DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

peraturan bupati tentang standar operasional prosedur pengelolaan barang milik daerah

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

a.terlaksananya pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan; dan
b.tertib administrasi dan tata kelola Barang Milik Daerah yang dipertanggungjawabkan.

(3)Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. a.standar operasional prosedur perencanaan kebutuhan dan Fenfianfifiaran Baranfi Milik Daerahi
2. b.standar operasional prosedur penggunaan; standar operasionalprosedurpemanfaatanbarangmilikdaerah; standar operasionalprosedurpengamananbarangmilikdaerah; standar operasionalprosedurpenilaian; standar operasionalprosedurpemindahtanganan; standar operasionalprosedurpemusnahan; standar operasionalprosedurpenghapusan; standar operasionalprosedurpenatausahaan;dan standar operasionalprosedurpembinaan,pengawasandan pengendalian. “rpEme A

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

MekanismedanprosedurPerencanaanKebutuhandanPenganggaran BarangMilikDaerahdiuraikansebagaiberikut: a.PenggunaBarangmengidentifikasikebutuhanbarang/jasayang diperlukanuntukinstansinyasesuaiRencanaKerjaPemerintah Daerah (RKPD); .dalammengidentifikasikebutuhanbarang/jasa,PenggunaBarang terlebihdahulumenelaahkelayakan barang/jasayangtelahada/ dimiliki/dikuasaiatauriwayatkebutuhanbarang/jasadarikegiatan yangsamauntukmemperoleh kebutuhanriildanselanjutnya menyampaikanusulan rencanakebutuhanbarang kepadapengelola barang; SKPDmenyusunRencanaKebutuhanBarangkemudiandisampaikan kepadaPengelola melalui pejabatPenatausahaanBarang untukditeliti dandisusun menjadiRencanaDaftarKebutuhanBarangMilikDaerah (RDKBMD)danRencanaKebutuhanPemeliharaan BarangMilikDaerah (RKPBMD); PengelolaBarangmelakukanpenelaahanhasilpenelitiandariPejabat Penatausahaanbarangdankemudian menetapkanpersetujuanRencana KebutuhanBarangMilikDaerah(RKBMD)danRencana Kebutuhan Pemeliharaan BarangMilikDaerah(RKPBMD); PengelolaBarangmengusulkankepadaBupatiuntukmenetapkan KeputusanBupati tentangRKBMDdanRKPBMDberdasarkan standarisasisaranadanprasaranakerjaPemerintahanDaerah; SKPDsebagaipenggunabarangmerencanakandanmenyusun kebutuhanbarang dalamRencanaKerjadariAnggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)sebagaibahan dalampenyusunan Rencana Anggaran Pendapatandan BelanjaDaerah (RAPBD); SetiapSKPD menyusunDaftarRencana TahunanBarangsetelahAPBD ditetapkan dandisampaikan kepadaBupati melalui Pengelola Barang; .berdasarkanDaftarRencana TahunanBarangdarisemua SKPD,diteliti dandihimpun menjadiDaftarKebutuhan BarangMilikDaerah(DKBMD) untuksatutahun anggaran; dan daftarkebutuhan barang daerah tersebut dijadikanpedomandalam pelaksanaan pengadaandanpemeliharaan barangmilikdaerah. 7-

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN

Pasal 4

Mekanisme dan prosedur kerja penggunaan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

a.penggunaan barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan; . pengguna mengusulkan penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta barang inventaris lainnya kepada Pengelola (Sekretaris Daerah) cq Pejabat Penatausahaan Barang; selanjutnya Pejabat Penatausahaan Barang melakukan penelitian atas kebenaran usulan SKPD tersebut; . setelah dilakukan penelitian atas kebenaran usulan SKPD, Pengelola (Sekretariat Daerah) mengajukan usul kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya; selanjutnya Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; masing-masing kepala SKPD melalui Pengurus/Penyimpan Barang wajib melakukan penatausahaan barang daerah yang ada pada masing-masing Pengguna setelah status penggunaannya ditetapkan oleh Bupati; kepala SKPD/Pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD kepada Bupati melalui Pengelola (Sekretaris Daerah); . bupati dapat menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada SKPD lainnya yang diserahkan oleh Kepala SKPD/Pengguna barang karena sudah tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan atau pertimbangan lain; bupati dapat menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada SKPD lainnya yang diserahkan oleh Kepala SKPD/Pengguna barang karena sudah tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan atau pertimbangan lain; dan kepala SKPD yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan tersebut di atas dikenakan sanksi berupa pemblokiran dana pemeliharaan untuk tanah dan/atau bangunan tersebut.

