DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pedoman Penetapan Pagu Indikatif Kecamatan Berdasarkan Kinerja dan Kewilayahan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Pedoman Penetapan Pagu Indikatif Kecamatan Berdasarkan Kinerja dan Kewilayahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 10.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor86Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 11.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor90Tahun2019 tentangKlasifikasi,Kodefikasi danNomenklatur Perencanaan PembangunandanKeuanganDaerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2019Nomor1447); 12.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77Tahun 2020 tentangPedomanTeknisPengelolaanKeuangan Daerah (BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor1781); 13.Peraturan MenteriDalamNegeriNomor15Tahun 2024 tentangPedoman Penyusunan Anggaran Pendaparandan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2025(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2024Nomor 648), Menetapkan :

14.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 104);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 5) MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN BERDASARKAN KINERJA DAN KEWILAYAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

(1)Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
(2)Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
(3)Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
(4)Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
(5)Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
(6)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
(7)Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun indeks pembanguan manusia.
(8)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)1) @ Pedoman Penyusunan Pagu Indikatif Kecamatan berdasarkan kinerja dan kewilayahan yang selanjutnya disebut PAKANJAKI adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan indikator kinerja dan kewilayahan kecamatan. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa. Prorata adalah Penghitungan Pagu Indikatif secara proporsional.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini, untuk mengakomodir usulan wilayah hasil musrenbang kecamatan dengan memperhatikan arah kebijakan Pemerintah dan kebutuhan masyarakat sesuai RPJMD. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, antara lain:

a.Menjamin terealisasinya usulan program kegiatan prioritas pembangunan hasil musrenbang kecamatan ke dalam APBD;
b.mengurangi kesenjangan penganggaran antar wilayah kecamatan; dan
c.menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka stunting dan mendorong optimalisasi pencapaian PBB di kecamatan.

Pasal 3

(1)Pengalokasian pagu indikatif untuk setiap kecamatan berdasarkan:
1. a.Alokasi Dasar;
2. b.Alokasi Kewilayahan;
3. c.Alokasi Kinerja; dan
4. d.Alokasi Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
(2)Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a besarnya sama untuk setiap kecamatan.
(3)Alokasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan.
(4)Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan mempertimbangkan angka kemiskinan, angka stunting dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.
(5)Alokasi berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang disetujui oleh TAPD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

(1)PAKANJAKI dilaksanakan dengan asas transparansi, berkeadilan, partisipatif, responsif dan akuntabel.
(2)Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pagu Indikatif Kecamatan dalam APBD setiap tahun anggaran.
(3)Pelaksanaan PAKANJAKI dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

(1)Alokasi pagu total indikatif kecamatan ditetapkan dalam rapat TAPD berdasarkan pada indikator pembangunan dalam mengacu pada:
1. a.realisasi anggaran pada tahun sebelumnya;
2. b.tema dan prioritas Pembangunan Daerah tahun berkenaan; dan
3. c.kondisi kemampuan keuangan daerah.
(2)Besaran alokasi pagu indikatif kecamatan yang ditetapkan dalam rapat TAPD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dihitung untuk masing-masing kecamatan secara proporsional dengan ketentuan pembagian sebagai berikut: a.50% (lima puluh persen) dibagi merata ke setiap kecamatan;
1. b.20% (dua puluh persen) berdasarkan karakteristik wilayah dengan pembagian sebagai berikut:
  1. 1.variabel jumlah penduduk sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pagu indikator kewilayahan;
  2. 2.variabel luas wilayah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pagu indikator kewilayahan; dan 3.variabel jumlah desa/kelurahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pagu indikator kewilayahan. c.30% (tiga puluh persen) berdasarkan kinerja dengan pembagian sebagai berikut:
  3. 1.variabel angka kemiskinan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pagu indikator kinerja; 2.variabel jumlah stunting sebesar 30% (tiga puluh dari total pagu indikator kinerja; dan 3.variabel realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total pagu indikator kinerja. d.dalamhal terdapat pertimbangan objektif lainnya maka pagu indikatif kecamatan dapat ditambahkan dari pembagian berdasarkan maksud Pasal 5 ayat (2) huruf a, b dan c di atas, melalui persetujuan TAPD dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(3)Besaran pengalokasian Pagu Indikatif Kecamatan untuk setiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Cara perhitungan pagu indikatif umum kecamatan:

