DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tata Cara Penyusunan, Penelaahan Perencanaan, dan Penganggaran Kebutuhan Barang Milik Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan Perencanaan dan Penganggaran Kebutuhan Barang Milik Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5.Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENELAAHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. w 10. 11. 12. 13. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat memuat prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan. Bupati adalah Bupati Lampung utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggara urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Provinsi atau nama lain yang secara fungsional melakukan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22, 23. 1)

(2)Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah. Pengadaan adalah kegiatan yang prosesnya dimulai dari Perencanaan Kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh BMD yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan satuan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari rencana kerja Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Standar Harga adalah harga satuan barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan Pengadaan BMD dalam Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMD dalam Perencanaan Kebutuhan Perangkat Daerah. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk menjaga agar BMD selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dari waktu ke waktu dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman kepada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang/Pengelola Barang dalam melakukan penyusunan dan penelaahan RKBMD. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya RKBMD yang tertib, terarah, serta akuntabel guna mewujudkan pengelolaan BMD yang optimal, efektif dan efesien.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini, meliputi: a. b. c. tata cara penyusunan RKBMD; tata cara penelaahan RKBMD; dan penganggaran kebutuhan BMD.

(1)@
(3)
(4)
(5)
(6)@
(1)2)
(3)

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

RKBMD meliputi;

a.Pengadaan;
b.Pemeliharaan;
c.Pemanfaatan;
d.Pemindahtanganan; dan
e.Penghapusan. Penyusunan rencana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan tetap memperhatikan ketersediaan BMD yang ada pada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang. Penyusunan rencana Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan tetap memperhatikan daftar barang yang berisi informasi status barang dan kondisi barang. Penyusunan rencana Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, disusun dengan memperhatikan pendayagunaan barang yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Penyusunan rencana Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan BMD untuk tugas dan fungsi dan memperhatikan BMD yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah. Penyusunan rencana Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memperhatikan daftar barang yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen RKBMD.

Pasal 5

RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang atas BMD yang ada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atas BMD yang ada dalam penguasaannya. Usulan RKBMD Pemeliharaan oleh Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap BMD berupa bangunan dan selain tanah atau banguna.n yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang. Usulan RKBMD Pemeliharaan yang sedang dalam status penggunaan sementara diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menggunakan sementara BMD.

Pasal 6

Formulir Tata Cara Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)@
(3)
(4)
(5)
(1)2
(3)
(4)
(5)

Pasal 7

KuasaPenggunaBarangmenyusunRKBMDsebagaimana dimaksud dalamPasal4ayat(1)hurufa,hurufb,danhurufedilingkunganunit pelaksanateknisyangdipimpinnya. Kuasa Pengguna Barang berkewajiban menyampaikan usulan RKBMD kepada Pengguna Barang paling lambat pada minggu pertama bulan Mei tahun anggaran sebelumnya. PenggunaBarangmelakukanpenelitiankelengkapanusulanRKBMD yangdisampaikanolehKuasaPenggunaBarang. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk memastikan ketersediaan BMD, kebenaran dan kesesuaian pada daftar barang sebelum dilakukan penelaahan. PenggunaBarangmenugaskanPejabatPenatausahaan PenggunaBarang dalammelakukanpenelitiansebagaimana dimaksudpadaayat(3).

Pasal 8

Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Pengguna Barang berkewajiban menyampaikan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pengelola Barang paling lambat pada minggu pertama bulan Juni tahun anggaran sebelumnya. RKBMD ditingkat Pengguna Barang yang disampaikan kepada Pengelola Barang dilengkapi dengan:

a.surat pengantar RKBMD yang ditandatangani Pengguna Barang,
b.RKBMD tingkat Kuasa Pengguna Barang;
c.surat tanggung jawab mutlak Pengguna Barang atas kebenaran RKBMD; dan
d.laporan hasil review dari APIP apabila dilakukan review. PengelolaBarangmelakukanpenelitianatasusulanRKBMDyang disampaikanolehPengguna Barang untuk memastikan kelengkapan usulanRKBMDdan ketersediaanBMD, kebenarandan kesesuaian pada daftarbarang sebelum dilakukan penelaahan. Pengelola Barang mendelegasikan penyelenggaraanpenelitian atas usulanRKBMDsebagaimana dimaksud padaayat(4),kepada Pejabat Penatausahaan Barang. -&

(6)Dalam penelitian RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (S), Pengelola Barang dapat mengikutsertakan APIP untuk melakukan tinjuan terhadap kelengkapan, kebenaran dan kepatuhan dalam penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMD.

Pasal 9

(1)Pengelola Barang menyusun RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dan menghimpun usulan RKBMD oleh Pengguna Barang.
(2)Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang kepada Pengelola Barang paling lambat pada minggu pertama bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.
(3)Sekretaris Daerah melakukan penelitian atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan ketersediaan BMD, kebenaran dan kesesuaian pada daftar barang.
(4)Penelitian atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan kebenaran data usulan RKBMD.
(5)Penelitian atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD.
(6)Pengelola Barang dalam melaksanakan penelitian atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengikutsertakan APIP untuk melakukan review terhadap kelengkapan, kebenaran dan kepatuhan dalam penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMD.
(1)Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD.
(2)PerubahanRKBMDsebagaimana dimaksudpadaayat(1),dilaksanakan terhadap: a.rencanapengadaankarenaadanya perubahanjenisBMD;dan b.rencana pemeliharaankarenaakibatkerusakanyangtidakterduga.
(3)Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang sebelum penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Tata CaraPenyusunanRKBMDsebagaimana dimaksuddalamPasal4 sampai denganPasal9berlaku secara mutatismutandis terhadap penyusunandanpenelaahan perubahanRKBMD.
(1)2
(3)@)
(1)@
(3)
(4)
(5)7-

Pasal 11

Dalam hal batas akhir penyampaian usulan RKBMD terdapat keadaan darurat, pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru dan penyediaan anggaran angka dasar dalam rangka rencana Pengadaan dan/atau Pemeliharaan dilakukan berdasarkan mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.bencana alam; dan
b.gangguan keamanan skala besar. Hasil pengusulan penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang bersamaan dengan penyampaian RKBMD perubahan dan/atau RKBMD tahun berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan oleh Pengelola Barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan atas RKBMD yang disampaikan oleh Pengguna Barang bersangkutan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran berkenaan dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PENELAAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 12

Tahapan penelaahan RKBMD, meliputi:

a.penelitian usulan RKBMD; dan
b.persetujuan hasil penelaahan oleh Pengelola Barang. Penelaahan usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan formulir penelaahan untuk efektifitas dan optimalisasi BMD. Penelaahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan standar barang, Standar Kebutuhan dan ketersediaan BMD. Hasil penelaahan RKBMD dituangkan dalam berita acara hasil penelaahan RKBMD. Berita acara hasil penelaahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh:
a.Pejabat Penatausahaan Barang; dan
b.Pengguna Barang.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…