Pasal 5

(1)Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan oleh:
1. a.pengelola Barang dengan persetujuan Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelolaan Barang;
2. b.pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang; dan
3. c.pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dan selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Pemanfaatan Barang Milk Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan umum.
(3)Mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(4)Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Pasal 6

MekanismedanprosedurkerjapemanfaatanbarangmilikDaerahdiuraikan sebagaiberikut:

a.Sewa:
1. 1.Pemanfaatan barang milik Daerah dalam bentuk sewa diajukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola melalui Pejabat Penatausahaan Barang, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan; 2.BerdasarkanpersetujuanBupati/Pengelolatentangpemanfaatan barangmilikDaerah,PengelolaBarangmengadakanperjanjian pemanfaatan/penyewaanterhadap barangmilikDaerah dengan penyewa; 3.Penggunabarangdapatmemungutsewaataupunretribusi atas pemanfaatansewa barangmilikDaerah berdasarkanperaturan; dan 4.Perundang-undangandanPemungutanSewaataupunretribusiatas pemanfaatansewa barangmilikdaerah disetorkanpenuhkeKas UmumDaerah PemerintahKabupatenLampungUtaradengan nomor rekeningKasDaerahpadaBankLampungUtara. b.PinjamPakai: a.denganmengacupada peraturanperundanganyangada, pemanfaatanbarangmilikDaerahberupa pinjampakaidiajukanoleh SekretarisDaerahselaku PengelolaBarang kepadaBupati; b.berdasarkanpersetujuanBupati tentangpemanfaatanbarangmilik Daerah berupa pinjampakai,SekretarisDaerahselaku Pengelola Barangmengadakanperjanjianpemanfaatan/pinjampakaibarang milikDaerah;dan c.pejabatPenatausahaanBarangmelakukan pengawasanatas pelaksanaanpinjampakaidilingkungan PemerintahDaerah. c.KerjaSama Pemanfaatan(KSP): a.kerjasama pemanfaatandapatdilakukanatasbarangmilikdaerah yang sudahtidakdipergunakanolehPenggunaBarang; b.atastanah/bangunanyangtidakdimanfaatkanolehPengguna Barang,Pengguna Barangmenyerahkanasettersebutkepada Pengelola;
c.dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada, pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Lampung utara berupa Kerja sama pemanfaatan diajukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang kepada Bupati; d. berdasarkan persetujuan Bupati tentang pemanfaatan barang milik daerah berupa kerja sama pemanfaatan, Sekretaris Daeral? selaku Pengelola Barang mengadakan perjanjian pemanfaatan/Kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah; mekanisme pemilihan mitra kerja sama dilakukan melalui proses lelang atau penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan Pejabat Penatausahaan Barang melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan /kerja sama pemanfaatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
d.Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG):
a.barang Milik Daerah yang dapat dijadikan objek BGS/BSG adalah Barang Milik Daerah yang berupa tanah, baik tanah yang ada pada Pengelola Barang maupun tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang. pemanfaatantanahmilikDaeraholehpihaklaindengan mendirikan bangunandan/atausarana, berikutfasilitasnyadenganCara BGS/BSG. pihakyangdapatmelaksanakanBGS/BSGBarangMilikDaerah adalah PengelolaBarang Tanahyangtidakdimanfaatkanoleh PenggunaBarang. penggunaBarangmenyerahkanasettersebutyang akandijadikan objekBGS/BSGkepadaPengelolaBarang untuk dilakukanpenelitian kelayakan. denganmengacupadaperaturanperundanganyangada,Pengguna Barangmenyerahkantanah yang menjadi obyekBGS/BSGdengan disertaiusulanBGS/BSGdandokumen pendukungberupa lokasi/alamat,statusdanbuktikepemilikan,luas,harga perolehan/NJOPdanrencanapembangunangedungyang diinginkan diajukan,dengan berdasarkanpenelitiankelayakantersebutoleh SekretarisDaerahselakuPengelolaBarang kepadaBupati. pengelolaBarangmembentuktimyangberanggotakanunsur PengelolaBarang,PejabatPenatausahaanBarang,PenggunaBarang, sertadapatmengikutsertakanunsur instansi/lembagateknisyang kompeten. timbertugasuntukmelakukanpengkajiantanah yang akan dijadikanobjekBGS/BSGsertamenyiapkanhal-halyangbersifat teknis,termasuktidakterbatasuntukmenyiapkanrincian kebutuhan bangunandanfasilitasyang akan ditenderkan, penelitian indikasi biayayang diperlukan untuk penyediaanbangunandan fasilitasnyadanmelakukantender calon mitraBGS/BSG. pengelolaBarangmenugaskanpenilaiuntukmelakukanperhitungan nilai limitterendah besarankontribusiBGS/BSGatasBarangMilik Daerahyang akan menjadiobjekBGS/BSG. penilaimenyampaikanlaporan penilaiankepadaPengelolaBarang melalui Tim. timmenyampaikanlaporankepadaPengelolaBarangterkaitdengan hasilpengkajianatastanah,dengandisertaiperhitungannilai limit terendah besaran kontribusiBGS/BSGdari penilai. berdasarkanlaporantimdimaksud,Pengelola Barang menerbitkan suratpenetapannilaitanah yang akan dilakukan BGS/ BSGdan nilai limitterendah kontribusiataspelaksanaanBGS/BSGdan rencana kebutuhan bangunandan fasilitasnya. I e.
1. 1.berdasarkan surat penetapan tersebut, tim melakukan tender pemilihan mitra BGS/BSG.
m.hasil pelaksanaan tender disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan dengan menerbitkan surat keputusan pelaksanaan BGS/BSG dimaksud, yang antara lain memuat objek BGS/BSG, nilai kontribusi, mitra BGS/BSG, danjangka waktu BGS/BSG.
n.pengelola Barang melakukan monitoring evaluasi dan penatausahaan pelaksanaan BGS Barang Milik Daerah dimaksud.
o.penyerahan kembali objek BGS beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah masa pengoprasian BGS yang diperjanjikan berakhir dan dituangkan dalam suatu berita acara serah terima barang. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

