Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2026
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2026
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 1
Ringkasan
Peraturan ini berisi tentang perubahan ketentuan, yaitu Ketentuan Lampiran I dalam Perbup No 42 Tahun 2025.
Peraturan ini berisi tentang perubahan ketentuan, yaitu Ketentuan Lampiran I dalam Perbup No 42 Tahun 2025.
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2O25 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2026;
h 2
1781);
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2026, Pasal I Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten l,angkat Tahun 2026 Nomor 42) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap or€rng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat. Ditetapkal di Stabat pada tanggal a} ' BUPATI LANGKAT, ttd SYAH AFANDIN | - Lo'21 o- * Diundangkan di Stabat pada tanggal 27 - t L6Le SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN I,ANGKAT, ttd AMRIL BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2026 NOMOR : L/ Salinan Sesuai aslinya KEPALA BAG HUKUM, GAN I 3 200212 | OO5 {.L 5 1 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 4I TAHUN 2426 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 42 TAIIUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN LANGKAT TAHUN ANGGARAN 2026 STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANI{YA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH URAIAN SATUAN BESARAN 1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengquna Angqaran a Nilai Pazu Dana s.d. Rp. 1OO Juta OB Rp1.040.000 b Nilai Pasu Dana diatas Rp. 100 Juta s.d. Rp. 250 Juta OB Rp1.250.000 C Nilai p.*r, Dana diatas Rp. 250 Juta s.d. Rp. 500 Juta OB Rp1.450.000 d Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5OO Juta s.d. Rp. 1 Milyar OB Rp1.660.000 e Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar OB Rp1.970.000 f Nilai Paeu Dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d. Rp. 5 Milyar OB Rp2.280.000 o tt Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar OB Rp2.590.000 h Nilai Paeu Dana diatas Rp. 10 Milyar s.d. Rp. 25 Milyar OB Rp3.010.000 1 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar OB Rp3.a20.000 j Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar OB Rp3.840.000 k Nilai Pagu Dana diatas Rp. 75 Milyar s.d. Rp. 100 Milyar OB Rp4.250.000 1 Nilai Pagu Dana diatas Rp. 100 Milyar s.d. Rp. 250 Milyar OB Rp4.770.000 m Nilai Pagu Dana diatas Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar OB RpS.290.000 n Nilai Pazu Dana diatas Rp. 5OO Milyar s.d. Rp. 750 Milyar OB Rp5.810.000 o Nilai Pagu Dana diatas Rp. 750 Milyar s.d. Rp. 1 Triliun OB Rp6.330.000 p Nilai Pasu Dana diatas Rp. 1 Triliun OB Rp7.370.000 1.2 Peiabat Pelaksana Teknis Kegiatan a, Nilai Pasu Dana s.d. 100 Juta OB Rp1.010.000
OB Rp980.000 J Nilai Pagu Dana diatas Rp. 50 Milyar s.d. Rp. 75 Milyar OB Rp1.150.000
OB Rp1.840.000
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah rnerupakan honorariurn yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai: 1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara umurn daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran; 1.2. Pejabat Pelaksar.a Teknis Kegiatan; 1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan satuan Keq'a perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan unit satuan Kerja Perangkat Daerah; 1.4. Bendahara Pengeluaran a.tau Bendahara Penerirnaan; dan 1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerirnaan Pernbantu. Honorarium pen€mggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan keda, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggar€ur., dengan ketentuan sebagai berikut:
Nilai Pagu Danq diatas Rp. 1 Milyar s.d. Rp. 2,5 Milyar Nilai Pagu Dana diatas Rp. 5 Milyar s.d. Rp. 10 Milyar Nilai Pagu Dana diat4s Rp. 25 Milyar s.d. Rp. 50 Milyar Nilai Pagu Dana diataq Rp. 250 Milyar s.d. Rp. 500 Milyar 8 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daeral..
