DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Hari Kerja, Jam Kerja, dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587),sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhirdengan Undang- Undang Nomor6Tahun2023 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2023Nomor41,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6856); Undang-Undang Nomor20Tahun2023tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023Nomor141,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6897); Undang-Undang Nomor36Tahun 2024tentang KabupatenLampungUtaradiProvinsiLampung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2024Nomor 142,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor6957); Peraturan PemerintahNomor11Tahun 2017tentang ManajemenPegawaiNegeriSipil(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor63,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6037), sebagaimanatelahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor17Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor68,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor6477); 10. PeraturanPemerintahNomor49Tahun2018tentm::g ManajemenPegawai PemerintahdenganPerjanjianKerja (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2018Nomc?r 224,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6264); PeraturanPemerintahNomor94Tahun2021tentang DisiplinPegawaiNegeriSipil(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2021Nomor202,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor6718); PeraturanPresidenRepublikIndonesiaNomor21Tahun 2023tentang HariKerjadanJamKerja Instansi PemerintahdanPegawai AparaturSipilNegara(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2023Nomor50); Peraturan BupatiLampungUtaraNomor64Tahun2022 tentangPenegakanDisiplinAparaturSipilNegaradi LingkunganPemerintahKabupatenLampungUtara (BeritaDaerah KabupatenLampungUtaraTahun2022 Nomor64); Peraturan BupatiLampungUtaraNomor30Tahun2023 tentangHari KerjadanJamKerjaAparaturSipilNegara diLingkunganPemerintahKabupatenLampungUtara (BeritaDaerah KabupatenLampungUtaraTahun2023 Nomor30); Peraturan BupatiLampungUtaraNomor107Tahun2022 tentang TataKelolaAbsensi Online(E-Absensi)di Lingkungan PemerintahKabupatenLampungUtara (BeritaDaerah KabupatenLampungUtaraTahun2022 Nomor107),sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan BupatiLampungUtaraNomor42Tahun2023(Berita Daerah KabupatenLampungUtaraTahun2023Nomor 42). MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATITENTANGHARI KERJA,JAM KERJA DANAPELAPARATURSIPILNEGARADILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNGUTARA.

Pasal 1

DalamPeraturan Bupatiini,yang dimaksuddengan: 1.Daerahadalah Kesatuan MasyarakatHukumyang mempunyaibatas-batas wilayahyang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahandan Kepentingan masyarakat setempatmemuatprakarsa sendiriberdasarkanaspirasimasyarakat dalamsistem Negara Kesatuan RepublikIndonesia. Pemerintah Daerah adalah BupatiLampungUtaradan Perangkat Daerahsebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah BupatiLampungUtara. SekretarisDaerah adalah SekretarisDaerah Kabupaten LampungUtara. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. PerangkatDaerahadalahunsurpembantukepaladaerah danDPRDdalampenyelenggaraanUrusanPemerintahan yangmenjadikewenanganDaerah. UnitPelayananPublikyangselanjutnyadisingkatUPP adalahunitkerja/kantorpelayananpadaInstansi Pemerintah,yangsecaralangsungmaupuntidak langsungmemberikanpelayanankepadapenerima pelayanan. AparaturSipilNegarayangselanjutnyadisingkatASN adalahprofesibagiPegawaiNegeriSipildanPegawai PemerintahdenganPerjanjian Kerjayangbekerjapada InstansiPemerintah. Hari KerjaInstansiPemerintah adalahharioperasional bagiInstansiPemerintahuntukkepentinganpelayanan publik. HariKerjaPegawai AparaturSipilNegarayang selanjutnya disebutHari KerjaPegawaiASNadalahhari melaksanakantugaskedinasanbagiPegawai Aparatur SipilNegara. JamKerja InstansiPemerintah adalah rentangwaktu operasionalbagi InstansiPemerintahuntukkepentingan pelayananpublik. JamKerjaPegawai AparaturSipilNegarayang selanjutnya disebutJamKerjaPegawaiASNadalah rentangwaktuyang digunakanuntuk melaksanakan tugaskedinasanditempatyangditugaskanbagiPegawai AparaturSipilNegara. InstansiPemerintah adalahInstansiPusatdanInstansi Daerah. InstansiPusat adalahkementerian,Lembagapemerintah nonkementerian,kesekretariatanLembaganegara, kesekretariatanlembaganonstruktural,dan Lembaga pemerintahlainnya. InstansiDaerahadalah perangkat daerahprovinsidan perangkat daerah kabupaten/kota. PejabatPembinaKepegawaian yangselanjutnya disingkat PPKadalahpejabatyangmempunyaikewenangan menetapkanpengangkatan,pemindahan,dan pemberhentian Pegawai AparaturSipilNegaradan pembinaan manajemenAparaturSipilNegaradiIntansi Pemerintahsesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai AparaturSipilNegarayangselanjutnya disebut PegawaiASNadalah PegawaiNegeriSipil/Calon Pegawai NegeriSipildanPegawai PemerintahdenganPerjanjian KerjayangdiangkatolehPPKdandiserahitugasdalam suatu jabatan pemerintahan ataudiserahitugas negara lainnyadandigajiberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hari KerjaadalahharidimanaPegawaiASNharus melaksanakan tugasdanfungsinya selamajamkerja yangditentukan. JamKerja adalah rentangwaktu yang digunakan Pegawai ASNuntukbekerjatermasuk waktuistirahat sebagaimana ditentukan peraturan perundang- undangan. Apel adalah Apelmasukkerjadan upacara bendera. 20. 21. 22. 4. DisiplinASNadalahkesanggupanASNuntukmenaati kewajibandanmenghindarilaranganyangditentukan dalamperaturanperundang-undangan. AplikasiE-Absensiadalahaplikasiberbasiswebyang digunakansebagaialatbantupelaksanaanabsensi secaradigital,terintegrasidalamsatubasisdata. Pengguna/useradalahseluruhPegawaiASNdi LingkunganPemerintahKabupatenLampungUtara. a. pog o menjaminterpeliharanyatatatertibdankelancaran pelaksanaantugaskedinasan PegawaiASN; meningkatkandisiplinkerjaPegawaiASN; meningkatkankinerjadanproduktivitasPegawaiASN; meningkatkanefektivitasdanefisiensikerjaPegawaiASN; dan menjaminpenyelenggaraan pelayananpublik.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Tujuan disusunnyaPeraturanBupatiiniuntuk:

