DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Satu Data Kabupaten Lampung Utara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanBupati tentangSatuDataKabupaten LampungUtara. Undang-UndangNomor16Tahun1997 tentangStatistik (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1997 Nomor39,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor3683); Undang-UndangNomor14Tahun2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2008Nomor61,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor4846); Undang-UndangNomor4Tahun2011 tentang Informasi Geospasial(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2023Nomor49,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5214),sebagaimanatelahdiubah beberapakaliterakhirdenganUndang-Undang Nomor6 Tahun2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2023Nomor41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); O 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957); Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402); . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657); Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233); 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159); Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322); Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270); Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125). MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. 11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sobagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah kebijakan tata kelola data di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia. Satu Data Kabupaten Lampung Utara adalah kebijakan tata kelola data di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Data Pemerintahan Kabupaten adalah Data yang disusun dan dikelola oleh Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan cakupan, sifat, jenis, dan karakteristik Data. 12, 13. 14, 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22, DataStatistikadalahdataberupaangkatentang karakteristikataucirikhusussuatupopulasiyang diperolehdengancarapengumpulan,pengolahan, penyajian, dananalisis. DataGeospasialadalah Data tentanglokasigeografis, dimensiatauukuran,dan/ataukarakteristikobjekalam dan/ataubuatanmanusiayang beradadibawah,pada, ataudiataspermukaanbumi. DataKeuanganDaerahadalah Datayangdisusunoleh Pemerintah Daerah berdasarkansistemakuntansi pemerintahdaerah yangmencakupsemuahakdan kewajibandaerah yang dapatdinilaidenganuang,serta segalasesuatubaikberupa uangmaupunberupa barang yang dapat dijadikanmilikdaerahberhubungdengan pelaksanaanhakdankewajibantersebut. StatistikSektoraladalahstatistikyangpemanfaatannya dituyjukanuntukmemenuhikebutuhaninstansi pemerintahtertentudalam rangkapenyelenggaraan tugas-tugaspemerintahdantugaspembangunanyang merupakantugaspokokinstansipemerintahyang bersangkutan. StandarData adalah standar yangmendasariData tertentu. Metadataadalahinformasidalam bentukstruktur dan formatyangbaku untukmenggambarkanData, menjelaskanData,sertamemudahkanpencarian, penggunaan,danpengelolaaninformasiData. InteroperabilitasData adalahkemampuanDatauntuk dibagipakaikanantar sistem elektronikyangsaling berinteraksi. KodeReferensiadalah tandaberisikarakter yang mengandungataumenggambarkanmakna, maksud, ataunormatertentu sebagairujukanidentitasData yang bersifat unik. DataInduk adalah Data yangmerepresentasikanobjek dalamprosesbisnispemerintahyang ditetapkansesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupatiiniuntuk digunakanbersama. DataPrioritasadalah Dataterpilihyangberasaldari daftarData yang akandikumpulkanpada tahun selanjutnya yang disepakatidalamForumSatu Data Indonesia. DataPrioritasPemerintahan Kabupatenadalah Data terpilihyang berasaldari daftarData yangakan dikumpulkanpada tahun selanjutnya yang disepakati dalam ForumSatu DataKabupaten. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ) Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Forum Satu Data Kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Portal Satu Data Kabupaten adalah media bagi pakai Data pemerintahan kabupaten/kota yang dikelola di Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang terintegrasi dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Peratuan Bupati ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah; 1)
b.memenuhi kebutuhan akses dan mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, konsisten, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah; dan mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

BAB II

DATA PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Pasal 3

Data Pemerintahan Kabupaten mencakup Data untuk urusan: spoge NYRELErONOPOBErRT IR ™ pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; sosial; tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; . pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; kearsipan. kelautan dan perikanan; pariwisata; aa. pertanian; aa. kehutanan; ab. energi dan sumber daya mineral; ac. perdagangan; ad. perindustrian; dan

(2)ae. transmigrasi. Data Pemerintahan Kabupaten selain cakupan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup unsur:
1. a.pendukung urusan pemerintahan;
2. b.penunjang urusan pemerintahan;
3. c.pengawas;
4. d.kewilayahan;
5. e.pemerintahan umum; dan
6. f.kekhususan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) @
(3)@ (5
(6)g}
(8)
(9)
(1)@)

Pasal 4

Data Pemerintahan Kabupaten bersifat statis dan dinamis. Data Pemerintahan Kabupaten bersifat statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Data regular dan berkesinambungan. Data Pemerintahan Kabupaten bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Data tidak regular dan berkesinambungan. Data Pemerintahan Kabupaten bersumber dari Produsen Data. Data Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun dalam Daftar Data Pemerintahan Kabupaten. Data Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Walidata. Daftar Data Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan menjadi Data Prioritas Pemerintahan Kabupaten dalam Forum Satu Data Kabupaten. Data Prioritas Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan kepada Forum Satu Data Kabupaten. Data Prioritas Pemerintahan Kabupaten merupakan bagian dari Data Prioritas yang telah ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Pasal 5

Data Pemerintahan Kabupaten memiliki jenis Data kuantitatif dan Data kualitatif. Data Pemerintahan Kabupaten memiliki karakteristik sebagai:

a.individual;
b.relasional; dan

(3)Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Data yang mendeskripsikan masing- masing entitas bidang Pemerintahan Kabupaten secara rinci.
(4)Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang saling mengaitkan antar entitas bidang Pemerintahan Kabupaten.
(5)Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merupakan Data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas bidang Pemerintahan Kabupaten yang sama dalam periode pendataan yang berbeda.

