DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 42 Tahun 2025

Nomor: 42
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pembentukan Public Safety Center (PSC) 119 Kabupaten Lampung Utara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Public Safety Center 119 Kabupaten Lampung Utara Emergency Services (PSC 119). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723]; Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587),sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhirdengan Undang- Undang Nomor6Tahun2023 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2023Nomor41,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 6856); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125). MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 KABUPATEN LAMPUNG UTARA BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Kabupaten Lampung Utara.
8.Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan apabila tidak segera ditangani. N o o AR 9. 10. 11. 12. 1) )

(3)Public Safety Center 119 Emergency Cervices yang selanjutnya disingkat PSC 119 adalah Pusat Pelayanan Kesehatan terpadu yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Kabupaten Lampung Utara yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat. Jaminan Pembiayaan adalah biaya yang ditanggung APBD dari lokasi terjadinya kasus sampai dengan maksimal 24 jam pertama perawatan di rumah sakit. Pusat Operator adalah Pusat Komunikasi PSC 119 yang berkedudukan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara. Pusat Komando Kesehatan atau Pusat Komando Medik adalah unit koordinasi pelayanan gawat darurat yang menggunakan sistem komunikasi dan teknologi informasi serta sistem transportasi untuk merespons kegawatdaruratan dengan menggunakan kode akses 119 yang dikeluarkan Indonesia. BABII MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN Pasal 2 Maksud dibentuknya PSC 119 adalah untuk mewujudkan jaringan pelayanan gawat daruratdi daerah yang terintegrasi dengan sistem regional, antara daerah dan pusat. Tujuan dari kegiatan PSC 119 adalah sebagai berikut:
1. a.Memberikan pertolongan pertama atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
2. b.Memberikan bantuan rujukan ke rumah sakit atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat;
3. c.Memberikan pelayanan penanganan medis atas kasus kegawatdaruratan medis yang terjadi di masyarakat sebelum mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit;
4. d.Memberikan jaminan pembiayaan atas rujukan kasus ke rumah sakit sampai 24 jam pertama perawatan di rumah sakit;
5. e.Meningkatkan koordinasi pelayanan gawat darurat medis antar institusi yang terlibat dalam penanganan kegawatdaruratan medis; dan
6. f.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gawat darurat medis. Peraturan ini disusun sebagai dasar pembentukan PSC 119 di lingkup Kabupaten Lampung Utara yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola koordinasi dalam memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat. 1)

BAB III

PELAKSANAAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Pelaksanaan PSC 119 merupakan gabungan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang ada di Daerah.

(2)Dinas sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan PSC 119 Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.
(3)Badan Pelaksana PSC 119 sebagaimana dimaksud pada
(4)ayat tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. PSC 119 berkedudukan sebagai unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang secara fungsional berkedudukan di bawah Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Bidang Pelayanan Kesehatan dan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara PSC 119 memiliki tugas sebagai berikut:
1. a.Menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari NCC;
2. b.Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan ambulans;
3. c.Melaksanakan pelayanan kebencanaan, ketentuan, maupun sarana dan prasarana lain yang diperlukan;
4. d.Memberikan informasi fasilitas pelayanan Kesehatan;
5. e.Menjalin koordinasi dengan fasilitas pelayanan Kesehatan dan lintas sektor yang merupakan jejaring PSC 119.
(5)PSC 119 memiliki fungsi sebagai berikut:
(1))
(3)@)
1. a.Memberi pelayanan korban/pasien gawat darurat melalui Proses pemilahan kondisi korban/pasien gawat darurat (triase);
2. b.Pemandu pertolongan pertama penanganan korban/ pasien gawat darurat; Mengevakuasi korban/pasien gawat darurat; Pengkoordinasian dengan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
3. e.Pemberi informasi fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Pelaksana PSC 119 merupakan gabungan SPGDT yang terdiri dari Call Center 119 dan Jejaring PSC 119. Jejaring PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)berupa Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Perangkat Daerah Teknis di luar bidang kesehatan. Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan. Perangkat Daerah Teknis di luar bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Kepolisan Resor Lampung Utara; b.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Utara; po c.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Utara; d.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Utara; dan
2. e.Perangkat Daerah dan/atau unit kerja terkait lainnya.