Pasal 3

Ruanglingkup Peraturan Bupatiinimeliputi: a. b. c.

(1)
(2)HariKerjadanJamKerja; ApelMasukKerjadanUpacara Bendera Kehadiran PegawaiASN

BAB III

HARI DAN JAM KERJA

Pasal 4

Hari KerjadiLingkunganPemerintahKabupaten LampungUtarasebanyak 5(lima)hari kerjadalam1 (satu)mingguyaitu hari Senin,Selasa,Rabu,Kamisdan Jum’at. JamKerjaPegawai AparaturSipilNegaradiLingkun .gan PemermtghKa_bupatenLampungUtara sebanyak37(tiga pqluhtuJ.uh)jam30(tigapuluh)menitdalam1(satu) Jmmg%{updgktermasukjamistirahat,adapunrincian amKerjaPegawaiAparaturSipilNegaradi Lingki PemerintahKabLamtaraobekupatenpungUadalahsebagai No|HariKerjaJamKerja |Jam 1.Senin -107.30-16.002000sn. .12.00-13.00 2.Jum'at 07.30-16.30|11.30-13.00

(3))
(5)
(6)5 JamKerjaPegawai AparaturSipilNegaradiLingkungan PemerintahKabupatenLampungUtarapadaBulan Ramadansebanyak 32(tigapuluhdua)jam30(tiga puluh)menitdalam1(satu)minggutidaktermasukjam istirahat,adapunrincianJamKerjaPegawai Aparatur SipilNegaradiLingkunganPemerintahKabupaten ll;amlfungUtarapadaBulanRamadanadalahsebagai erikut: No | Hari Kerja Jam Kerja |Jam Istirahat

1.Senin —08.00-15.00 | 12.00-12.30 Kamis 2 Jum’at 08.00-15.30 | 11.30-12.30 Jumlah Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diubah apabila terdapat Kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat

(3)dikecualikan bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja Instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya memberikan pelayanan:
1. a.dukungan operasional Instansi Pemerintah; dan
2. b.langsung kepada masyarakat. Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh PPK dan/atau pimpinan Perangkat Daerah/ Unit Kerja setelah mendapatkan pertimbangan dari Bupati Lampung Utara.

Pasal 5

Jumlah hari kerja dan/atau jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diubah apabila terdapat kebijakan Presiden terkait hari libur nasional, cuti bersama yang bersifat nasional dan kebijakan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1)

(2)Pasal 6 Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja dikecualikan terhadap Pegawai ASN yang memiliki tugas yang bersifat memberikan pelayanan terus-menerus selama 24 (dua puluh empat) jam atau yang melaksanakan tugas khusus pada Perangkat Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah. Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pegawai ASN yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan langsung pada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat serta Petugas Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan; 6- . guru dan tenaga kependidikan; petugas penanggulangan bencana; . polisi Pamong Praja; pemadam kebakaran; petugas pada Unit Pelayanan Teknis Daerah Terminal; petugas pemungut retribusi; . petugas kebersihan jalan; dan
2. i.petugas pasar.
(3)Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Organisasi setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah. TRMme A0 T

Pasal 7

Hari Kerja dan Jam Kerja dikecualikan juga bagi Pegawai ASN yang:

a.Dberstatus tersangka dan ditahan;
b.berstatus terdakwa dan terpidana;
c.Cuti sakit, cuti besar, cuti alasan penting, cuti melahirkan dan cuti diluar tanggungan negara; mengikuti pendidikan dan pelatihan tugas belajar; dan menghadiri rapat, perjalanan dinas dan tugas lain yang berkaitan dengan kedinasan. moa

