DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2026

Nomor: 9
Tahun: 2026
Ditetapkan: 27 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TPP; KRITERIA PEMBERIAN TPP; INSTRUMEN PEMBAYARAN TPP (Umum; Penilaian Produktivitas Kerja; Penilaian Disiplin Kerja); RUMUS PERHITUNGAN TPP; PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP (Pemberian TPP; Pengurangan TPP); PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP; TPP TAMBAHAN; HARI KERJA DAN JAM KERJA; PENGINPUTAN DATA TPP (Data Disiplin Kerja; Data Produktivitas Kerja); PENGELOLAAN DATA TPP; TATA CARA PEMBAYARAN TPP; PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; MONITORING DAN EVALUASI; KETENTUAN LAIN-LAIN; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Menimbang a. Mengingat 2 1 b c ) J dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ter:tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tenlang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor L4L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2024 tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6934); Peraturarr Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 terftang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 20 17 tentang Malajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64471; 4 5 6 7 3 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2O19 tentang Penilaian Kine{a Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77); 1O. Peraturan Presiden Nomor 2l Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 5O);

11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kine{a Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); 9
13.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 3). tentang Daerah MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPL. Menetapkan
12.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten l.angkat Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, teralhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58); c 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Langkat. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urllsan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi da-n tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubtk Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksalaan urLlsan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Langkat. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP ada"lah penghasilan yang diberikan kepada PNS pemerintah daerah dalam ralgka meningkatkal kinerja, disiplin, dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang diberikan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instasi pemerintah yang meskipun berbeda dalam haljenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pegawai yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah. J 4 5 6 7 8 9 5
10.Pejabat Administrator adalah pegawai yang menduduki jabatan Administrator pada pemerintah daerah.
11.Pejabat Fungsional adalah pegawai yang menduduki jabatan Fungsional pada pemerintah daerah.
12.Pejabat Pengawas adalah pegawai yang menduduki jabatan Pengawas pada pemerintah daerah.
13.Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
14.Jabatan Pelalsana adalah sekelompok jabatan non manajerial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melatsanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
15.TPP berdasarkan beban keq'a adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban ke{a normal. 1 6. TPP berdasarkan prestasi kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
17.TPP berdasarkal kondisi kerja adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa serta bersinggungan dengan Aparat Penegak Hukum.
18.TPP berdasarkal kelangkaan profesi adalah TPP yang diberikan kepada PNS yang dalam pelalsanaan tugasnya membutuhkan ketrampilan khusus; kualifikasi Pegawai ASN di pemerintah daerah sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimal<sud; atau TPP yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6
20.Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat sementara pada jabatan tertentu yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
21.Pejabat Penilai Kinerja yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
23.Aplikasi Presen si Mobile adalah perangkat lunak yang digunakan untuk rekam kehadiran ASN melalui Smartplnne/ Android yang terintegrasi dengan sistem informasi presensi ASN.
25.Dattar hadir adalah rekam kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan jam pulang kerja baik secara manual maupun elektronik dengan menggunakan mesin presensi elektronik dan/atau aplikasi presensi mobile.
26.Jan kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan ditempat yang ditugaskan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara.
27.Cun adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk kerja yang diDinkan dalam jangka waktu tertentu.
28.Izin adalah kondisi Pegawai tidak masuk kerja dan/ atau pulang sebelum waktu. karena alasan keperluan pribadi atau keluarga yang bersifat mendadak dan tidak terduga berdasarkan persetujuan atasan langsung, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29.Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yarg tidak masuk ke{a tanpa alasan yang sah yang dapat dipertanggungiawabkan kebenarannya; dan/ atau tidak melakukan rekam kehadiran menggunakan mesin presensi elektronik atau aplikasi presen si mobile.
22.Mesin Presensi Elektronik adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk rekam kehadiran ASN dengan cara deteksi sidik jari dan/ atau pemindai retina mata.
24.Aplikasi E-Kinerja adalah aplikasi berbasis Web yang digunakan untuk melaksanakan prosedur pengumpulan. pengolahan. dan penyajian data produktivitas kerja ASN.
30.Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan masuk bekerja yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati ini.
31.Pulang Sebelum Waktu adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum ketentuan jam pulang bekeda yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati ini.
32.Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pegawai yang dibuat setiap bulan dan digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran TPP dari penilaian produktivitas kerja.
33.Pengelola Data TPP adalah pejabat/pegawai yang diberi tugas menghimpun. menJrusun, dan membuat rekapitulasi data disiplin kerja dan data produktivitas kerja sebagai bahan TPP, serta mengelola aplikasi kehadiran dan aplikasi E-Kinerja pada Perangkat Daerah.
34.Pengelola Pembayaran TPP adalah pejabat/pegawai yang diberi tugas menghimpun dan men5,'usun rekapitulasi perhitungan akhir perolehan TPP pada masing-masing Perangkat Daerah untuk diajukan ke Perangkat Daerah yang men.rngani urusan pengelola keuangan daerah.
35.Surat Permintaal Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP- LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
36.Surat Perintah Pencairan Dana yang selaljutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh bendahara umum daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
37.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
38.Surat pernyataan melaksanakan tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat yang berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas. 6