(1)Perhitungan Besaran Pagu Indikatif Kewilayahan Per Kecamatan dihitung berdasarkan Pro Rata dengan rumus: Pagu Indikator Pro Rata= % x (X Pagu Total) 20% dari total pagu indikatif yang terdiri atas variabel sebagai berikut:
1. a.jumlah penduduk dengan bobot 40% dari total pagu indikatif berdasarkanindikator kewilayahan. Pagu Indikator Jumlah Penduduk = :l; x (£20%Pagu Wilayah)
2. b.luas wilayah dengan bobot 30% dari total pagu indikatif berdasarkan indikator kewilayahan. | Pagu IndikatorLuas Wilayah - % X (£2095Pagu Wilayah) i
3. c.jumlah desa/kelurahan dengan bobot 3095 dari total pagu indikatif berdasarkan indikator kewilayahan. 3 Pagu Indikator Jumlah desa/kelurahan = %"m""“m’ i 3) (] Bes_aranPaguIndikatifberdasarkanindikatorkinerja30% dar_xtotalpaguindikatifyangterdiriatasvariabelsebagai berikut: a._!umlahkemiskinan denganbobot4096daritotalpagu indikatifberdasarkanindikatorkinerja. Pagu Indikator Jumlah Kemiskinan= 32 x (£3096Pagu Kinerja) 100
4. b.jumlah stunting dengan bobot 3096 dari total pagu indikatif berdasarkan indikator kinerja. 30 Pagu Indikator Jumlah Stunting- — X (£30% Pagu Kinerja) 100
5. c.jumlah pagu realisasi PBB dengan bobot 30% dari total pagu indikatif berdasarkan indikator kinerja. f Pagu Indikator Jumlah Realisasi PBB = %x (£30%Pagu Kinerja) Besaran Pagu Indikatif setiap indikator, untuk setiap Kecamatan ditentukan sebagai berikut:
6. a.pagu indikatif jumlah penduduk: Pagu Pdke= “:};%‘kxw(!x (£ Pagu jumlah penduduk) Keterangan: PaguPd Kx : Pagu indikatif jumlah penduduk Kecamatan x IPdKx : Jumlah penduduk Kecamatan x IPd : Jumlah penduduk semua Kecamatan
7. b.pagu indikatif luas wilayah: Lwkx e sz x100x (EPaguluas Wilayah) Keterangan: PaguLwKx : Pagu indikatif Luas Wilayah Kecamatan x YLwKx : Jumlah angka Luas Wilayah Kecamatan x Siw : Jumlah angka Luas wilayah semua Kecamatan
8. c.pagu indkatif desa/kelurahan JdkKxX Pagu JdkKx ¥ X 100 x (£Pagu jumlah desa/kelurahan) Keterangan: PaguJdkKx : Pagu indikatif jumlah desa/kelurahan Kecamatan x YJdkKx : Jumlah jumlah desa/kelurahan Kecamatan x Ydkw : Jumlah jumlah desa/kelurahan semua Kecamatan
9. d.pagu indikatif jumlah kemiskinan ZPmKx Pagu Pmk = o x100x (ypagu jumlah kemiskinan) Keterangan: Pagu PmKx : Pagu indikatif jumlah kemiskinan Kecamatan x YPmKx : Jumlah angka kemiskinan Kecamatan x YPm : Jumlah angka kemiskinan semua Kecamatan
10. e.pagu indikatif jumlah stunting: Pagu StkKx — %Kx X 100 x (EPagu jumlah stunting) Keterangan: Pagu StKx : Pagu indikatif jumlah stunting Kecamatan x Y StKx : Jumlah stunting Kecamatan x st : Jumlah stunting semua Kecamatan
11. f.pagu indikatif realisasi PBB: Pagu rpbbKx - %“ X 100 x (ZPagu realisasi PBB) Keterangan: Pagu rpbbKx : Pagu indikatif realisasi PBB Kecamatan x YrpbbKx : Jumlah realisasi PBB Kecamatan x Trpbb : Jumlah realisasi PBB semua Kecamatan (5
(1)@
(3)Total Pagu Indikatif Kecamatan (TPKx) ditentukan berdasarkan rumus: TPKx = Pagu PxKx + Pagu LwKx + Pagu JdkKx + Pagu PmKx + StKx + rpbbKx Keterangan: TPKx : Total Pagu Indikatif Kecamatan x Pagu PxKx : Pagu indikatif jumlah penduduk Kecamatan x Pagu LwKx : Pagu indikatif luas wilayah Kecamatan x Pagu JdkKx : Pagu indikatif jumlah desa/kelurahan Kecamatan x Pagu PmKx : Pagu indikatif jumlah kemiskinan Kecamatan x Pagu StKx : Pagu indikatif jumlah stunting Kecamatan x Pagu rpbbKx : Pagu indikatif realisasi PBB Kecamatan x

BAB III

PENGGUNAAN ALOKASI PAKANJAKI

Pasal 7

Pagu indikatif kecamatan merupakan dasar yang digunakan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif kewilayahan digunakan untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik diantaranya:

a.Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
b.Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Penggunaan pagu kecamatan selain untuk membiayai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) juga dapat membiayai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang menjadi prioritas nasional, provinsi dan kabupaten, serta kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan kecamatan.

Pasal 8

Pagu Indikatif Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diintegrasikan oleh Perangkat Daerah terkait ke dalam Renja PD, RKPD, KUA-PPAS, RKA PD dan APBD.

(1)- @).

Pasal 9

PAKANJAKI berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku agar Bidang Perencanaan Anggaran dapat melakukan persiapan teknis. Bidang Perencanaan Anggaran wajib melakukan persiapan implementasi sesuai batas waktu yang ditetapkan. BABV

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 20 ,gw- 2025 BUPATI LAMPUNG UTARA, HAMARTONY/AHADIS Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 30 - Juri - 2025 SEI 'ARIS DAERAH KABUPA' LAMPUNG UTARA, BERITADAERAH KABUPATEN LAMPUNGUTARATAHUN2025 NOMOR26

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…