DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

pedoman pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan Bupati tentang pedomanpelaksanaankegiatanbantuanstimulan perumahanswadaya yang bersumberdarianggaran pendapatandanbelanjadaerahKabupatenLampungUtara. Mengingat:1.Undang-Undang Nomor5Tahun1960tentang Peraturan Dasar Pokok-PokokAgraria(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1960Nomor104,TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor2043); 2.Undang-Undang Nomor28Tahun2002tentangBangunan Gedung(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2007 Nomor134,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4247),sebagaimanatelahdiubah beberapaKkali terakhirdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023 (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor41, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6856); 3.Undang-Undang Nomor26Tahun2007tentangPenataan Ruang(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor68,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4725),sebagaimanatelahdiubah beberapakali terakhirdengan Undang-Undang Nomor6Tahun2023 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023Nomor41, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6856); 10. 11. 12, Undang-UndangNomor1Tahun2011tentangPerumahan danKawasan Permukiman(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2011Nomor7,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5188),sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor6 Tahun2023(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2023Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856); Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2014Nomor244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587),sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-UndangNomor6 Tahun2023(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2023Nomor41,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6856); Undang-UndangNomor36Tahun2024tentangKabupaten LampungUtaradiProvinsiLampung(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2024Nomor142,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6957); PeraturanPemerintahNomor88Tahun2014tentang PembinaanPenyelenggaraanPerumahan dan Kawasan Permukiman(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2014Nomor320,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5615); PeraturanPemerintahNomor14Tahun2016tentang PenyelenggaraanPerumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2016Nomor 101,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5883),sebagaimanatelahdiubah denganPeraturan PemerintahNomor12Tahun2021 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2021Nomor22,Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6624); Peraturan PemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019Nomor42,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor6322); Peraturan MenteriNegaraPerumahanRakyatNomor 11/PERMEN/M/2008tentangPedomanKeserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman; Peraturan MenteriDalamNegeriNomor19Tahun 2016 tentangPedomanPengelolaanBarangMilikDaerah(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor547), sebagaimanatelahdiubah denganPeraturan MenteriDalam NegeriNomor7Tahun 2024(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun 2024 Nomor350); Peraturan Menteri PekerjaanUmumdan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor403);

13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan ‘dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 80);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125). MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA BAB1 KETENTUAN UMUM ‘Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.Daerahadalah Kesatuan MasyarakatHukumyangmempunyai batas-batas wilayahyang berwenang mengatur dan mengurus urusan PemerintahandanKepentingan masyarakat setempat memuatprakarsasendiriberdasarkan-aspirasimasyarakat dalamsistemNegara Kesatuan RepublikIndonesia. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenLampung Utara. Bupati adalah BupatiLampungUtara. DinasPerumahanRakyat,Kawasan Permukiman,CiptaKarya danPenataanRuang Kabupaten LampungUtara adalah Dinas yang bewenang dan bertanggung jawabatas pelaksanaandi Bidang Pembangunan Perumahan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan‘Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten LampungUtara.

6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.
7.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi
8.Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
9.Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
10.Penyelenggaraan perumahan adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. 11.Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok. 12.Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan barurumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
13.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan ‘pemerintah untuk memperoleh rumah.
14.Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS. 15.Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah merupakan masyarakat berpenghasilan rendah atau berada dalam kondisi kemiskinan, yang dianggap layak secara teknis untuk menerima bantuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Pemerintah Kabupaten Lampung ‘Utara yang ditetapkan oleh Bupati.
16.Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
17.Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok. 18.Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan ‘disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
19.Penerima BSPS adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh PPK.
20.Koordinator Fasilitator selanjutnya disebut Korfas adalah tenaga professional lokal yang bertugas membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan dalam kegiatan BSPS di tingkat kabupaten/kota.
21.Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya ‘disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS. ‘Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan BSPS yang bersumber dari APBD.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini agar dalam penyaluran dan penyelenggaraan BSPS dilaksanakan dengan tertib, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.bentuk kegiatan;
b.jenis kegiatan;
c.tugas dan fungsi para pihak;
d.persyaratan penerima;
e.penetapan calon penerima;
f.penyaluran kegiatan BSPS; ‘2. pembinaan pelaksaniaan kegiatan; dan
h.pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. BABII KEGIATAN BSPS

(1)Kegiatan BSPS berbentuk bantuan berupa barang dan uang.
(2)Besaran nilai bantuan BSPS disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 5

(1)Kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah berupa pengadaan material bahan bangunan untuk rumah dan 'uang untuk upah pekerja atau tukang.
(2)Pengadaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 6

Jenis kegiatan BSPS terdiri dari:

a.Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS); dan
b.Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS).

Pasal 7

(1)Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan:
1. a.pembangunan baru pengganti RTLH; atau
2. b.pembangunan rumah baru.
(2)Pembangunan baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktur maupun kompomen non struktur ‘dengan kondisi rusak.
(3)Komponen struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pondasi, tiang/kolom, balok dan rangka atap.
(4)Komponen non struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi dinding pengisi, kusen, penutup atap dan lantai.
(5)Pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan diatas kavling tanah matang.