BAB IV

OPERASIONAL PELAKSANAAN PSC 119

Pasal 5

(1)Personil PSC 119 terdiri atas:
1. a.Koordinator;
2. b.Tenaga Kesehatan; dan
3. c.Tenaga Teknis.
(2)Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Tenaga Medis;
2. b.Tenaga Perawat; dan
3. c.Tenaga Bidang.
(3)Tenaga teknis selain yang telah disebutkan di bidang kegawatdaruratan dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: . Tenaga supir;
1. b.Tenaga teknis sarana dan komunikasi;
2. c.Tenaga teknis lainnya; dan
3. d.Personil lainnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas PSC 119. 0

Pasal 6

(1)Pelaksanaan PSC 119 berpedoman pada alur pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
(2)Rincian alur pelaksanaan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Teknis PSC 119 yang ditetapkan oleh Koordinator PSC 119.
(3)Tugas pokok dan fungsi tiap personil sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan tata kelola operasional PSC 119 diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara dengan memperhatikan kewenangan, tugas pokok dan fungsi secara kedinasan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Sarana dan prasarana pada PSC 119 terdiri atas:

a.gedung serta perlengkapannya,
b.alat komunikasi; P mmoeaQ 1

(2)
(3)
(4)
(1)2
(3)
(1)
(2)alat transportasi/ambulans; alat kesehatan; bahan habis pakai; persediaan farmasi; perbekalan kesehatan lainnya yang melekat pada Call Center 119 dan jejaring PSC 119; dan Operasional dan Pemeliharaan Ambulans PSC 119 dan jejaring PSC 119 UPTD 27 Puskesmas. BABV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah memberikan jaminan pembiayaan terhadap pelayanan gawat darurat yang dilaksanakan PSC 119 dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dari lokasi kejadian sampai dengan pelayanan di IGD Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk sebagian atau seluruh pelayanan gawat darurat yang telah atau akan dibiayai oleh asuransi kesehatan lainnya. Penyelenggaraan PSC 119 dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pemberian jaminan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Utara.

BAB VI

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, PSC 119 bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya secara berjenjang kepada Bupati Kabupaten Lampung Utara. Bupati bersama dengan Perangkat Teknis dan Instansi terkait lainnya melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan tugas PSC 119 Kabupaten Lampung Utara. . Pemerintah Daerah melalui Inspektorat Kabupaten Lampung Utara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSC 119 Kabupaten Lampung Utara secara berkala.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Struktur kepengurusan dan alur koordinasi pelaksanaan PSC 119 tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini. Hal-hal lain yang belum diatur pada Peraturan ini terkait toknia pelakaanaan dan lain-Ininya diatur lebih lanjut oleh Kepa.la D{nas “eselm{an [{al)upalen Lampung Utara.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 29 AlI 2025 BUPATI LAMPUNG UTARA, ko HAMARTONI AIADIS Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 9A 2025 20 SEKRETARIS DAERAH KABUFATEN LAMPUNG UTARA, E BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR ya SIAVHY INOLIVINVH ‘VAVLN DNNdWVI ILVdNE NVINGWYV dIdOS FYFLNID TIVO JOLVIEJO NV.LVHISHN VOVYNIL SA ISVMINAWOX 40LVIEdO v SA IONVINGNY WIL JOLYNIQNOOX OpUBUIOY SLIEK) : ISBUTPIOO)] SLED : : NVONVIELDE—— ISNVANSY Nvave ISVMINAWOXM ¥0LV¥ddO AOLVNIQHOON AOLYNICHOON A VANTEIN G L T e o ey 5 VNVSHVTEd YALIM SYWS3ASNd aLdn NVAVIVEDI VLSVAS/HYLNRIEN (2 6TT 95d ONTMVEaC NVONVINDONVNad| | WAVHISTH SYNIQ Y NG P NVISITOdEY vdng SHDIAIES AONIDYFWNT VAVLN ONNdAVT NILVINE V] (611 0Sd) 611 JAINTO ALAAVS OITNd YNVSHVTAd ANLMNALS VAVLN ONNdWVI NALVdNEV3 611 OSd) HALNA) ALAAVS OITdNd NVNINIGNED DNVLNGL SZ0Z NAHVL 2£ YOWON VAVLA DNNdWVI LLVdNE NVANLVAAd I NVAIdINVT LAMPIRAN 1I PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR gLTAHUN 2025 TENTAN PEMBENTUKAN PUBLIC SAFETY CENTER (PSC) 119 KABUPATEN LAMPUNG UTARA ALUR PELAYANAN PUBLIC SAFETY CENTER KABUPATEN LAMPUNG UTARA Panggilan Darurat Masyarakat Fasilitas Pelayanan e—— | Kesehatan dan Lintas Sektor Terkait PSC 119 Kabupaten Lampung Utara | .. 081379196300 anaa aa aa i aae aa Jemputan Rujukan Merujuk Ke Fasyankes Terdekat BUPATI LAMPUNG UTARA, HAMARTONI AHADIS

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…