1.Bidang Urusan Pendidikan
1.Aksesibilitas anak usia dini terhadap pendidikan anak usia dini masih rendah serta jumlah dan kualitas guru paud masih terbatas. Permasalahan rendahnya aksesibilitas dan kualitas guru di PAUD secara umum disebabkan oleh: Akses yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan; Rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya PAUD; Kualitas guru yang terbatas (jumlah dan kompetensi); serta mutu PAUD yang belum maksimal karena metode pembelajaran, kurikulum, dan fasilitas yang kurang memadai. Secara rinci dapat dijelaskan: 1 Aksesibilitas Rendah : Akses Tidak Merata: Akses terhadap layanan PAUD di daerah pedesaan lebih sulit karena faktor biaya. Kurangnya Kesadaran Orang Tua: Sebagian orang tua masih menganggap PAUD tidak penting atau beranggapan masa sekolah dimulai di SD, sehingga partisipasi dan kesadaran akan pentingnya stimulasi dini rendah. Kurikulum Kurang Standar: Mutu pembelajaran yang kurang memadai dan minimnya sarana dan prasarana akan menghambat akses anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik. 2 Jumlah dan Kualitas Guru Terbatas : Jumlah Guru Masih Terbatas: Hal ini mengakibatkan rasio guru dan siswa menjadi tidak seimbang, sehingga sulit untuk memberikan perhatian yang memadai bagi setiap anak. 76 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Kualitas Guru Terbatas: Kualifikasi guru sering tidak sesuai dengan bidang PAUD, ditambah pelatihan yang minimal, sehingga kemampuan guru dalam mengelola kelas masih kurang. Kesejahteraan Guru Belum Optimal: Sehingga memengaruhi motivasi dan kualitas kerja mereka.
2.Angka partisipasi sekolah cenderung menurun pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Angka partisipasi sekolah cenderung menurun pada jenjang pendidikan lebih tinggi karena faktor ekonomi keluarga, minimnya motivasi diri dari orang tua, kondisi geografis, serta rendahnya kualitas dan akses fasilitas pendidikan. Secara rinci dapat di jelaskan: 1 Faktor ekonomi keluarga: Biaya Pendidikan: Bagi keluarga miskin atau berpenghasilan rendah, biaya seragam, perlengkapan sekolah menjadi hambatan. Kebutuhan Mendesak: Anak terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tidak Ada Pekerjaan Tetap: Penghasilan yang tidak tetap membuat orang tua menganggap pendidikan sebagai beban tambahan, bukan investasi jangka panjang bagi anak-anaknya. 2 Faktor motivasi dan personal : Motivasi Anak: Rendahnya minat atau kemauan anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. (Kadang anak tidak mampu mengikuti pelajaran / merasa sekolah tidak menarik.)) Motivasi Orang Tua: Kurangnya dorongan dan dukungan dari orang tua untuk melanjutkan pendidikan anak. 3 Faktor Geografis dan Fasilitas: 77 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Jarak ke Sekolah: Lokasi sekolah yang jauh dan sulit diakses, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala. Keterbatasan Fasilitas: Kurangnya ketersediaan sekolah atau fasilitas memadai di daerah terpencil. 4 Faktor sosial dan lingkungan: Pengaruh Pergaulan yang Negatif: Mengakibatkan angka putus sekolah tinggi, serta kurangnya perhatian dari orang tua.
