DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN BAB IV PENGADAAN DAN PEMANFAATAN BAB V TATA CARA DAN SPESIFIKASI BAB VI PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BAB VII KONTRAK BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB IX SANKSI BAB X EVALUASI BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubr.lngan dengan efektifitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas melalui proses sewa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah dengan Sewa;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun L945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
3.Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2024 tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor Ll2,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 69341;
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322i.;
5.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2L tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2OL8 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; t Z
6.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor l Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (t embaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 57);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor I Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 60); MEMUTUSKAN: Menetapkan: DINAS

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN

Pasal 2

Asas penggunaan KDO-S meliputi :

a.hemat, berarti pengguna€rn KDO-S tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan SKPD;
b.efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran ytrng ditetapkan;
c.efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunak.rn dana yang A sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yarrg ] I ditetapkan dan dapat dipertanggunglawabkan. \rt I Pasal 3 I Tujuan KDO-S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kine{a SKPD.

BAB III

PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pasal 4

(11 PD dapat mengajukan usulan kebutuhan KDO-S kepada Pengendali KDO-S melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan beban tugas dan fungsi yang dilaksanakan. {2) BPKAD melakukan evaluasi terhadap usulan kebutuhan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (31 Evaluasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat {21 dilakukan dengan memperhatikan urgensi, keterbatasan kendaraan dinas operasional dan untuk meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

(4)KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapat disposisi persetujuan Pengendali KDO-S. 4

BAB IV

PENGADAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 5

(1)KDO-S jabatan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum digunakan oleh:
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggr Pratama; dan Pejabat Administrator.
(2)KDO-S operasional sebagaimana dimaksud ayat (21 huruf b digunakan oleh PD untuk pelayanan:
1. a.operasional umum;
2. b.operasional khusus; dan
3. c.operasional lapangan.
(3)KDO-S operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan pihak lain sepanjang mendukung tugas dan fungsi PD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pengadaan KDO-S dengan umur kendaraan paling lama 5 (Lima) tahun yang dibuktikan dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor. (21 Pengadaan KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor BK.

Pasal 7

(1)KDO-S wajib digunakan sepenuhnya untuk menunjang tugas fungsi perangkat daerah dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perangkat daerah. (21 Pengguna KDO-S hanya diperuntukkan bagi :
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan Pejabat Administrator.
(3)KDO-S pada masing-masing SKPD sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA DAN SPESIFIKASI

Pasal 8

(U Penyewaan KDO-S dilaksanakan apabila telah tersedia anggarErn dalam DPA- SKPD yang berwenang. (21 KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah. I 5

Pasal 9

(1)Kendaraan yang disewa adalah kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh penyedia KDO-S yang dibuktikan dengan Bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). (21 Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah kendaraan yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Provinsi Sumatera Utara.
(3)Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dikecualikan untuk KDO-S yang digunakan di luar wilayah Provinsi Sumatera Utara.
(4)Besaran kapasitas silinder KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :
1. a.Bupati, 1 (satu) unit jenis sedan maksimal 2.500 cc dan 1 (satu) unit SUV atau MPV maksimal 3.2O0 cc;
2. b.Wakil Bupati, 1 (satu) unit jenis sedan maksimal 2.2OO cc dan 1 (satu) unit SUV atau MPV maksimal 2.500 cc;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 1 (satu) unit jenis sedan atau MPV bensin maksimal 1.8O0 cc;
4. d.Pejabat Administrator, jenis minibus bensin maksimal 1500 cc; dan
5. e.Kendaraan dinas operasional khusus / lapangan disesuaikan dengan kebutuhan yang menunjang tugas dan fungsi.
(1)(21
(3)

Pasal 10

Masa Sewa KDO-S paling lama 1 (satu) tahun. Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat berakhir bulan Desember tahun berjalan. Nilai sewa KDO-S mengacu pada Standart Biaya Masukan setiap tahun.

BAB VI

PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 11

(1)Untuk pemeliharaan, perawatan berkala dan kerusakan KDO-S ditanggung oleh pihak penyedia. (21 Tanggungan Pemeliharaan Oleh Pihak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan atas Bahan Bakar Minyak KDO-S.
(3)Apabila KDO-S menjalani pemeliharaan, perawatan berkala atau mengalami kerusakan maka pihak yang penyedia wajib menyediakan KDO-S pengganti.
(4)KDO-S yang di sewa termasuk fasilitas asuransi all ri"sk (semua resiko) sesuai dengan Perjanjian Kerja. 6

BAB VII

KONTRAK

Pasal 12

(1)KDO-S harus dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama atau kontrak antara Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia jasa. (21 Dalam dokumen kontrak sewa harus mencantumkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
(3)Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa menyewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…