1)besaran tronorariurn pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola. 2) besaran honorarium sebagairnana dirn erksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
1) tidak melirnpahkan sebagian kewenangal kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tjdak melirnpahkan tugas dan wewen€rng selaku Pejabat Pembuat Kornitrnen. 2) besaran tronorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran. 3) dalam hal melirnpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melirnpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran ttonorarium yang diterirna paling tinsgi 50% (lirna puluh persen).
t/^ 9 1) dalarn hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Keqia Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah. 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yarlg dilirnpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran. 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pernbuat Kornitrnen dilimpahkan kepada pejabat/ pegawai yang memenuhi sya,rat, besaran honorarium yarrg diterima paling tinggi 5O7o (lirna puluh persen). ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Ke4'a Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerj'a Perangkat Daerah diatur sebagai berikut: 1) honorarium Pej abat Penatausahaan Keuangan Satuan Keda Perangkat Daerab- / Pej abat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerj a Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2) besaran honorarium Pejabat Penatau sal.aan Keuangan Satuan Keq'a Perangkat Daerah / Pej abat Penatau sal.aan Keuangan Unit Satuan Keq'a Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pej abat Penatausahaan Keuangan Satuan Keq'a Perang]<at Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerj a Perangkat Daerah.
Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar OP Rp1.020.000 c Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar OP Rp1.270.000 d Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar OP Rp1.520.000 e Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 1O Milyar OP Rp1.780.000 f. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar OP Rp2.120.O00 (t b. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar OP Rp2.aSO.O00 h. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar OP Rp2.790.000 i. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 1OO Milyar OP Rp3.130.000 j Nilai pagu dana diatas Rp. 100 Milyar s.d Rp. 250 Milyar OP Rp3.580.000 k. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar OP Rpa.O30.0OO 1. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar OP Rp4.490.000 m. Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 Triliun OP Rp4.940.000 n. Nilai pazu dana diatas Rp. 1 Triliun OP Rp5.56O.OOO [7t 11 Uraian Satuan Besaran 2.2.2 Honorarium Kelompok Keria Pemilihan Unit Keria Pengadaan Barang a. Nilai pagu dana diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta OP Rp760.000 b. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar OP Rp920.OOo C Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2,5 Milyar OP Rp1.1a0.OOO d Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 Milyar s.d Rp. 5 Milyar OP Rp1.370.000 e Nilai pagu dana diatas Rp. 5 Milyar s.d Rp. 10 Milyar OP Rp1.600.OOO f. Nilai pagu dana diatas Rp. 10 Milyar s.d Rp. 25 Milyar OP Rp1.910.000 o b. Nilai pagu dana diatas Rp. 25 Milyar s.d Rp. 50 Milyar OP Rp2.210.000 h. Nilai pagu dana diatas Rp. 50 Milyar s.d Rp. 75 Milyar OP Rp2.520.000 1. Nilai pagu dana diatas Rp. 75 Milyar s.d Rp. 100 Milyar OP Rp2.820.000 j Nilai pagu dana diatas Rp. 1OO Milyar s.d Rp. 250 Milyar OP Rp3.230.000 k. Nilai pagu dana diatas Rp. 250 Milyar s.d Rp. 500 Milyar OP Rp3.640.00O 1. Nilai pagu dana diatas Rp. 500 Milyar s.d Rp. 750 Milyar OP Rp4.040.000 Nilai pagu dana diatas Rp. 750 Milyar s.d Rp. 1 Triliun OP Rp4.450.0o0 n. Nilai pagu dana diatas Rp. 1 Triliun OP RpS.O10.0OO 2.2.3 Honorarium Kelompok Keda Pemilihan Unit Keq'a Pengadaan Jasa Konsultansi a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta OP Rpa80.O00 b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta OP Rp600.000 c. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 5O0 Juta s.d Rp. 1 miliar OP Rp720.OOO d Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar OP Rp910.000 e Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar OP Rp1.090.000 f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar OP Rp1.270.000 {, b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar OP Rp1.510.000 h. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 5O miliar OP Rp1.750.000 (A m. t2 Uraian Satuan Besaran 1. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar OP Rp1.990.000 j Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 1OO miliar OP Rp2.230.000 k. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar OP Rp2.560.000 1 Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar OP Rp2.880.000 m. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar OP Rp3.200.000 n. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 Triliun OP Rp3.520.00O o Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi diatas Rp. l Triliun OP Rp3.960.000 2.2.3 Honorarium Kelompok Keg'a Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya a. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 200 Juta s.d Rp. 500 Juta OP Rp60O.0O0 b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 5OO Juta s.d Rp. 1 miliar OP Rp720.000 C Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 1 miliar s.d 2,5 miliar OP Rp910.000 d. