DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Utara Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN, Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Berita Dasrah Kabupaicn Lampung Ytara Tahun 2024 Nomor 59) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1. 2. Pasal I Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 22 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Penyerahan PSU harus melalui proses verifikasi.
(2)Pelaksanaan verifikasi terhadap PSU perumahan dilakukan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati.
(3)Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Ketua : Sekretaris Daerah
2. b.Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang
3. c.Anggota : Instansi/Perangkat Daerah/Unit kerja sesuai kebutuhan dan lokasi pembangunan (3a) Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sebagai berikut:
4. a.Melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
5. b.Melakukan inventarisasi PSU sesuai permohonan penyerahan oleh pengembang atau masyarakat;
6. c.Menyusun jadwal kerja;
7. d.Melakukan verifikasi permohonan penyerahan PSU oleh pengembang atau masyarakat;
8. e.Menyusun berita acara pemeriksaan; Menyusun berita acara serah terima; dan Menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian PSU secara berkala kepada Bupati.
(3b)Tim verifikasi melakukan penilaian terhadap:
1. a.Kebenaran atau penyimpangan antara prasarana, sarana, dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan di lapangan; dan
2. b.Kesesuaian persyaratan teknis PSU yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.
(4)Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Verifikasi, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Utara. 0a m Ketentuan pada Pasal 24 ditambahkan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Berdasarkan hasil verifikasi apabila telah memenuhi persyaratan baik administrasi dan fisik, tim membuat Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
(2)Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pengembang dan Pemerintah Daerah.
(3)Setelah penandatanganan berita acara serah terima dilakukan antara pengembang dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembang bertanggung jawab terhadap proses balik nama sertifikat PSU ke Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
(4)Segala biaya yang timbul dalam proses balik nama sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab pengembang.
(5)Dalam hal setelah dilakukan penandatanganan berita acara serah terima PSU antara pengembang dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sertifikat PSU belum dibaliknamakan atau masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional setempat, maka pengembang tetap bertanggung jawab dalam proses balik nama tersebut sampai sertifikat diserahkan ke Pemerintah Daerah. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 25 A6USHS 2025 BUPATI LAMPUNG UTARA, HAMARTONI 1S Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 23 ApufteS 2025 SEKRETARIS DAERAH ATEN LAMPUNG UTARA, BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR Y9

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…