DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Ruang Lingkup; Bab 4. Bentuk dan Jenis BSPS; Bab 5. Persyaratan Penerima BSPS; Bab 6. Penetapan Calon Penerima BSPS; Bab 7. Penyaluran BSPS; Bab 8. Pembinaan dan Pendampingan Pelaksanaan BSPS; Bab 9. Pemantauan dan Evaluasi; Bab 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM A. Dasar Hukum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3.Bupati adalah Bupati Lembata.
4.Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lembata.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lembata.
6.Camat adalah Camat di Kabupaten Lembata.
7.Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan dalam wilayah Daerah.
8.Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 3 keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah.
9.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
10.Pembangunan Baru adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni.
11.Peningkatan Kualitas adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni sehingga menjadi rumah layak huni.
12.Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
13.Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
14.Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
15.Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
16.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang mempunyai kewenangan dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
17.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas.
18.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang terdiri dari unsur Dinas dan Unsur Desa/ Kelurahan untuk melakukan verifikasi dan validasi data Calon Penerima Bantuan.
19.Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan perumahan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
20.Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disebut Penerima BSPS adalah penerima Bantuan Stimulan per Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh Kepala Dinas /Pengguna Anggaran.
21.Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya di sebut KPB adalah kelompok penerima bantuan dengan ketentuan jumlah anggota KPB paling sedikit 10 (sepuluh) orang termasuk ketua dan bendahara.
22.Pihak Ketiga (suplayer) adalah perseorangan dan/atau badan usaha yang menyediakan material atau bahan bangunan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 4

BAB II

PENYELENGGARAAN BSPS A. Penyiapan Masyarakat

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman bagi Dinas, Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan masyarakat dalam melaksanakan penyaluran BSPS.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyaluran BSPS dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB III

KETENTUAN TEKNIS A. Pemilihan Tenaga Fasilitator Lapangan

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.bentuk dan jenis BSPS;
b.persyaratan Penerima BSPS;
c.penetapan calon Penerima BSPS;
d.penyaluran BSPS;
e.pembinaan dan pendampingan pelaksanaan BSPS; dan
f.pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

BENTUK DAN JENIS BSPS

Pasal 4

Bentuk dan jenis BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa uang. Penyaluran dana bantuan pemerintah dalam bentuk uang tidak dikenakan pajak.

Pasal 5

BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada Kelompok/ Perseorangan Penerima Bantuan untuk dibelanjakan dalam bentuk Material/ Bahan Bangunan dan upah kerja sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ Rencana Penggunaan Dana (RPD), dengan di dampingi oleh TFL.

Pasal 6

Jenis Kegiatan BSPS terdiri atas:

a.Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya; dan/atau
b.Pembangunan Baru Rumah Swadaya.

Pasal 7

(1)Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
1. a.keselamatan bangunan;
2. b.kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
3. c.kesehatan penghuni.
(2)Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 5
1. a.rusak ringan;
2. b.rusak sedang;
3. c.rusak berat; atau
4. d.rusak total.
(3)Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen nonstruktural.
(4)Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen nonstruktural dan salah satu komponen struktural.
(5)Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen nonstruktural.
(6)Rusak total sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi kerusakan pada seluruh komponen bangunan, baik komponen struktural maupun non struktural;
(7)Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

Pasal 8

(1)Kegiatan Pembangunan Baru Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi kegiatan:
1. a.Pembangunan Baru pengganti RTLH; atau
2. b.pembangunan rumah baru.
(2)Pembangunan Baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktural maupun komponen nonstruktural dengan kondisi rusak berat.
(3)Komponen struktural sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi pondasi, tiang/kolom, balok, dan rangka atap.
(4)Komponen nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.
(5)Ketentuan mengenai pembangunan rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di atas kavling tanah matang.

Pasal 9

Nilai BSPS ditetapkan dengan besaran sebagai berikut:

a.Pembangunan Baru Rumah Swadaya dan/atau pengganti RTLH sebesar Rp. 40.000.000,-
b.Peningkatan Kualitas :
1. 1.Rusak ringan sebesar Rp. 10.000.000,-
2. 2.Rusak sedang sebesar Rp. 15.000.000,- dan
3. 3.Rusak berat sebesar Rp. 25.000.000,- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 6

BAB V

PERSYARATAN PENERIMA BSPS

Pasal 10

(1)Penerima BSPS merupakan perseorangan.
(2)Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
2. b.memiliki atau menguasai tanah;
3. c.belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu rumah dengan kondisi tidak layak huni;
4. d.belum pernah memperoleh BSPS dan program lain yang berhubungan dengan bantuan rumah yang besumber dari APBN, APBD I, dan APBD II;
5. e.berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat;
6. f.diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya;
7. g.bersedia membentuk kelompok penerima bantuan (KPB); dan
8. h.bersedia membuat pernyataan yang berisi kesediaan bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan ini dan bersedia mengikuti ketentuan BSPS.
(3)Berkeluarga yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan:
1. a.Keluarga yang teridiri atas suami istri dan anak, suami dan anak atau istri dan anak;
2. b.Keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki KTP;
3. c.Keluarga yang terdiri atas lebih dari satu anggota keluarga diluar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu dan sebagainya yang salah satu atau lebih memiliki KTP;
4. d.Keluarga yang hanya beranggotakan satu orang penyandang disabilitas atau yang telah berusia lanjut minimal usia 58 tahun.
(4)Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan:
1. a.tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas bukti kepemilikan antara lain: 1) Sertifikat; 2) Akta Hibah; 3) Akta Jual Beli; 4) Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dari Kantor Pertanahan; 5) Bukti Pengusaan Tanah lainnya yang sah seperti surat keterangan dari pejabat terkait (Kepala Desa/ Lurah mengetahui Camat/ PPAT)
2. b.tidak dalam sengketa. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 7

Pasal 11

(1)Dalam hal Penerima BSPS berbentuk uang tetapi tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:
1. a.Pembatalan BSPS;
2. b.Penarikan kembali BSPS, jika penerima tidak memanfaatkan BSPS untuk pelaksanaan Pembangunan Baru Rumah Swadaya atau Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya; dan
3. c.pengembalian BSPS jika penerima menyalahgunakan BSPS yang diterima.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…