Pasal 8

(1)Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
1. a.keselamatan bangunan;
2. b.kesehatan penghuni; dan/atau
3. c.kecukupan minimum luas bangunan.
(2)Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
1. a.rusak ringan;
2. b.rusak sedang; dan
3. c.rusak berat.
(3)Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kerusakan komponon non struktur.
(4)Rusak sedang sebagairmana dithaksud pada ayat (2) haruf b meliputi kerusakan pada komponen non struktur dan sebagian atau salah satu komponen struktur.
(5)Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kerusakan pada komponen bangunan, baik komponen struktur maupun komponen non ‘struktur.
(6)Persyaratan Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta kesediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci dan kakus.
(7)Persyaratan Kecukupan minimum luas ‘bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum perorang untuk kenyamanan bangunan.
(1)Para pihak adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Teknis, TFL, Toko/Penyedia Bahan Bangunan, Masyarakat/Penerima Bantuan dan Bank. )
(2)Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Tugas dan Fungsi Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen adalah:
1. a.menyusun Keputusan penetapan penerima BSPS yang akan ditetapkan Bupati; Keputusan penetapan TFL yang akan ditetapkan Bupati; melakukan pembinaan pelaksanaan BSPS; melakukan seleksi calon penerima bantuan; menetapkan calon penerima BSPS; dan menyalurkan bantuan ke rekening Penerima Bantuan melalui Bank yang ditunjuk. ) Tugas dan Fungsi Tim Teknis adalah: melakukan sosialsasi dan penyuluhan kepada masya.rakat
2. b.melakukan oelekoi calon penerima B3PS yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh TFL; meaog memuverifikasi proposal dari calon penerima BSPS; melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi TFL dan Korfas; dan melakukan evaluasi terhadap kinerja TFL dan Korfas.
(3)’mgas dan Fungsi Korfas: a. b. c. d. e. Mendampingi masyarakat dalam proses pelaksanaan Pembangunan; Memberikan petunjuk teknis kepada masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan; Sebagai Koordinator TFL terhadap kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan program,; Mendampingi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja, Proposal, Laporan Penggunaan Dana, segala administrasi pelaksanaan program; dan Menyusun laporan kegiatan untuk dilaporkan ke Tim Teknis. @ 'h.lgas dan Fungsi TFL adalah:
1. a.melakukan sosialisasi, penyuluhan, ‘dan pembekalan 0m m & h. masyarakat; melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima BSPS; mendampingi calon penerima BSPS dalam penyusunan dan pengajuan proposal; mendampingi penerima BSPS dalam pembanguan konstruksi rumah; mendampingi penerima BSPS dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melakukan tindak turun tangan; dan menyusun laporan kegiatan untuk dilaporkan ke Tim Teknis.
(5)Tugas dan Fungsi Toko/Penyedia Bahan Bangunan adalah: a. b. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai Kontrak Kesepakatan Pembelian Bahan Bangunan; bahan bangunan yang dikirim sesuai DRPB disaksikan oleh Penerima Bantuan atau TFL atau Perwakilan dari KPB dan disertai dengan dokumen tanda terima barang; dan mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima BSPS.
(6)Tugas dan Fungsi Masyarakat/Penerima Bantuan adalah:
1. a.mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan BSPS;
2. b.membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB), dengan ketentuan jumlah anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang termasuk Ketua dan Sekretaris;
3. c.menyusun dan mengajukan proposal;
4. d.memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
5. e.bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan; dan
6. f.menyusun laporan pertanggungjawaban.
(7)Tugas dan Fungsi Bank:
1. a.membuat rekening dan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada penerima BSPS sesuai dengan Keputusan Bupati; dan
2. b.melayani penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan.

Pasal 11

(1)PenerimamanfaatkegiatanBSPSadalahCPByangditetapkan dengan KeputusanBupati.
(2)PenerimamanfaatkegiatanBSPSsebagaimanadimaksud pada ayat(1)merupakanhasilverifikasiolehTFL dan direkomendasikanolehKepalaDinas.
(3)TFLmemverifikasiCPBberdasarkandatayangdiusulkanoleh LurahatauCamat.
(4)SebelumdataCPBdiusulkankepadaBupatimelalui Dinas, LurahdanCamatharusmelakukanverifikasidanvalidasi awal.
(5)Penerimabantuan berkomitmenmengikutiProgramkegiatan BSPSdariPemerintahDaerah yangdibuktikandenganSurat Pernyataanbermaterai. Paragraf2 Persyaratan Penerima

Pasal 12

PenerimabantuankegiatanBSPSadalahperseorangan.

Pasal 13

(1)Perseorangan bantuan kegiatan BSPS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: warga negara Indonesia yang sudah/pernah berkeluarga;
1. b.memiliki atau menguasai tanah dengan atas hak yang sah;
2. c.belum memiliki rumah atau memiliki rumah dan menempati satusatunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
3. d.belum pernah memperoleh bantuan serupa;
4. e.diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya serta sanggup menyelesaikan batasan waktu yang telah disepakati;
5. f.bersedia membentuk KPB dengan pernyataan tanggung jawab; dan bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan.
(2)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
1. a.tanah yang dikuasai secara fisik mempunyai legalitas; dan
2. b.tidak dalam status sengketa.
(3)KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
1. a.terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan anggota;
2. b.anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang; dan
3. c.pembentukannya ditetapkan berdasarkan Berita Acara dan diketahui Kepala Desa/Lurah.

Pasal 14

(1)Perseorangan yang hendak menerima bantuan BSPS harus mengajukan surat permohonan, yang dilengkapi dengan:
1. a.dokurnen administiasi, meliputi: 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2) fotokopi Kartu Keluarga (KK); 3) fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang; dan 4) surat surat pernyataan.
2. b.Dokumen Teknis disiapkan Calon Penerima Bantuan didampingi oleh TFL, meliputi: 1) foto rumah kondisi awal; dan 2) rencana Anggaran Biaya (RAB). {2) Surat-surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…