(1)KSPI dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kepentingan Daerah dan kepentingan umum;
2. b.kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan;
3. c.keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Daerah untuk penyediaan infrastruktur; dan
4. d.daftar prioritas proyek program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah untuk penyediaan infrastruktur.
(2)Ketentuan dalam melaksanakan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah;
1. a.pelaksana KSPI atas barang milik Daerah, adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang kepada Bupati; dan
2. b.pelaksanaan KSPI dilakukan sesuai peraturan perundang- undangan di bidang kerja sama pemerintah dan badan usaha.

BAB VI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

Mekanisme dan prosedur kerja pengamanan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

a.skpd melaksanakan pengamanan administratif dengan melaksanakan pencatatan pemasangan label terhadap barang milik daerah, pengamanan fisik dengan pemagaran dan pemasangan papan tanda kepemilikan tanah dan bangunan serta tindakan hukum dengan melakukan musyawarah untuk penyelesaian atas barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain; bpkpd selaku Pejabat Penatausahaan barang milik daerah melakukan koordinasi dengan SKPD terhadap pelaksanaan pengamanan administratif, pengamanan fisik dan tindakan hukum yang dilaksanakan oleh SKPD; dan dalam hal tidak tercapainya penyelesaian dan kata mufakat atas barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain, SKPD berkoordinasi dengan Bagian Hukum dalam upaya pengadilan perdata maupun pidana, selanjutnya dilakukan penerapan hukum melalui tindakan represif/ pengambilan, penyegelan, penyitaan secara paksa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) bersama Bagian Hukum dan Pejabat Penatausahaan barang.

BAB VII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

Mekanisme dan prosedur kerja pemeliharaan barang milik daerah diuraikan sebagai berikut:

a.skpd sebagai pengguna barang sesuai dengan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milk Daerah (DKPBMD) melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah; masing-masing SKPD melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah yang ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani oleh Kepala SKPD; setelah penyedia barang danjasa melaksanakan pekerjaan dinyatakan 100%, panitia pemeriksaan barang memeriksa pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima; panitia pemeriksa barang membuat Berita Acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang; panitia pemeriksa barang membuat Berita Acara pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa barang; masing-masing SKPD membuat catatan atas pekerjaan pemeliharaan barang dalam kartu pemeliharaan/perawatan barang; dan pejabat Penatausahaan barang menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliharaan barang dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENILAIAN

