DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2026

Nomor: 12
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS (Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pemberian Gaji Ketiga Belas); PEMBAYARAN; PENDANAAN; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentangTeknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19a5;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244,' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 68s6);
3.Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2423 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14L, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68971;
4.Undang:Undang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor ll2, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 693a);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II L^angkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 1 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322); w 2 Menetapkan
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gqji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahtn 2O26 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
7.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten I^angkat Nomor I Tahun 2016, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten l^angkat Nomor 29\ sebagaimana telah diubah beberapa kali. terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten i.angkat (l,embaran Daerah Tahun 2O2O Nomor l, Tambahan l,embaran daerah Nomor 58);
8.Peraturan Daerah Kabupaten l,angkat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O26 (Lembaran Daerah Kabupaten l-angkat Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten l,angkat Nomor 1 13);
9.Peraturan Bupati Langkat Nomor I Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten l,angkat Tahun 2026 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten I.angkat Tahun 2026 Nomor s); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS Bagran Kesatu

Pasal 2

5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ke{ayang selanjutnya disebut PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. 7 . Han Raya adalah hari raya Idul Fitri.

(1)Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Pejabat Negara;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan l.ayanan Umum Daerah; dan
6. f.PPPK.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggr atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan penga\Mas;
4. d.fungsional ahli utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan
12. l.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gqjinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gqji pokok; \rr 4
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan lagr instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas Iiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah tidak menerima tambahan penghasilal sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
1. a.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan l,ayanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara, dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(5)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sesuai bulan beke{a yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan Tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal I Juni Tahun 2026, tidak ditrerikan Gaji Ketiga Belas.
(6)Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.8O o/" (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatar, atau kelas jabatannya \l-- V 5

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian Tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari keda sebelum tanggal Hari Raya. l2l Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2426.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2A26.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (41 belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2026.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangarl yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati La.ngkat Nomor 5 Tahun 2425 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2A25 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025, Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati I^angkat Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2025, Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \tr 6

Pasal 9

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiaP orang mengetahuinYa' p5ngundangan Peraturan Bupati ini dengan i"f""- Beriia Daerah Kabupaten Langkat' memerintahkan penemPatannYa Ditetapkan di Stabat pada tanggal 12, - 3 - aor6 - BUPATI LANGKAT, ttd SYAH AFANDIN Diundangkan di Stabat pada tanggal ia ^ 3 - ePlf , SEKRETARTS DAERAH KABUPATEN LANGKAT' AMRIL BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2026 NOMOR: 14 Salinan Sesuai trd <* I r4, 200212 i 005 KEPALA ALIMAT

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…