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar OP Rp1.090.000 e Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 1O miliar OP Rp1.270.000 f. Nilai Pagu Pengadaan Jasa l"ainnya diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar OP Rp1.510.000 (v b. Nilai Pagu Pengadaan Jasa l,ainnya diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar OP Rp1.75O.000 h. Nilai Pagu Pengadaan Jasa I"ainnya diatas Rp. 5O miliar s.d Rp. 75 miliar OP Rp1.990.000 i. Nilai Pagu Pengadaan Jasa l,ainnya diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar OP Rp2.230.000 j Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar OP Rp2.560.000 k. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 5OO miliar OP Rp2.880.000 l. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar OP Rp3.200.000 Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 Triliun OP Rp3.520.000 n. Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya diatas Rp. 1 Triliun OP Rp3.960.000 tA m. 13 Penjelasan : A. Honorariurn Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaranl Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa rnelalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perund ang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/ jasa, honorariurn dapat diberikan sebesar 4Oo/o (ernpat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa.. B. Honorariurn Kelornpok Kerja Pernilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pernilihan pengadaa.n barang/ jasa untuk rnelaksanakan pernilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekeq'aan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi) . Ketentuan: Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.00O.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun. HONORARIU M NARASU MB ER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA/PANITIA 3 URAIAN SATUAN BESARAN
Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Neqara Lainnya OJ Rp1.700.000 b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Latnny a / y ang disetarakan OJ Rp1.400.000 C Peiabat Eselon i/yans disetarakan OJ Rp1.200.000 d. Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon ll/yang disetarakan OJ Rp1.0OO.00O l.^ 14 URAIAN SATUAN BESARAN e Anggota DPRD, Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan OJ Rp900.000 3.2 Honorarium Moderator OK Rp700.000 3.3 Honorarium Pembawa Acara OK Rp4O0.00O 3.4 Honorarium Panitia :
A. Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pernbahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan inforrnasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teloris, uorkshop, sarasehan, simposiurn, lokakarya, foctts group disczrssion, dant kegiatan sejenis (tidak terrnasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
l) luar satuan keq'a perang!<at daerah penyelenggffa atau rnasyarakat; atau 2) dalarn satuan kerl'a perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yarag rnenjadi sasar€ul utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
B. Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk rnelaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diserninasi, bimbingan tekrris, uorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, foctts group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). t LK Honorarium rnoderator dapat diberikan dengan ketentuan:
C. Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas mernandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerj a, sosialisasi, diserninasi, uorkshop, sarasehan, sirnposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerahr/wakil kepala daerah, d,an/ atau pirnpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerj a perangkat daerah dan/ atau rnasyarakat. D. Honorarium Panitia
l5 t/tl URAIAN SATUAN BESARAN 4.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 4.L.L Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah
Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengatu.ran batasan jumlah tirn yalag dapat diberikan Lronorariurn bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tirn dirnaksud, jumlah keanggotaan tirn yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : No Jabatan Klasifikasi I II ilI 1 Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4 2 Pejabat Eselon III 3 4 5 3 Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional 5 6 7 Penj elasan rnengenai klasifi kasi pengaturan j urnlatr honorarium yalag diterirna sebagairnana dirnaksud di atas adalah sebagai berikut:
(^ 17
A. Honorariurn Tirn Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk rnelaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris D aerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut: r) Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; z) Bersifat koordinatif untuk tirn pemerintah daeral.: a) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tirn yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau b) antarsatuan keda perangkat daerah untuk tirn yang ditandatangani oleh sekretaris daerah 3) Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan; 4) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; 5) Dilakukan secara selektiF, efektif, dan efisien. B. Honorarium Selcetariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tirn pelaksana kegiatan. Sela.etariat tirn pelaksana kegiatan merupakan baeian tidak terpisahkan dari tirn pelaksana kegiatan. Selcretariat tirn pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk rnenunjang tirn pelaksana kegiatan ya-ng ditetapkan oleh selaetaris daerah. Jumlah selaetariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut: (.^ 18 1) Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tirn pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; z) Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tirn pelaks€rna kegiatan yang ditetapkan oleh selaetaris daerah; Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selarna 3 (tiga) tahun berturut-turut, pernerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhada,p urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertirnbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.
