DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan # Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara. Menimbang:1.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587),sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang- Undang Nomor6Tahun2023(LembaranNegaraTahun 2023Nomor41,TambahanLembaranNegaraNomor 6856); 2.Undang-UndangNomor20Tahun2023 tentangAparatur SipilNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2023Nomor141,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6897); 3.Undang-UndangNomor36Tahun2024 tentang KabupatenLampungUtaradiProvinsiLampung (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2024Nomor 142,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor6957); 4.PeraturanPemerintah Nomor18Tahun2016 tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2016Nomor114,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5888),sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor72Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2019 Nomor187,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6402); 02

Mengingat

5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125);
10.Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 15). o

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGUPTDPEMANFAATAN, PEMELIHARAANDANPENGAMANANASETDAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGANDAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNGUTARA n A BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat memuat Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya disebut BPKAD Kabupaten Lampung Utara.
4.Bupati adalah Bupati Lampung Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya disebut UPTD.
7.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Utara.
8.Kepala UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah pada BPKAD Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya disebut Kepala UPTD.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Aset adalah barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11.Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat.
12.Pengelolaan Aset Daerah adalah kegiatan yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Pa BABII KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkedudukan di BPKAD Kabupaten Lampung Utara termasuk pada klasifikasi UPTD kelas B.
(2)UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan kegiatan BPKAD Kabupaten Lampung Utara dibidang pengelolaan aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD yang tidak dalam pengelolaan perangkat daerah lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:
1. a.menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.menyusun perjanjian sewa dalam rangka pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD sesuai ketentuan yang berlaku;
4. d.menyusun perjanjian pinjam pakai dalam rangka pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD sesuai ketentuan yang berlaku;
5. e.menyusun perjanjian kerjasama pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD sesuai ketentuan yang berlaku;
6. f.menyusun perjanjian bangun guna serah/bangun serah guna dalam rangka pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD sesuai ketentuan yang berlaku;
7. g.melaksanakan pemungutan dan penyetoran hasil sewa aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD;
8. h.menyusun dan menganalisa kerjasama penyediaan infrastruktur sesuai ketentuan yang berlaku; (2 <K
9. i.memantau pelaksanaan kegiatan pengamanan aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD;
10. j.memantau pelaksanaan kegiatan pengamanan hukum (sertifikat) aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD;
11. k.melaksanakan penyelesaian sengketa terhadap aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD;
  1. 1.menyusun pengadministrasian aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD sesuai ketentuan yang berlaku;
12. m.menyusun penetapan status penggunaan aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD;
13. n.menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD;
  1. 0.menyusun daftar pemeliharaan aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD;
14. p.melaksanakan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD;
15. q.melakukan pengamanan aset milik pemerintah daerah yang berada dalam penguasaannya, meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum; dan
16. r.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas. Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang dikelola oleh UPTD diatur dalam Keputusan Bupati Lampung Utara. @

Pasal 5

(1] Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas' memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi, serta melaksanakan tugas dan fungsi UPTD. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menyusun langkah teknis operasional di bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menyusun perjanjian sewa dalam rangka pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD sesuai ketentuan yang berlaku;
d.menyusun perjanjian pinjam pakai dalam rangka pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD sesuai ketentuan yang berlaku;
e.menyusun perjanjian kerjasama pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD sesuai ketentuan yang berlaku;
f.menyusun perjanjian bangun guna serah/bangun serah guna dalam rangka pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD sesuai ketentuan yang berlaku; (2 .6+
1. 8.menyusun dan menganalisa kerjasama penyedinan infrastruktur sesuai ketentuan yang berlaku;
h.memantau pelaksanaan kegiatan pengamanan hukum (sertifikat) aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD;
i.melaksanakan penyelesaian sengketa terhadap aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD;
j.menyusun pengadministrasian aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD sesuai ketentuan yang berlaku;
k.menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD;
1. 1.menyusun daftar pemeliharaan aset milik pemerintah daerah yang dikelola UPTD;
m.melakukan pengamanan aset milik pemerintah daerah yang berada dalam penguasaannya, meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum; dan
n.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas.

(3)Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD membawahi:
1. a.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
(4)Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari jenis jabatan fungsional keahlian dan keterampilan serta jabatan pelaksana.
(5)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan uraian tugas dan/atau kegiatan jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan serta tugas dan/atau kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD sesuai keahlian dan keterampilannya.
(6)Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari jenis jabatan pelaksana sesuai bidang tugas pada UPTD.
(7)Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaksanakan tugas pelayanan administratif, tugas teknis yang bersifat umum, serta tugas teknis yang bersifat spesifik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD.
(8)Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 6

(1)UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Utara.
(2)Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun dengan instansi terkait lainnya.
(3)Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugasnya harus melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(4)1) @) @
(1)@)
(3).Ja Kepala UPTD wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiapjabatanfungsional danjabatanpelaksanadiLingkungan UPTD wajibmengikutiaturan danarahanpimpinansertamenyampaikan laporanhasiltugasnyasecara berkalaatausewaktu-waktuketikadi perlukan. Setiaplaporanyangditerimaolehpimpinandaribawahanwajibdiolah untukdipergunakansebagaibahanpenyusunanlaporanlebih lanjut. KepalaUPTDmenyampaikanlangsung laporannya kepadaKepala BPKADKabupatenLampungUtara.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 8

Pengangkatan, pemberhetian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1)harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani. Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas BABV PENDANAAN

Pasal 9

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…