DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pentingnya tersusunnya kebijakan manajemen keamanan informasi;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. 11. 12. 13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541); Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 44); Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024 Nomor 15). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 10. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi untuk melindungi aset yang dimiliki organisasi dari berbagai ancaman pihak internal maupun eksternal untuk menjamin kelanjutan proses bisnis, mengurangi risiko bisnis, serta terjaganya aspek kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan dari informasi. Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Kerahasiaan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang kerahasian (confidentiality) atas informasi dan komunikasi secara Elektronik. Keutuhan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang keutuhan (integrity) atas Informasi Elektronik. 11. 12, 13. 14, 1) 2

(3)
(1)Ketersediaan adalah sesuai dengan konsep hukum tentang ketersediaan (availability) atas Informasi Elektronik. Manajemen Keamanan SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : penetapan ruang lingkup; penetapan penanggung jawab; perencanaan; dukungan pengoperasian; evaluasi kinerja; dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi. Ketentuan lain untuk mendukung kebijakan internal manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerapkan pengendalian teknis keamanan yang meliputi :

a.manajemen risiko;
b.penetapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE; dan
c.pengelolaan pihak ketiga. mepopp BABII KEBIJAKAN INTERNAL MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE

Pasal 3

Penetapan ruang lingkup manajemen keamanan informasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat(2)hurufameliputi:

(2)
(1)2)
(3)1)
(2)
(3)
(4)
(1)
1. a.data dan informasi SPBE,
2. b.aplikasi SPBE, dan
3. c.infrastruktur SPBE. Penetapan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang harus diamankan dalam SPBE.

Pasal 4

Penetapan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Bupati. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dijabat oleh Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab merupakan ketentuan yang tidak terpisahkan dari tugas sebagai koordinator SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagai penanggung jawab manajemen keamanan informasi SPBE, koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menetapkan pelaksana teknis Keamanan SPBE. Pelaksana teknis Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.ketua tim; dan
b.anggota tim. Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dijabat oleh pimpinan perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari seluruh pimpinan perangkat daerah lainnya yang memiliki, membawahi, membangun, memelihara, dan/atau mengembangkan Aplikasi SPBE dan/atau Infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2)huruf a mempunyai tugas memastikan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
1. a.menetapkan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE Pemerintah Daerah; @ 1) )
(1)
1. b.mengevaluasi penerapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. c.memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
3. d.merumuskan, mengoordinasikan,dan melaksanakan program kerja dan anggaran Keamanan SPBE;
4. e.memutuskan dan merancang langkah kelangsungan layanan TIK dalam bentuk dokumen business continuity dan disaster recovery plans; dan
5. f.melaporkan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE pada koordinator SPBE. Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf b mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan dan/atau memastikan penerapan prosedur pengendalian keamanan informasi SPBE pada perangkat daerah masing-masing;
2. b.memastikan penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE sesuai dengan standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
3. c.melaksanakan dan mengelola langkah kelangsungan layanan TIK yang berpedoman pada dokumen business continuity dan disaster recovery plans; dan
4. d.berkoordinasi dengan ketua tim terkait penerapan keamanan Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE.

Pasal 7

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh ketua tim pelaksana teknis Keamanan SPBE. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan merumuskan:

a.program kerja Keamanan SPBE; dan
b.target realisasi program kerja Keamanan SPBE.

Pasal 8

Program kerja Keamanan SPBE scbagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

a.edukasi kesadaran Keamanan SPBE;

(2)1) 2)
(3)
(1)2)
(3)
(4)penilaian kerentanan Keamanan SPBE, peningkatan Keamanan SPBE; penanganan insiden Keamanan SPBE; dan audit Keamanan SPBE.oaoC Target realisasi program kerja Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan prioritas setiap tahunnya.

Pasal 9

Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan oleh koordinator SPBE. Dukungan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terhadap:

a.sumber daya manusia Keamanan SPBE;
b.teknologi keamanan SPBE; dan
c.anggaran keamanan SPBE. Koordinator SPBE melalui dukungan pengoperasian memastikan pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE diberikan alokasi sumber daya yang sesuai.

Pasal 10

Sumber daya manusia Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dengan ketentuan harus memiliki kompetensi:

a.keamanan TIK; dan
b.keamanan aplikasi. Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit harus adanya dukungan kegiatan:
a.pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan aplikasi dan TIK; dan/atau
b.bimbingan teknis mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE. Pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan agar sumber daya manusia Keamanan SPBE memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai dalam pelaksanaan Keamanan SPBE. Teknologi keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b harus tersedia sesuai kebutuhan dan tingkat urgensi dari setiap perangkat daerah. () 1) )

(3)4) 1) 2)
(3)
(1)2) Anggaran Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c disusun berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…