Pasal 6

Petunjuk teknis mengenai Data Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan perubahan rincian Data Pemerintahan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Pasal 7

Satu Data Kabupaten Lampung Utara diselenggarakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi:

a.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
b.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
c.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 8

(1)Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: konsep; definisi; klasifikasi; ukuran; dana0 op 2)
(3)
(4)(5 6) @)
(1)
(2)1) 2)
1. e.satuan. Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi. Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas. Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atan menakar sebagai sebuah keseluruhan. Format Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus mengikuti struktur dan format baku. Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Data Pemerintahan Kabupaten harus:

a.konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
b.disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)secara teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) 2)
(1)2)
(1)2)

Pasal 11

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diusulkan melalui Forum Satu Data Kabupaten oleh Walidata atas masukan Produsen Data untuk dapat disepakati. Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. 11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sobagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk. Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah kebijakan tata kelola data di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia. Satu Data Kabupaten Lampung Utara adalah kebijakan tata kelola data di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Data Pemerintahan Kabupaten adalah Data yang disusun dan dikelola oleh Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan cakupan, sifat, jenis, dan karakteristik Data. 12, 13. 14, 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22, DataStatistikadalahdataberupaangkatentang karakteristikataucirikhusussuatupopulasiyang diperolehdengancarapengumpulan,pengolahan, penyajian, dananalisis. DataGeospasialadalah Data tentanglokasigeografis, dimensiatauukuran,dan/ataukarakteristikobjekalam dan/ataubuatanmanusiayang beradadibawah,pada, ataudiataspermukaanbumi. DataKeuanganDaerahadalah Datayangdisusunoleh Pemerintah Daerah berdasarkansistemakuntansi pemerintahdaerah yangmencakupsemuahakdan kewajibandaerah yang dapatdinilaidenganuang,serta segalasesuatubaikberupa uangmaupunberupa barang yang dapat dijadikanmilikdaerahberhubungdengan pelaksanaanhakdankewajibantersebut. StatistikSektoraladalahstatistikyangpemanfaatannya dituyjukanuntukmemenuhikebutuhaninstansi pemerintahtertentudalam rangkapenyelenggaraan tugas-tugaspemerintahdantugaspembangunanyang merupakantugaspokokinstansipemerintahyang bersangkutan. StandarData adalah standar yangmendasariData tertentu. Metadataadalahinformasidalam bentukstruktur dan formatyangbaku untukmenggambarkanData, menjelaskanData,sertamemudahkanpencarian, penggunaan,danpengelolaaninformasiData. InteroperabilitasData adalahkemampuanDatauntuk dibagipakaikanantar sistem elektronikyangsaling berinteraksi. KodeReferensiadalah tandaberisikarakter yang mengandungataumenggambarkanmakna, maksud, ataunormatertentu sebagairujukanidentitasData yang bersifat unik. DataInduk adalah Data yangmerepresentasikanobjek dalamprosesbisnispemerintahyang ditetapkansesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupatiiniuntuk digunakanbersama. DataPrioritasadalah Dataterpilihyangberasaldari daftarData yang akandikumpulkanpada tahun selanjutnya yang disepakatidalamForumSatu Data Indonesia. DataPrioritasPemerintahan Kabupatenadalah Data terpilihyang berasaldari daftarData yangakan dikumpulkanpada tahun selanjutnya yang disepakati dalam ForumSatu DataKabupaten. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ) Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Forum Satu Data Kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Portal Satu Data Kabupaten adalah media bagi pakai Data pemerintahan kabupaten/kota yang dikelola di Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang terintegrasi dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Peratuan Bupati ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah; 1)
b.memenuhi kebutuhan akses dan mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, konsisten, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah; dan mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

BAB II

DATA PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Pasal 3

(2)ae. transmigrasi. Data Pemerintahan Kabupaten selain cakupan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup unsur:
1. a.pendukung urusan pemerintahan;
2. b.penunjang urusan pemerintahan;
3. c.pengawas;
4. d.kewilayahan;
5. e.pemerintahan umum; dan
6. f.kekhususan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) @
(3)@ (5
(6)g}
(8)
(9)
(1)@)

Pasal 4

Pasal 5

Data Pemerintahan Kabupaten memiliki jenis Data kuantitatif dan Data kualitatif. Data Pemerintahan Kabupaten memiliki karakteristik sebagai:

a.individual;
b.relasional; dan

(3)Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Data yang mendeskripsikan masing- masing entitas bidang Pemerintahan Kabupaten secara rinci.
(4)Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang saling mengaitkan antar entitas bidang Pemerintahan Kabupaten.
(5)Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ merupakan Data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas bidang Pemerintahan Kabupaten yang sama dalam periode pendataan yang berbeda.

Pasal 6

Petunjuk teknis mengenai Data Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan perubahan rincian Data Pemerintahan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Pasal 7

Satu Data Kabupaten Lampung Utara diselenggarakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi:

a.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
b.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
c.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d.Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 8

(1)Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: konsep; definisi; klasifikasi; ukuran; dana0 op 2)
(3)
(4)(5 6) @)
(1)
(2)1) 2)
1. e.satuan. Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi. Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas. Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan. Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atan menakar sebagai sebuah keseluruhan. Format Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus mengikuti struktur dan format baku. Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Data Pemerintahan Kabupaten harus:

a.konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
b.disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik. Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)secara teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) 2)
(1)2)
(1)2)