A. Honorarium Pernberi Keterangan Ahli atau Saksi AhU Honorariurn pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas rnenghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalarn tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengar{iluur. Dalam hal instansi yang rnerrgundang atau rnemanggil pernberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak rnernberikan honorarium dirnaksud, instansi pengirirn pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat rnemberikan honorariurn dirnaksud. B. Honorariurn Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
Honorarium pen5rulutr,an atau pendarnpingan diberikan sebagai pengganti upall kerja kepada non-ap€rratur sipil negara yang diangkat untuk rnelakukan pen5ruluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan rnengenai upah rninirnurn di suatu wilayah lebih tinggr daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilarnpaui dan rrengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah rninirnum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:
Honorariurn rohaniwan diberikan kepada seseorarrg yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
A. Honorariurn Tirn Pen5rusun Jurnal Honorarium tim penJmsunan jurnal diberikan kepada penJrusun d"an penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. IJnsur selretariat adalah pernbantu LlrnLlnr., pelaksana. dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menJrusun" jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorariurn kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.SOO.OOO (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. B. Honorariurn Tim Pen5rusunan Buletin atau Majalah Honorarium tirn pen5rusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau rnaljalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Mqialah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. L^" 21 Buletin adalah rnedia. cetak berupa selebaran atau rnajalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. C. Honorarium Tim Pengelola Telanologi Inforrnasi atau Website Honorarium tim pengelola tekrrologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau rnedia sejenis (tidak terma.suk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintatr daerah. Dalam hal pengelola telrnologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungl<an dalarn kornponen tamba}.an penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang€ua, pengelola telrnologi inforrnasi atau website tidak diberikan honorariurn dirnaksud. D. Honorarium Penulis Artikel Honorariurn penulis artikel jurnal/buletin/rnajalah/website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/ buletin/ rnaSalah/ website sebagaimana dirnaksud pada angka 8.1, angka 8.2, dan angka 8.3.
Honorariurn penyelenggara ujian rnerupakan imbalan yang diberikan kepada penJnrsun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penJrusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, rneliputi soal yang bersifat penilaian akadernik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kornpetensi akadernik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akadernik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akadernik, soal tes asesmen pegawai, soal kornpetensi manaj erial sesu ai dengan kewenangan pernerintahan daerah. 1 1. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) URAIAN SATUAN BESARAN Rp100.000 10.2 Honorarium Telaah Butir Soal ; a Telaah Materi Soal Perbutir soal Rp45.000 b Telaah Bahasa Soal Perbutir soal Rp20.000 URAIAN SATUAN BESARAN Honorarium Penceramah OJP Rp1.000.000 Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan $rrja Perangkat Daerah Penyelenggara OJP Rp300.000 Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyeleng,qra OJP Rp2O0.0O0 Honorarium Penyusunan Modul Diklat Per modul RpS.000.000 11.1 Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Diklat
A. Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasa.n pengetahuan dan/atau sharing expeience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
B. Honorarium Pengqjar yarag berasal dari luar satuan kerja perangfuat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenutri dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
D. Honorarium Pen5rusunan Modul Pendidikan dan pelatihan Honorarium penJrusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menJrusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pernberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut : 1) bag widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan rninirnal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) satuan biaya. ini diperuntuklcan bag penJrusun€ua rnodul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase URAIAN SATUAN BESARAN
E. Honorariurn Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelengg€rraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut: 1) merupakan tugas tarnbahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersanglrutan; 2) dilakukan secara selektif dengan mernpertirnbangkan urgensinya; 3) jumlah peserta 4O (ernpat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorariurn paling tinggr lOo/o (sepuluh persen) dari jurnlah peserta dengan mempertimbangkan efi sien si dan efel,rtivitas pelaks€ulaan ; 4) jumlah peserta kurang dari 40 (ernpat puluh) orang, jumlatr panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (ernpat) orang; dan 5) jam pelqjaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lirna) menit.
