DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BAB III RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN BAB IV KEPEGAWAIAN BAB V JABATAN FUNGSIONAL BAB VI TATA KERJA BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewal Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Trrgas Pembantual dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Langkat.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat.
6.Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.
7.Kepala Bagtan adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat.
8.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. (21 Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. + 3- 4-

Pasal 3

(1)Susunan Orgalisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
1. a.Sekretaris Daerah;
2. b.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. c.Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
4. d.Asisten Administrasi Umum;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional. (21 Asisten Pemerintahan dan sebagaimana dimaksud pada membawahkan:
6. a.BagianPemerintahan;
7. b.Bagian Kesejateraan Ralqyat;
8. c.Bagian Hukum; dan
9. d.Kelompok Jabatan Fungsional, pada yang
(3)Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahkan:
1. a.Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. b.Bagian Administrasi Pembangunan;
3. c.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Asisten Administrasi Umum sebagaimala dimaksud ayat (1) huruf d, membawahkan:
1. a.Bagian Umum;
2. b.Bagian Organisasi;
3. c.Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahkan Subbagian Protokol; dan
4. d.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
(6)Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 3 ayat (4) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Subbagiar yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepa.la Bagian.

Pasal 4

Bagan struktur organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sekretariat tercantum dalam lampiran I dan lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. T Kesejahteraan Rakyat ayat (1) huruf b, 5-

Pasal 5

(1)Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menJrusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanaan administratif. (21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sektetariat Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan adminisitratif dan pembinaan aparatur sipil negara; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

RUANG LINGKUP KOORDINASI ASISTEN

Pasal 6

(U Ruang Lingkup Koordinasi untuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:

1.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3.Dinas Perhubungan;
4.Inspektorat Daerah;
5.Sekretariat DPRD;
6.Sekretariat KPU;
7.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
8.Dinas Kesehatan;
9.Dinas Pendidikan;
10.Dinas Sosial;
11.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12.Dinas Pemuda dan Olahraga;
13.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
15.Kecamatan dan Kelurahan;
16.Kantor Kementerian Agama;
17.Badan Narkotika Nasional Kabupaten;
18.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten; dan
19.Badan Pusat Statistik. t 6 (21 Ruang Lingkup Koordinasi untuk Asisten Perekenomian dan Pembangunan:
1.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
2.Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pura;
3.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4.Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
6.Dinas Perikanan;
7.DinasKetenagake{aan;
8.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
9.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10.Dinas Lingkungan Hidup;
11.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
12.PDAM Tirta Wampu;
13.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
14.Perusahaan Listrik Negara (PLN);
15.PT. Telekomunikasi (Telkom); dan
16.Bank Pemerintah/Swasta.

(3)Ruang Lingkup Koordinasi untuk Asisten Administrasi Umum:

1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
2.Badan Keuangan dan Aset daerah;
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Dalra Manusia
4.Badan Pendapatan Daerah;
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
6.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon ILa atau jabatan Pimpinan Tinggi pratama. (21 Asisten merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi pratama.
(3)Kepala Bagian, merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator. (41 Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas. + 7-

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1)Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. (21 Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam Pasal 3 terdiri atas tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam kelompok dengan bidang fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
(3)Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF. (41 Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Daerah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. (21 Sekretaris Daerah berkewajiban melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan Sekretariat Daerah.
(3)Sekretaris Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (41 Sekretaris Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 10

(1)Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat baru. (21 Ketentuan lebih laljut mengenai sistem keda dan pengelolaan kinerja diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. I 'tl 8- KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 1 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1.Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2O2A tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2A2O Nomor 4| sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2A2L tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2O2O tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2A2l Nomor 72);
2.Peraturan Bupati Langkat Nomor 21 Tahun 2015 tentang Lintas Koordinasi Pelaksanaan Ttrgas Asisten Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 24); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangall Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat. Ditetapkan di Stabat tanggal er- 3-Po]-(' LANGKAT, a DIN AP \) * Diundangkan di Stabat Lf "3 - &$at* DAERAH KABUPATEN LANGKAT, KABUPATEN LANGKAT TAHUN ..*?.J.&... NOMOR ..7 /? t STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR ....J..... TAHUN ilo:)"s TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERA}.I KAT, t SEKRETARIS DAERAH Staf Ahli Kelompok Jabatan Fungsional Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten Administrasi Umum Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat Bagian Administrasi Pembangunarr Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bagian Umum Bagian Hukum Bagian C)rganisasi Bagian Kesejahteraan RakYat Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Bagian Pemerintahan Subbagian Protokol AF'ANDTN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…