Pasal 9

Mekanisme dan prosedur kerja penilaian barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut: a.pengurus BarangMilikDaerahdiSKPD/Unitmenginventarisasidan melaporkanBarangMilikDaerahdiSKPD/Unityangbelummemiliki nilaikepadaKepalaSKPD; pengurus BarangMilikDaerahMembuatDaftarBarangyangperlu dinilaidanmenyampaikannyakepadaKepalaSKPD/Unit; kepalaSKPD/unit mengajukan permohonankepadaSekretarisDaerah selaku PengelolaBarang untukmelakukanpenilaianbarangmilik Daerah; sekretarisDaerahselaku PengelolaBarangmembentukTimPenilai BarangMilikDaerah; sekretarisDaerahmenyerahkanSuratKeputusanTimPenilaiBarang MilikDaerahbesertadaftarbarang yang akandinilaikepada TimPenilai BarangMilikDaerah; tim PenilaiBarangMilikDaerahmemisahkanBarangMilikDaerah yang bisa dinilaisecara mandiri, dan barang yangmemerlukankeahlian khusus dalam menilainya; tim PenilaiBarangMilikDaerah melakukanpenilaian terhadap Barang MilikDaerah yangbisa dinilaisecara mandiri; tim PenilaiBarangMilikDaerah menyerahkandaftar barang yang membutuhkan keahlian khusus untuk menilainya kepada Penilai Pemerintah atau Penilai Independen bersertifikat yang telah ditetapkan berdasarkan prosedur pengadaan barang/jasa; i tim Penilai Barang Milik Daerah melakukan penilaian barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; penilai Independen melakukan penilaian barang milik daerah secara professional; tim Penilai Barang Milik Daerah membuat hasil penilaian barang; penilai Independen membuat hasil penilaian barang dan menyerahkannya kepada Tim Penilai Barang Milik Daerah; . tim Penilai Barang Milik Daerah membuat berita acara penilaian barang milik daerah; tim Penilai Barang Milik Daerah membuat Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah; tim Penilai Barang Milik Daerah menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah berserta Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah kepada Sekretaris Daerah; sekretaris Daerah membuat usulan penetapan penilaian barang dan menyampaikan kepada Kepala Daerah; bupati menerbitkan Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah; surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah; sekretaris Daerah menyampaikan Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah kepada Kepala SKPD/Unit Kerja; kepala SKPD/Unit menyerahkan Surat Keputusan Penilaian Barang Milik Daerah kepada Pengurus Barang SKPD/ Unit Kerja; dan pengurus Barang SKPD/Unit menggunakan nilai barang yang telah ditetapkan oleh Bupati. a.pengurusbarangmilikdaerahdiSKPD/Unitmembuatdaftarbarang yang akandipindahtangankansesuaidenganSuratKeputusan PenghapusanBarangMilikDaerah; .kepalaSKPD/Unitmenyampaikandaftarbarang yang akan dipindah tangankan kepadaPejabatPenatausahaanBarangpadaBadan PengelolaanKeuangandanPendapatanDaerah; pejabatPenatausahaanBarang padaBadanPengelolaanKeuangandan Pendapatan Daerah merekapitulasidaftarbarang yang akan dipindahtangankandariseluruhSKPDdanmelakukanrekapitulasi daftarbarang yang akandipindahtangankandariseluruhSKPD; .pengurus BarangPengelola padaBPKPD mengelompokkanbarang yang akandipindahtangankan berdasarkan bentukpemindahtanganannnya (dijual,tukarmenukar, dihibahkanatau dijadikan sebagaipenyertaan modal PemerintahDaerah); daftarbarang yangtelahdikelompokkan berdasarkan bentuk pemindahtanganannya disampaikan kepadaSekretarisDaerah untuk dimohonkan persetujuannya pemindahtanganannya kepadaBupati; apabila berupa tanah dan ataubangunan maka Kepala Daerah meminta persetujuan DPRD untuk pemindahtanganannya; n. tim Pemusnahan dan Penghapusan melakukan kegiatan pemusnahan dan penghapusan atas Barang Milik Daerah dengan cara dibakar/ dihancurkan/ditimbun/ditenggelamkan disertai dengan Berita Acara Pemusnahan dan Penghapusan disertai dengan dokumentasinya.