Honorariurn tirn anggaran pemerintah daera}r. dapat diberikan kepada anggota tirn yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota keselaetariatan paling banyak 7 URAIAN SATUAN BESARAN 12.1 Honorarium Tim Angqaran Pemerintah Daerah
A. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada: 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang; 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang; 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang; 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang; 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang. B. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud. C. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud. L4, JASA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU URAIAN SATUAN BESARAN Pengurus Barang Pengelola OB Rp5O0.00O Pembantu Pengurus Barang Pengelola OB Rp450.000 Pengurus Barang Pengguna OB Rp400.000 Pembantu Pengurus Barang Pengquna OB Rp350.000 Pengurus Barang Pembantu OB Rp300.000 URAIAN SATUAN BESARAN PPPK Paruh Waktu jabatan guru Orang / Bulan RpSO0.OO0 PPPK Paruh Waktu jabatan tenaga kependidikan Orang / Bulan Rp500.000 t^ 26 URAIAN SATUAN BESARAN PPPK Paruh Waktu jabatan tenaga kesehatan Orang / Bulan RpS00.000 PPPK Paruh Waktu jabatan tenaga teknis Orang / Bulan Rp1.000.000 PPPK Paruh Waktu Jabatan Pengelola Umum Operasional Orang / Bulan Rp1.000.000 PPPK Paruh Waktu jabatan operator layanan operasional Orang / Bulan Rp1.0O0.OO0 PPPK Paruh Waktu jabatan pengelola layanan operasional Orang / Bulan Rp1.000.000 PPPK Paruh Waktu jabatan penata layanan operasional Orang / Bulan Rp1.000.000 Penjelasan : Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Keq'a (PPPK) Paruh Waktu diberikan kepada individu yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan/atau tugas teknis tertentu pada perangkat daerah, berdasarkan perjanjian keq'a yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15, HONORARIUM PENUNJANG PENELITIAN / PEREKAYASAAN Penjelasan : Honorarium diberikan kepada tenaga atrli berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diberikan tugas untuk menunjang kegiatan penelitian / perekayasaan yang dilakukan fungsional peneliti / perekayasa, sebagai pernbantu peneliti / perekayasa, koordinator peneliti / perekayasa, selrretariat peneliti / perekayasa, pengelola data, petugas survey dan pernbantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang. Terhadap pernbantu peneliti/perekayasaana sebagairnana tersebut diatas yang berstatus Aparatur Sipil Negara tidak diberikan u€ur.g lembur dan uang makan lembur.
Honorarium diberikan kepada seseorang yang melakukan tugas sebagai tenaga kerl'a tidak tetap/Pegawai Harian Lepas (PHL) dengan pe{anjian kerja yang bertugas Dinas Pekerjaan Umurn dan Penataala Ruang serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat. Besaran jasa diberikan kepada tenaga kerja rnelalui perusahaan penyedia jasa alih daya.
Honorarium Fasilitator diberikan kepada Pejabat Anggota Kepolisian Republik Indonesia/TM, atau rnempunyai kemarnpuan rnernirnpin Negara, ASN, Non ASN yrr.; rnenyampaikan t^ 28 informasi/pengetahuan pa.da kegiatan pertemuan, rapat, sosialisasi, rnusyawarah atau kegiatan sejenis lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fasilitator berasal dari: A. Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; B. Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang rnenjadi sasaran utarna kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau rnasyarakat.
Jasa Konsultan Hukurn rneliputi konsultan hukurn/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak di rencakan sebelumf,y&, untuk rnenghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukurn dari pihak tertentu, yarag sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pernbelaannya harus No URAIAN SATUAN BESARAN I Penyampaian SPPT Per Lembar Rp1.000 2 Pengawas Kegiatan Verifikasi dan Penyampaian Data Tunggakan Kendaraan Bermotor Per Lembar Rp. 500 3 Koordinator Kegiatan Verifikasi dan Penyampaian Data Tunggakan Kendaraan Bermotor Per Lembar Rp. 500 4 Petugas Verifikasi dan Penyampaian Data Tunggakan Kendaraan Bermotor Per lembar Rp. 2.000 URAIAN SATUAN BESARAN Honorarium Konsultan Hukum OT Rp95.000.000 I,t segera dan tidak dapat ditunda. Honorariurn atas Jasa Hukum sebagairnana dirnaksud ditetapkan secara watjar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
Honorarium /Operasional diberikan kepada unsur SKPD terkait, Rumah Sakit atau Layanan medis, Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Organisasi Keagamaan berdasarkan Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang. 2I. JASA TENAGA PROFESIONAL UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Penjelasan: Satuan harga Jasa Tenaga Profesional dalam melakukan pendampingan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan.
