DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lembata Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Bab 3. Pembentukan; Bab 4. Pemberian Layanan; Bab 5. Pembinaan; Bab 6. Pengawasan; Bab 7. Pendanaan; Bab 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang aksesibel, perlu dilakukan percepatan pembentukan Pos Bantuan Hukum sampai pada tingkat Desa dan Kelurahan;
c.bahwa guna menjamin kepastian hukum dalam penyediaan layanan pos bantuan hukum desa/kelurahan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2.Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Posbankum Desa/Kelurahan adalah Pos Bantuan Hukum yang berada di desa/kelurahan untuk memberikan layanan bantuan hukum sebagai jaminan tersedianya akses keadilan yang merata di seluruh Indonesia.
3.Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, atau Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan.
4.Paralegal Berkompetensi dengan Identitas Certified Paralegal of Legal Aid yang selanjutnya disebut Paralegal Berkompetensi adalah Paralegal yang telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan Paralegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang selanjutnya disebut Kelompok Kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya.
6.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat.
7.Daerah adalah Kabupaten Lembata.
8.Bupati adalah Bupati Lembata.
9.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
11.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Posbankum Desa/Kelurahan meliputi:

a.kedudukan, tugas, dan fungsi;
b.pembentukan;
c.pemberian layanan;
d.pembinaan;
e.pengawasan; dan
f.pendanaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Posbankum Desa/Kelurahan berkedudukan di setiap kantor Desa atau kantor Lurah.

Pasal 4

Posbankum Desa/Kelurahan menjalankan sebagian tugas pos pelayanan terpadu di bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat.

Pasal 5

Posbankum Desa/Kelurahan menjalankan fungsi:

a.layanan informasi hukum, yaitu menjadi tempat sumber informasi hukum, perpustakaan hukum, dan informasi konsultasi hukum bagi Masyarakat Desa/Kelurahan;
b.layanan Bantuan Hukum dan advokasi, yaitu menjadi tempat koordinasi penyelesaian perkara hukum terutama bagi warga Desa/Kelurahan yang membutuhkan pendampingan hukum ke tahap litigasi;
c.layanan penyelesaian konflik/perkara melalui mediasi, yaitu menjadi tempat Kepala Desa dan/atau Lurah yang berstatus Nonlitigation Peacemaker dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa/Kelurahan secara nonlitigasi; dan
d.layanan rujukan Advokat, yaitu menjadi tempat rujukan bagi Paralegal untuk sengketa hukum yang mengarah pada litigasi baik oleh Advokat yang tergabung dalam pusat bantuan hukum terakreditasi maupun Advokat yang tergabung dalam organisasi Advokat.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 6

(1)Bupati bertanggung jawab dalam menyediakan dan memfasilitasi akses layanan bantuan hukum bagi Masyarakat di Daerah melalui pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah secara Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). terkoordinasi dengan unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi hukum.
(3)Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui tahapan:
1. a.persiapan; dan
2. b.penetapan.

Pasal 7

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

a.sosialisasi pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan; dan
b.penyusunan pengurus Posbankum Desa/Kelurahan.

Pasal 8

(1)Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab melakukan sosialisasi pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
(2)Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.maksud dan tujuan pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan;
2. b.kedudukan, tugas, dan fungsi Posbankum Desa/Kelurahan; dan
3. c.pemanfaatan layanan Posbankum Desa/Kelurahan.
(3)Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan dengan Kelompok Kadarkum dan/atau melalui media informasi lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Masyarakat setempat.

Pasal 9

(1)Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab melakukan penyusunan kepengurusan Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
(2)Pengurus Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang Paralegal Berkompetensi dari anggota Kelompok Kadarkum yang ditunjuk oleh Kepala Desa atau Lurah.
(3)Paralegal Berkompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Paralegal yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi.
(4)Tugas Paralegal Berkompoetensi pada Posbankum Desa/Kelurahan meliputi: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
1. a.melaksanakan kegiatan Posbankum Desa/Kelurahan dengan tujuan mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat sebagai bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa atau Kelurahan;
2. b.melaporkan hasil kegiatan Posbankum Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa atau Lurah melalui tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Desa/Kelurahan; dan
3. c.melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa/Lurah, dan/atau kebutuhan hukum Masyarakat Desa/Kelurahan.
(5)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Paralegal Berkompetensi bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
(6)Dalam hal pada Posbankum Desa/Kelurahan belum terdapat Paralegal Berkompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), layanan Posbankum Desa/Kelurahan dapat dilaksanakan oleh anggota Kelompok Kadarkum.
(7)Susunan kepengurusan Posbankum Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.

Pasal 10

Pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan dan penugasan Paralegal Berkompetensi pada Posbankum Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Keputusan Lurah.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…