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN TPP

Pasal 2

(1)Pemberian TPP dimaksudkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja, disiplin yang tinggi, serta rasa tanggung jawab dalam mengabdikan diri kepada pemerintah daerah dan masyarakat. (21 Pemberian TPP bertujuan :
1. a.Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. b.Meningkatkan kinerja PNS dan Calon PNS;
3. c.Meningkatkan disiplin PNS dan Calon PNS;
4. d.Menjamin kesejahteraan PNS dan Calon PNS;
5. e.Meningkatkan integritas PNS dan Calon PNS.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

TPP diberikan berdasarkan kriteria:

a.Beban kerja;
b.Prestasi Kerja;
c.Kondisi Kerja;
d.Kelangkaan Profesi.

Pasal 4

Besaran TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi ke{a, dan kelangkaan profesi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dialokasikan untuk setiap kelas jabatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 9 BAB TV INSTRUMEN PEMBAYARAN TPP

Pasal 5

Pembayaran TPP PNS setiap bulan dinilai berdasarkan :

a.Penilaian Froduktivitas Kerja sebesar 6O% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan; dan
b.Penilaian Disiplin Kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang ditetapkan.

Pasal 6

Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas; dan/ atau penilaial dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai setiap bulan melalui Aplikasi E-Kinerja.

Pasal 7

Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja yang direkam menggunakan mesin presensi eletronik atau aplikasi presensi mobile.

BAB V

RUMUS PERHITUNGAN TPP

Pasal 8

Rumus Perhitungan jumlah TPP yang diterima setiap bulan oleh pegawai adalah sebagai berikut : { (Persentase produktivitas kerja x Besaran TPP) + (Persentase disiplin ke{a x Besaran TPP) ) x (1OO% - persentase pengurangan TPP) 10

BAB VI

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP Bagran Kesatu Pemberian TPP