Pasal 8

PegawaiASNYangmelaksanakantugaskedinasanpadajam kerjasebagaimanadimaksud dalamPasal4wajibmemenuhi ketentuanjumlahjamkerjadalam1(satu)minggu dan mendapatkan haksesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KetentuanmengenaiHari KerjadanJamKerjaPegawaiASN sebagaimanadimaksud dalamPasal4 sampai denganPasal6 berlaku secara mutatismutandisterhadaphari kerjadanjam kerja bagipegawaidaninstansiyang pendanaannya bersumberdariAnggaran PendapatandanBelanjaDaerah yangdibentukguna melaksanakantugastertentu berdasarkanpadaketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB IV

APEL MASUK KERJA DAN UPACARA BENDERA

Pasal 10

(1)Setiap Pegawai ASN wajib mengikuti apel masuk kerja dan upacara bendera.
(2)Apel masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari kerja saat mulai jam kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4. 1)
(2)
(3)
(4)(S)
(1)
(2)(3
(1)Pasal 1l Upacara bendera sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dilaksanakan pada hari kerja tertentu. Hari kerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pada tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan atau peringatan hari besar nasional. Dalam hal tanggal 17 (tujuh belas) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertepatan dengan hari libur, upacara bendera pada bulan berkenaan ditiadakan. Dalam hal dalam 1 (satu) minggu terdapat tanggal 17 (tujuh belas) dan hari besar nasional, maka pelaksanaan upacara bendera dilaksanakan pada peringatan hari besar nasional. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)dikecualikan untuk upacara bendera memperingati HUT Kemerdekaan RI tanggal 17 (tujuh belas) Agustus. BABV KEHADIRAN PEGAWAI

Pasal 12

Setiap Pegawai ASN wajib merekam kehadiran saat masuk kerja dan pulang kerja secara elektronik menggunakan aplikasi e-absensi sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja; Aplikasi absensi berbasis web sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian atau subdomain dari web resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara; Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, izin, cuti atau dinas luar wajib menyampaikan data keterangan absensi secara online melalui aplikasi e-absensi berupa;

a.Surat keterangan sakit dari dokter untuk keterangan absensi sakit;
b.Surat izin dari atasan langsung pegawai yang bersangkutan untuk keterangan absensi izin;
c.Surat cuti dari pejabat yang berwenang untuk keterangan absensi cuti;
d.Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah untuk keterangan absensi dinas luar.

Pasal 13

Setiap pengguna aplikasi e-absensi dilarang untuk:

a.Mengirim bukti kehadiran berupa foto orang lain, foto di dalam kendaraan, foto dengan lokasi di luar radius kerjanya, atau foto yang tidak membuktikan identitas pengguna;
b.Menggunakan lokasi gps palsu;
c.Mengirim data keterangan sakit, izin, cuti, atau dinas luar yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (3).

(2)
(3)(O] 2
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)SetiapPegawaiselakupenggunaaplikasie-absensiyang terbuktimelanggarketentuanPasal12atauterbukti melakukanlarangansebagaimanatercantumdalamayat
(1)diberikansanksiberupategurantertulisdariatasan langsungdansuratperjanjiandaripengguna untuktidak mengulangipelanggaran; Apabilapegawaiselakupenggunaaplikasie-absensi terbuktimengulangipelanggaransebagaimanadimaksud ayat(2)makapegawaitersebut diberikansanksi administratifsesuaiketentuandalamperaturan mengenaidisiplinpegawai.

Pasal 14

Aplikasi e-absensi dapat diakses oleh pengguna pada hari kerja dengan ketentuan waktu akses sebagai berikut;

a.Pukul 07.00 wib sampai dengan 12.00 wib adalah waktu akses pengguna dalam rangka mengirim data kehadiran (kedatangan) pada saat masuk kerja;
b.Pukul 13.00 wib sampai dengan 18.00 wib adalah waktu akses pengguna dalam rangka mengirim data (kepulangan) pada saat pulang kerja. Data kedatangan dan kepulangan yang memuat waktu pengiriman data sebagaimana dimaksud ayat (1) direkam dan dikalkulasi melalui aplikasi e-absensi mengacu pada ketentuan hari dan jam kerja; Hasil kalkulasi sebagaiman dimaksud ayat (2) menentukan Ketepatan waktu, keterlambatan atau pulang sebelum waktu yang ditentukan berdasarkan selisih antara waktu pengiriman data dengan jam kerja yang berlaku di hari itu; Selisih waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) ditentukan dalam satuan menit; Pegawai selaku pengguna yang tidak melakukan pengiriman data kehadiran (kedatangan) atau data keterangan sakit, izin, cuti maupun dinas luar sampai dengan pukul 12.00 wib maka secara otomatis aplikai e- absensi akan merekam data tanpa keterangan di hari itu; Pegawai selaku pengguna yang tidak melakukan pengiriman data kepulangan sampai dengan pukul 18.00 wib maka aplikasi e-absensi secara otomatis akan merekam data keterangan tidak absen untuk data kepulangan di hari itu.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…