Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 22 Tahun 2025
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 22
Ringkasan
Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;
Mengingat 1 .Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, .Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); . Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH. BAB 1 KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 10. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Desa atau sebutan lainnya adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut koperasi adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian koperasi. ~4n~
Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan koperasi dalam Peraturan Bupati ini untuk:
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
€. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
BAB II
Dalam pelaksanaan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi, pemerintah daerah berwenang:
BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan
BAB III
(1)Perangkat daerah yangme}aksanakanurusan pemerintahandibidang koperasimelakukan tahapan persiapanpembentukankoperasi. (2)
(7) (1)
Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a kepada pemerintah desa dan kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a kepada pemerintah desa dan kelurahan. Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c untuk mendaptkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh pemerintah desa dan kelurahan dan hasil kinerja koperasi. Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar. Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi. Paragraf 2 Model Pembentukan Koperasi
Model pembentukan koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk pembentukan koperasi dengan memperhatikan karakteristik desa/ kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di desa/kelurahan. Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
Paragraf 3 Musyawarah Desa Pembentukan Koperasi
Setiap desa/kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk pembentukan koperasi. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi pemerintah desa/kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam forum musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian koperasi. ~8~ Paragraf 4 Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta bidang dan kegiatan Usaha Koperasi
Membuka PDF…