Pasal 9

(1)TPP diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Daerah. (21 Pembayaran TPP bagi Calon PNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Surat Pengangkatan sebagai Calon PNS.
(5)Pembayaran TPP bagi Calon PNS formasi jabatan fungsional dibayarkan sebesar 8O% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatan fungsional tersebut.
(6)Pembayaran TPP bagi Calon PNS yang baru menyelesaikan sekolah kedinasan dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan T\rgas pada pemerintah daerah sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari Calon PNS menjadi PNS. l7l TPP diberikan kepada PNS pindah tugas dari kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota lain ke Pemerintah Daerah yang namanya tercantum dalam daftar gqji dan telah bertugas sekurang- kurangnya 12 (dua belas) bulan pada Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan T\rgas.
(8)TPP sebesar 10O7o (seratus persen) dibayarkan bagi PNS yang sedang menjalankan cuti tahunan. cuti karena alasan penting, dan cuti besar untuk keperluan ibadah dengal ketentuan melampirkan surat izin cuti.
(3)Pembayaran TPP bagi Calon PNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan T\rgas. (41 Pembayaran TPP bagi Calon PNS formasi jabatan pelalsana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan T\rgas sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari Calon PNS menjadi PNS. 11
(9)Pembayaran TPP bagi PNS yang melalsanakan tugas belajar berlaku ketentuan sebagai berikut :
1. a.TPP sebesar 1OO7o (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatannya bagi PNS yang tidak diberhentikan dari jabatannya selama menjalani tugas belajar, serta berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;
2. b.TPP sebesar 4Oo/o (empat puluh persen) dari penilaian disiplin ke{a TPP jabatar pelaksana kelas jabatan 6 (enam) yang ada pada perangkat daerah yang mengelola urusan kepegawaian jika PNS tersebut diberhentikan dari jabatannya selama menjalani tugas belajar.
3. c.TPP sebesar 1007o (seratus persen) dibayarkan bagi PNS yang telah diaktifkan kembali setelah menjalani tugas belajar berdasarkan Keputusan Bupati sesuai dengan jabatan yang ditetapkan, terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
(10)PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas yang mengalami mutasi jabatan dan/atau diberhentikan dari jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana, TPP dibayarkan berdasarkan tanggal surat pernyataan menduduki jabatan dari pejabat yang menggantikannya, dan dibayarkan sesuai jumlah hari kerja yang telah dijalani pada masing-masing unit keq'anya. TPP a. b. c.

Pasal 10

tidak diberikan kepada : PNS yang diberhentikan sementara sebagai PNS; PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; PNS yang berstatus tersangka dan ditahan baik itu yang dijalani pada rumah tahanan maupun tahanan rumah dan/ atau tahanan kota; PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya karena sedang dalam pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran disiplin sedang/berat; PNS yang sedang dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP); PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; PNS yang sedang menjalani cuti besar, kecuali untuk kepentingan agama; PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam atau diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat; , / q d e f. g. h. 1 12 PNS yang diperbantukan/ dipekerjalan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;

j.PNS dengan jabatan Fungsional Guru, dan Pengawas Sekolah.

(1)Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Sebesar 3% (tiga persen) untuk 1 (satu) hari tidal< masuk kerja tanpa keterangan, dari besaran TPP yang ditetapkan;
2. b.Sebesar 10O7o (seratus persen) untuk minimal 5 (lima) hari keda atau lebih secara kumulatif tanpa keterangan yang sah, dari besaran TPP yang ditetapkan.
(2)Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan be{alan, diberikan pengurangan TPP dari besaran TPP yang ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupalan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Pegawai yang pulang kerja sebelum waktu pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan TPP dari besaran TPP yang ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupatan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Pegawai yang melaksanakan cuti sakit atau cuti melahirkan hanya diberi TPP dari Penilaian Disiplin Kerja sebesar 4oo/o (empat puluh persen).
(5)Pegawai yang tidak mengikuti apel gabungan pada hari Senin, upacara hari Kesadaran Nasional, dan upacara hari besar nasional, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2%o (dua persen) dari Penilaian Disiplin Kerja, kecuali dengan alasan yang sah dan dibuktikan dengan dokumen pendukung.
(6)Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang, dikenakan pengurangan TPP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin PNS. 13

BAB VII

PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 12

Sanksi penundaan pembayaran TPP diberikan kepada :

a.PNS yang masih menguasai dan belum mengembalikan aset milik pemerintah daerah, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak yang bukan merupakal hak dan kewenangannya.
b.PNS yang wajib lapor namun belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sampai batas waktu yang ditentukan. Pegawai yang belum melaksanakan kewajiban melunasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BFK) atau Inspeldorat Daerah.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…