Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); .PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; Menetapkan :
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. 6. 10. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip tonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bupati adalah Bupati Lampung Utara. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Inspektorat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Utara. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Aparatur Sipil Negara berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan pengaduan yang bersifat membangun. Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, Klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. 1L 12 13. 14. 15. 16. 18. 20. 2 22. Aparat Pengawas Internal Prmerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal — Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah non Pemerintah, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten. Pelapor adalah individu atau kelompok masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat Kabupaten Lampung Utara Dihapus. Pencatatan adalah pencatatan atas informasi dari dokumen aduan ke dalam buku agenda khusus yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan whistleblowing system internal. Penelaaahan adalah kegiatan penelitian atas dokumen dan/atau informasi yang diadukan agar dapat dirumuskan inti masalahnya dalam laporan hasil penelaahan, guna penanganan lebih lanjut. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan pengaduan masyarakat guna diteruskan kepada pihak yang memiliki wewenang untuk menangani pengaduan sesuai kewenangannya. . Tindak lanjut adalah kegiatan aksi yang harus dilakukan oleh pimpinan atau pejabat pada unit kerja yang berwenang atas rekomendasi hasil penelaahan dari pengaduan yang disampaikan. Pemantauan tindak Lanjut adalah aktivitas penanganan secara langsung atau tidak yang meliputi kegiatan pengumpulan data/informasi, klarifikasi/konfirmasi dan koordinasi atas tindak lanjut pengaduan Masyarakat. . Pelaporan adalah penyampaia hasil dari pelaksanaan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat yang disusun dalam bentuk laporan kepada pihak yang berwenang. Pengarsipan adalah penataan dokumen atas laporan pengaduan, Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat dan dokumen pendukung lainnya yang terkait. . Konfirmasi adalah kegiatan untuk mendapat penegasan mengenai keberadaan terlapor maupun mengenai masalah yang dilaporkan. Klarifikasi adalah kegiatan untuk mendapatkan penjelasan mengenai permasalahan yang sebenarnya dari sumber pengaduan dan/atau yang diadukan. 23.Tim pemeriksa adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan/atau Pemeriksa Inspektorat kabupaten Lampung Utara, yang dibentuk oleh Inspektur Daerah untuk menangani kasus pelanggaran yang bersifat temporer (sewaktu-waktu).
Pengaduan masyarakat bersumber dari : badan/lembaga/instansi pemerintah; badan hukum; partai politik; organisasi masyarakat; media masa; perorangan; dan pelimpahan instansi Pemerintahan Daerah.®mmeao oo . Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Pengaduan Masyarakat dapat disampaikan secara langsung dan/atau tidak langsung. Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tatap muka, baik kepada penyelenggara pengaduan maupun melalui petugas pengelola pengaduan yang kemudian akan dituangkan dalam formulir pengaduan. Pengaduan secara tidak langsung scbagimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara :
Membuka PDF…