DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lampung Utara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional dan Kode Etik Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402); 10. 11. 12, 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 18). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. . Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. . Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan dan/atau peraturan bupati/wali kota. 3 4.SatuanPolisiPamongPrajayang selanjutnyadisebut SatpolPPadalahperangkat daerah yangdibentuk untukmenegakkanPerda danPerkada, menyelenggarakanketertibanumumdanketenteraman sertamenyelenggarakanpelindunganmasyarakat. 5.PolisiPamongPrajayang selanjutnyadisebutPolPP adalah anggotaSatpolPPsebagaiaparatPemerintah Daerahyangdidudukiolehpegawainegerisipildan diberitugas,tanggung jawabdanwewenangsesuai denganperaturanperundang-undangandalam penegakanPerda dan Perkada,penyelenggaraan ketertibanumumdanketenteramansertapelindungan masyarakat. 6.Standar Operasional ProsedurSatpolPPyang selanjutnyadisebutSOPSatpolPPadalahpetunjuk tertulismengenaiprosedurdalamrangkamenegakkan Perda danPerkada,menyelenggarakanketertiban umumdanketenteramanmasyarakat. 7.KodeEtikPolisiPamongPrajayang selanjutnyadisebut KodeEtikPolPPadalahnormaataunilaidalam melaksanakantugas,fungsi,danwewenang berdasarkanPancaWira SatyaPol PP. 8.PetugasTindakInternalyang selanjutnyadisingkatPTI adalahPolPPyangdiberikantugasdantanggung jawab untukmembantupelaksanaan pembinaan, pengawasaninternaldanpenegakanKodeEtikPolPP. 9.MajelisKodeEtikPolisiPamongPrajayang selanjutnya disebutMKEPolPPadalahtimyangbersifatad hoc yang dibentuk untukmelaksanakanpenegakanKode EtikPol PP.

BAB II

SOP SATPOL PP

Pasal 2

Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dilakukan secara humanis, persuasif, tegas, serta mengacu kepada SOP Satpol PP.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan penegakan Perda dan Peraturan dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi :
1. a.SOP penegakan Perda; dan
2. b.SOP penegakan Perkada.
(2)Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi: SOP deteksi dan cegah dini; SOP pembinaan dan penyuluhan; SOP patroli; SOP pengamanan; SOP pengawalan; SOP penertiban; dan SOP penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. mmopo oy 4
(3)SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB LIL

KODE ETIK POL PP

Pasal 4

(1)Pol PP wajib menjunjung tinggi Kode Etik Pol PP.
(2)Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melekat pada setiap diri anggota Satpol PP sesuai tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP.

Pasal 5

Kode Etik Pol PP bertujuan; Sebagai sumber nilai Pol PP dalam kehidupan bangsa dan bernegara, berorganisasi, serta bermasyarakat;

Pasal 6

(1)Petunjuk Teknis SOP Satpol PP kabupaten diatur dengan Perkada yang berpedoman pada Peraturan ini.
(2)Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga memuat standar operasional prosedur pendukung sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing- masing daerah.

Pasal 7

Kode Etik Pol PP bertujuan:

a.Sebagai sumber nilai Pol PP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berorganisasi, serta bermasyarakat;
b.Memberikan pedoman dan batasan bagi anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang;
c.Mewujudkan Pol PP yang profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang; dan
d.Mendukung suasana kerja yang harmonis dan kondusif dalam rangka meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan kinerja Pol PP.

Pasal 8

Kode Etik Pol PP dibangun berdasarkan Panca Wira Satya Pol PP.

Pasal 9

PancaWira SatyaPolPPsebagaimana dimaksuddalam Pasal 7,yaitu: a.Setiakepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkanPancasila danUUD1945; b.Setiakepada Pemerintahanyangsah; c.Perekatbangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; d.Menjunjungtinggikejujuran,kebenarandannilai-nilai budaya; dan e.Patuh dantaatdalam melaksanakan,serta menegakkan peraturanperundang-undangan.

Pasal 10

Kode Etik Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

a.Etika kepribadian;
b.Etika berorganisasi;
c.Etika bermasyarakat; dan
d.Etika berbangsa dan bernegara.

Pasal 11

Etika kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

a.Bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nondiskriminasi;
c.Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
d.Meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;
e.Bersikap jujur, humanis, adil, disiplin, berani dan tanggung jawab;
f.Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
g.Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
h.Berpakaian rapi dan sopan;
i.Tidak mengkonsumsi, mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
j.Tidak menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;
k.Tidak mempengaruhi/memaksa orang lain untuk mengikuti dan mempercayai agama dan kepercayaannya;
1. 1.Tidak bersikap dan berperilaku yang dapat mencoreng citra dan martabat Satpol PP;
m.Tidak bergabung ke dalam komunitas virtual dan/atau non virtual yang dilarang peraturan perundang- undangan;
n.Tidak membuat dan/atau menyebarluaskan konten pornografi dan berita bohong/hoaks;
o.Menjaga dan menghargai privasi baik untuk diri sendiri maupun orang lain; dan
p.Tidak mengumbar kegiatan pribadi diluar tugas secara berlebihan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…