A. Satuan harga Tenaga Ahli/Psikolog l,ayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) diperuntukkan bagr Tenaga ahli/Psikolog yang melakukan pendampingan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan dihunjuk berdasarkan Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang/kontrak kerja dan dianggarkan pada anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan. B. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2024 tentang UPTD PPA mengatur tugas dan fungsi UPTD PPA termasuk pemberian layanan psikososial, URAIAN SATUAN BESARAN 1 Petugas Pencatat Pelapor (R/R) OB Rp500.000 URAIAN SATUAN BESARAN 1 Jasa Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) OB Rp1.25O.O0O URAIAN SATUAN BESARAN 1 Tenaga Ahli/Psikolog Orang/Bulan Rp3.OO0.OOO tA 29 30 rehabilitasi social, pemberdayaan social, reintegrasi social, layanan hukum, dan layanan penguatan psikologi. C. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2Ol8 tentang pedoman pembentukan UPTD PPA mengatur mengenai kebuituhan tenaga ahli termasuk psikolog, hukum, dan mediator di UPTD PPA. D. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 2 tahun 2025 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus non fisik dan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, Layanan pendampinhan tenaga ahli didefinisikan dengan layanan pendamping tenaga ahli merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa profesi tenaga professional baik kepada aparatur sipil Negara maupun masyarakat yang memiliki kualifikasi, kompetensi, sertifikasi/pengalaman untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan korban.
A. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri rnerupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak laira dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalarn negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang rnakan. Pedalanan dinas di dalarn kota yang sarnpai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uarr.g transportasi yang besarannya ditentukan oleh Kepala Daeratr sesuai dengan kondisi daerah rnasing-rnasing dan dipertanggungiawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalarn kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disarnping diberikan uang transporhd, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalarn kota yang lebih dari 8 tA 32 (delapan) jarn dipertanggungiawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan rnenerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran. Uang harian pendidikan dan pelatitran diberikan dalam rang!<a menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yarag diselenggarakan di dalam kota yang melebihi g (delapan)jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungj awabkan secara lumpsum, B. Uang representasi pe{alanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan peq'alanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya fips porter, trps pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara lumpstm.
35 NO NEGARA SATUAN GOLONGAN A B C D ASIA TIMUR 70 Republik Ralryat Tiongkok OH 4tt 351 315 279 7t. Hongkong OH 601 507 451 395
Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNl/Pihak [,ain dalam menjalankan perintah Ur- I I t 36 peq'alanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk biaya makan, biaya transportasi lokal, biaya operasional, dan biaya penginapan. Besaran uang harian untuk negara yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, merujuk pada besaran uang harian pada negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan. Contoh: Uang harian bagr pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya. Ketentuan:
1) masing-masing golongan yang lebih rendah dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat di atasnya; atau 2) dalam hal uang harian untuk golongan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, golongan uang hariannya dapat dinaikkan melebihi 1 (satu) tingkat di atasnya.
satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan pedalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungiawabkan secara riil (at cos4. Biaya penginapan pedalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riiL (at cosr). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 3Oo/o (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. \^ URAIAN SATUAN BESARAN 26.I Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor a. Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Full Board OP Rp1.350.000 Full Day OP 675.000 Half Day OP 451.000 Residence OP Rp1.126.000 b Peiabat Eselon II ke bawah Full Board OP Rp1.011.000 Fu1l Day OP Rp511.000 Half Day OP Rp41 1.000 Residence OP Rp922.000 38
Satuan biaya dalarn perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rang!<a penyelesaian pekerjaan yarag perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit rnelibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau rrasyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau perternuan di luar kantor menurut larna penyelenggaraan terbagi dalarn 4 (empat) jenis yaitu: A. Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan rnenginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) rnalarn, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang perternuan dan fasilitasnya. B. Paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau perternuan yarag diselenggarakan di luar kantor rninimal 8 (delapan)jam tanpa rnenginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudaparl 2 (dua) kali, ruang perternua.n dan fasilitasnya. C. Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau perternuan yang diselenggarakan di luar kantor rninimal 5 (lima) jarn tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, retrat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. D. Paket Residence tA 39 Satuan biaya pa,ket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau perternuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa rnenginap. Kornponen paket rnencakup rnakan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau perternuan di luar kantor dilaksanakan dengan rnernperhatikan ketentuan sebagai berikut: A. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut : - untuk pejabat eselon II atau yarag disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan - untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. B. dalarn rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna arrggaran atau kuasa pengguna anggar€ur. agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutarnakan penggunaan fasilita,s rnilik daerah serta harus tetap mempertirnbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundarrgan, efisien, ekonornis, efeltif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
A. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Perternuan di Luar Kantor rnerupakan satuan biaya dalarn pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday atau kegiatan residence. B. Panitia yang rnemerlukan wal<tu tarnbahan untuk mernpersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungiawaban dan peserta yarag rnemerlukan wal<tu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. URAIAN SATUAN BESARAN
satuan biaya yang digunakan untuk menJrusun perencaflaarr kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atam kendaraan lapangan roda ernpat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pernbelian guna menunjang pelaksana,an tugas dan fungsi pemerintatr daerah. Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kenda.raan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pernasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus mernperhitungkan kebijakan pernerintah terkait fasilitas KBLBB. Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan rnengacu pada ketentuan yang berlaku. Ur URAIAN SATUAN BESARAN 28.1 Kendaraan Dinas abat 1 Pe.iabat Eselon II Unit 2.137.OAO 28.2 Kendaraan Kantor La Roda 4 1 Unit Rp261.525.000 2 Minibus Unit Rp372.7O5.000 3 Double Gardan Unit 1.507.000 28.3 Kendaraan Dinas Bus 1 Roda 4 atau Bus Kecil Unit Rp498.810.00O 2 Roda 6 dan/4ltaq Bus Sedang Unit Rp768.820.000 3 Roda 6 dan atau Bus Besar Unit 1.268.200.000 28.4 Kendaraan Kantor Roda 2 1 Unit Rp38.879.000 2 Lapangan Unit 1.140.000 28.5 Kendaraan Listrik Berbasis Baterai 1 Pejabat Eselqn I Unit Rp966.804.000 2 !e:j4bat Eselon II Unit Rp746.110.000 3 Kendaraan Operasional Kantor Unit Rp430.080.000 4 Kendaraan Roda Dua Unit Rp28.000.000 I Fick Up lLanansen Operasional 4t
YOGYAKAR'TA Per hari Rp978.000 Rp2.57O.0OO Rp3.808.000 16 JAWA TIMUR Per hari Rp1.212.000 Rp2.446.000 Rp3.303.000 t7. BALI Per hari Rp1.275.000 Rp3.174.000 Rp4.224.OOO
A. Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaa€u:L kegiatan insidentil merupakan satu€rn biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan bia.ya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enarn)/bus sedang dan roda 6 (enarn)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus menerus). B. Satuan trarga ini diperuntukkan bagl : - Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yalag rnelakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan. - Pelaksana kegiatan yang rnernbutuhkan rnobilitas tinggi, berskala besar dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selel<tif dan efisien. C. Satuan biaya sewa kendaraan termasuk bahan bakar, pengemud.i.
A. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan, merupakan satuan biaya. yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor seba.gai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. B. Dalarn pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa., SKPD penyewa wajib rnelakukan pemeriksaarr bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yalag disewa selalu siap pakai (terrnasuk perneliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagairnana rnestinya) oleh karenanya kendara.an dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan) . Ketentuan :
Satuan harga pengadaan pakaian dinas rnerupakan satuan biaya yang digunakan untuk pereracana€ua kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas terrnasuk ongfuos jahit, atribut, dan perlengkapan lainnya yang meliputi : A. satuan Harga. Pakaian Dina.s Dolrter diperuntukkan bagi dolrter yang bekerja di instansi Pemerintah Kabupaten Langkat yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong jas pertahun. B. Satuan Harga Pakaian Dinas Pegawai diperuntukkan bag pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian pertahun. C. Satuan Harga Pakaian Dinas Perawat diperuntukkan bagr URAIAN SATUAN BESARAN 1 Pakaian Dinas Dokter Setel Rp1.645.000 2 Pakaian Dinas Pegawai / Perawat Setel Rp1.214.000 3 Pakaian Kerja Supir / Pramubakti (Caraka dan Prtugas Kebersihan) Setel Rp938.OOO 4 Pakaian Hansip / Linmas / Satpam / Petugas Pemadam K lakaran / Satpol PP Setel Rp1.554.00O Iu 44 perawat yang bekerja di instansi Pernerintah Kabupaten Langkat yang penyediaanrrya secara selelrtif, dan diberikara 2 (dua) stel pakaian pertahun. D. satuan harga pakaian kerja supir/Pramubakti (caraka dan petugas kebersihan) diperuntukkan bag supir/ prarnubaldi (caraka dan petugas kebersihan) yang diangkat berdasarkan surat Keputusan KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel pertahun. E. Satuan harga pakaian kerja hansip/Linrnas, Satpam, Petugas Pernadam Kebakaran dan Satpol PP, terrnasuk perlengkap€u1nya (sepatu, baju PDL, Kopel, Ikat Pingg€ur.g, TaIi Kurt dan Peluit, Kaos Kaki, Topi, Kaos Securit5r dan atribut dan perleng!<apan lainnya) dan paling banyak 2 (dua) stel pertahun.
A. Standar Satuan harga Tim teknis Delineasi Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Kabupaten Langkat merupakan satuan harga yang digunakan untuk Pelaksanaan Kegiatan Delineasi Batas Wilayah Adminstrasi Kecamatan dan Kelurahan Secara Kantrometrik di Kabupaten Langkat. B. Satuan Harga Tim teknis Delineasi Batas Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Langkat diberikan Honor (upah) Jasa Operasional da/atau Transport Pengganti berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Langkat dan Topografi Daerah Militer I/ Bukit Barisan tentang Pengeloaan Administrasi Kewilayahan Kabupaten Langkat Nomor: 7|/NK/PEM/2O23 dan Nomor :B/l3O/Vill/2023 yang terdiri dari :
SATUAN HARGA BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA OLEH KADER DI WILAYAH KERJANYA : A.1 Biaya Operasional Pemutakhiran Data oleh Kader Org/grk/keg RpS00.000 B SATUAN HARGA PBI,AKSANAAN KIE OLEH KADER DI WILAYAH KERJAI{YA BERUPA: B.1 Biaya Pelaksanaan KIE oleh kader Org/grk/keg Rp250.000 URAIAN SATUAN BESARAN Manager OB Rp1.000.000 w 46 URAIAN SATUAN BESARAN Supervisor OB Rp500.000 Fasilitator OB Rp250.000 Front Office OB Rp250.000 Back Oflice OB Rp250.000 Koordinator OB Rp250.000 Penjelasan :
Misalnya : pada perkara pidana, apabila telah selesai proses penyidikan dengan dilimpahkannya perkara kepada Penuntut Umum maka si Pemberi Bantuan Hukum dapat menuntut pembayaran atas jasa yang telah diberikan dengan disertai laporan dan bukti pendukung.
t^ c. URAIAN SATUAN BESARAN Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD Bulan Rp15.000.000 48
Jasa Tenaga Ahli Pendamping Pemerintah Daerah diberikan kepada seseorang yang memiliki keahlian dibidang dan/atau pengalaman khusus tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Jasa Tenaga Kesehatan diberikan kepada Rumah Sakit atau Layanan Medis yang menyediakan fasilitas Layanan Visum Et Repertum Psychiatricum. iA URAIAN SATUAN BESARAN Jasa Tenaga Ahli Pendamping Pemerintah Daerah Orang/Bulan Rp5.500.000 URAIAN SATUAN BESARAN Pemeriksaan Visum Orang/Hari Rp1.281.000 49
Jasa Inventarisasi Satgas diberikan kepada petugas pengukur tanrah yaitu Badan Pertanahan Nasional. BUPATI LANGKAT, ttd SYAH AFANDIN Salinan Sesuai aslinya BAG HUKUM, AN NIP. 3 200212 1 005 '\-.:. iI. URAIAN SATUAN BESARAN Jasa Inventarisasi Satgas A Bidang Rp50O.OO0 Jasa Inventarisasi Satgas B Bidang Rp400.000 l,h /
Membuka PDF…