BAB XI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGHAPUSAN Pasal 12 Mekanisme dan prosedur kerja penghapusan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

Pasal 12

Mekanisme dan prosedur kerja penghapusan barang milik Daerah diuraikan sebagai berikut:

a.setelah dilakukan proses pemindahtanganan, Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan usulan penghapusan atas Barang Milik Daerah yang sudah dipindahtangankan kepada Sekretaris Daerah cq Bupati; sekretaris Daerah membentuk Tim Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; sekretaris Daerah menyampaikan Keputusan Tim Penghapusan Barang Daerah beserta rekapitulasi usulan barang yang akan dihapuskan kepada Tim Penghapusan Barang Daerah; tim Penghapusan Barang Daerah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang yang diusulkan untuk dihapuskan; tim Penghapusan Barang Daerah membuat Berita Acara pemeriksaan barang milik daerah; tim Penghapusan Barang Milik Daerah Membuat Daftar Barang Milik Daerah yang memenuhi syarat untuk dihapuskan; tim Penghapusan Barang Milik Daerah menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta daftar barang yang memenuhi syarat untuk dihapuskan kepada Sekretaris Daerah; sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang membuat usulan penetapan penghapusan Barang Milik Daerah dan menyampaikannya kepada Bupati; bupati membuat Keputusan Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan keputusan Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah disampaikan Kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Barang pada BPKPD dan Kepala SKPD/Unit.

BAB XII

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN

Pasal 13

a.setelah dilakukan proses pemindahtanganan, Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan usulan penghapusan atas Barang Milik Daerah yang sudah dipindahtangankan kepada Sekretaris Daerah cg Bupati; sekretaris Daerah membentuk Tim Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; sekretaris Daerah menyampaikan Keputusan Tim Penghapusan Barang Daerah beserta rekapitulasi usulan barang yang akan dihapuskan kepada Tim Penghapusan Barang Daerah; tim Penghapusan Barang Daerah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang yang diusulkan untuk dihapuskan; tim Penghapusan Barang Daerah membuat Berita Acara pemeriksaan barang milik daerah; tim Penghapusan Barang Milik Daerah Membuat Daftar Barang Milik Daerah yang memenuhi syarat untuk dihapuskan; tim Penghapusan Barang Milik Daerah menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan Barang beserta daftar barang yang memenuhi syarat untuk dihapuskan kepada Sekretaris Daerah; sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang membuat usulan penetapan penghapusan Barang Milik Daerah dan menyampaikannya kepada Bupati; bupati membuat Keputusan Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan keputusan Penetapan Penghapusan Barang Milik Daerah disampaikan Kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Barang pada BPKPD dan Kepala SKPD/Unit.

Pasal 13

Mekanisme dan prosedur kerja penatausahaan barang milik daerah diuraikan sebagai berikut: a. b. pptk/Pejabat Penerima Barang menyampaikan data dan informasi atas barang yang diterimanya kepada Pengurus Barang; pengurus Barang menerima Barang dari PPTK/Pejabat Penerima Barang serta memberikan kode dan identitas atas barang yang telah diterimanya; pengurus Barang mengadministrasikan dalam Buku Inventaris, Buku Induk Inventaris, Kartu Inventaris Barang (KIB) serta Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang sesuai; hasil Pencatatan Pengurus Barang dalam KIB secara periodik disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk dibandingkan/direkonsiliasi dengan hasil pencatatan dari fungsi akuntasi SKPD; hasil rekonsiliasi antara KIB dengan pencatatan fungsi akuntansi dipergunakan untuk memperbaiki KIB yang diadministrasikan oleh Pengurus Barang; terhadap Barang Milik Daerah yang sudah usang, rusak berat, sudah diserahkan kepada Pihak Ketiga, dan tidak diketahui keberadaannya, Pengurus Barang mengusulkan penghapusannya kepada Bupati melalui Pejabat Penatausahaan Barang; tata cara penghapusan barang milik daerah diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri; kib yang sudah akurat dan diverifikasi oleh Kepala SKPD disampaikan kepada Pejabat Penatausahaan Barang pada BPKPD untuk dilakukan kompilasi pada Tingkat Kabupaten; pengurus Barang menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS), Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPf), Laporan Mutasi Barang, Daftar Mutasi Barang, dan Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang; dan berdasarkan KIB yang disampaikan oleh SKPD, Pejabat Penatausaan Barang melakukan rekapitulasi serta melakukan Rekonsiliasi dengan Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada BPKPD dalam rangka sinkronisasi data barang daerah dengan data aset tetap yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dalam rangka menyusun Laporan Keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…