariRaya sebagaimanadimaksud pada ayat(1)belumdapat dibayarkan,tunjanganHariRayadapat dibayarkansetelahtanggal HariRaya.
(3)BesaranTunjanganHariRaya sebagaimanadimaksudpadaayat
(1),didasarkanpadabesarankomponenpenghasilanyang dibayarkanpadaBulanFebruanTahun2025
(4)GajiKetigaBelassebagaimanadimaksuddalamPasal2, dibayarkanpaling cepatpadabulan Juni 2025.
(5)DalamhalGajiKetigaBelassebagaimanadimaksudpadaayat(n belumdapatdibayarkan,GajiKetigaBelas dapatdibayarkan setelahbulan JuniTahun2025
(6)Gaji KetigaBelassebagaimanadimaksudpadaayat (1) besarannyayaitusebesarpenghasilan1(satu)bulanpadabulan MeiTahun2025

Pasal 6

Prosespembayaran TunjanganHariRaya danGajiKeugaBelas dilakukansesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian TunjanganHanRaya danGaji KetigaBelas dapatbersumberdari a.Anggaran Pendapatan danBelanjaDaerah; dan b.Sumberpembiayaanlainyang sahdan udakmengikat

Pasal 8

PadasaatPeraturan Bupatiinimulaiberlaku,PeraturanBupat N°m°'_22Tahun2024tentangPetunjuk TeknisPelaksanaan Pemberian TunjanganHariRayadanGajiKetigaBelaskepada AparaturSipilNegaradanPejabatNegarayangbersumberdari AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah KabupatenLampung UtaraTahunAnggaran2024(BeritaDacrahKabupatenLampung UtaraTahun2024Nomor22)dicabutdandinyatakantidakberlaku

Pasal 9

PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. memerintahkan pengundangan Agarsetiaporang mengetahuinya, dalamBeritaDaerah Peraturan Bupatiinidenganpenempatannya KabupatenLampungUtara. DitetapkandiKotabumi padatanggal14-maret-2025 BU]?%P’UNO UTARA, ~ HAMARTONI/AHADIS DiundangkandiKotabumi padafanggal/4-maret-2025 KABUPATENLAMPUNGUTARA, BERITA DAERAHKABUPATEN LAMPUNGUTARATAHUN2025NOMOR(2

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…