3.Jangkauan dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Lembata masih rendah. Aspek-aspek yang dapat memengaruhi rendahnya jangkauan dan mutu layanan pendidikan antara lain: 1 Permasalahan Jangkauan Layanan Pendidikan (Pemerataan Akses): antara daerah perkotaan dan pedesaan atau terpencil. Hambatan Geografis dan Infrastruktur: Sulitnya akses transportasi dan kondisi geografis menyebabkan fasilitas pendidikan sulit dijangkau. Keterbatasan Jumlah dan Lokasi Sekolah: Mutu sekolah yang layak di daerah tertentu memaksa siswa menempuh jarak yang jauh, meningkatkan risiko putus sekolah. Kesenjangan Fasilitas: Fasilitas di daerah terpencil seringkali tidak memadai dibandingkan di perkotaan. 2 Permasalahan Mutu Layanan Pendidikan: mencakup kualitas proses belajar mengajar dan hasil yang dicapai. Kualitas dan Kesejahteraan Guru: Banyak guru yang belum profesional atau kurang kompeten dalam menjalankan tugasnya, kesejahteraan mereka juga belum terpenuhi, menyebabkan rendahnya motivasi dan kualitas pengajaran. 78 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Kurikulum yang Belum Relevan: Terkadang kurikulum yang diterapkan tidak terlalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhan dan minat siswa, sehingga banyak lulusan yang menganggur atau tidak memiliki keterampilan yang mumpuni. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai: Seperti kebutuhan akan buku-buku, laboratorium, akses teknologi (internet). Manajemen Pendidikan yang Kurang Optimal: Masalah dalam manajemen sekolah dan birokrasi menghambat efektivitas alokasi sumber daya dan peningkatan mutu.
4.Terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan juga terbatasnya jumlah dan penyebaran guru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan. Permasalahan terbatasnya sarana dan prasarana pendikan serta terbatasnya jumlah dan penyebaran guru di setiap kecamatan disebapakan oleh akumulasi beberpa faktor seperti aspek Geografis, ekonomi, dan manajemen pendidkan, # Penybap keterbatasan sarana dan prasaran pendidikan: ~ faktor Geografis; wilaya yang terpencil dan sulitnya akses menyebapkan pembangunan infrastrukutur pendikkan, termasuk kgedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan menjadi sulit dan mahal di lokasi-lokasi tersebut. ~ keterbatasan Dana/anggaran: meskipu. Anggran pendidkan dialokasikan, keterbatasan dana seringkali menjadi kendala dalam penyediaan dan pemeliharan fasilitas secara merata di semua wilayah kecamatan, terutama di daerah yang secara finansial kurang berkembang. ~ kemiskianan dan kondisi sosial ekonomi; tingkat kemiskina di suatu daerah berdampak langsung pada prioritas pengeluarn dan cendrung kesulitan menglokasikan dana yang cukup untuk fasilitas pendidikan yang memeadai. 79 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan ~ perencnaan dan manajemen yang belum optimal; perencanaan tata kota atau wilayah yng tidak mempertimbangkan kebutuhan fasilitas endidikan secara merata dapat menyebapakan ketimpangan antara kita dan desa. # penyebap trbatasnya jumlah dan penyebaran guru: ~ faktor geografis dan aksesibilitas; sama seperti saran, kondis geografis menyulitkan distribusi guru secara merata. Banyak guru, erutama yang berkualitas enggan ditempatkan di derah terpencil karena ases yang sulit dan failitas hidup yang minim. ~ kesejahteraan dan remunerasi yang rendah; gaji dan tunjngan , terutama bagi guru honorer di daerah terpencil serngkali tidak memadai, sehingga minat calon guru menjadi sedikit. ~ maajemen dan ditribusi guru yang tidak efektif; distribusi guru seringkali bukan pads kuantitas, melainkan pada manajemen -enempatan yang tidak merata sehingga terjadi penumpukan guru di daerah kota dibandingkan dengan daerah terpencil. ~ kurangnya profesionlisme dan kualitas guru lokal; di beberpaa daerah ketersediaan guru lokal yang memenuhi standar kualifikasi masih terbatas, da kurangnya pendidka lanjutan yang dapat diakses oleh para pendidik. ~ minat kerja di daerah asal; individu memeilki kecendrungan tinggi untuk mencari pekerjaan, temasuk sebagai guru di kampung halaman atau daerah yg dekat dengan tempat tinggal, sehingga daerah terpencil sulit mendapat tenaga pengajar. 2 Bidang Urusan Kesehatan
1.Terbatasnya saran dan prasarana dan Sumber Data Manusia tenaga kesehatan. Permasalahan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan serta terbatasnya jumlah dan penyebaran guru di setiap kecamatan disebabkan oleh akumulasi beberapa faktor : 1 Keterbatasan saran dan prasarana (fasilitas fisik dan peralatan medis) 80 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Infrastruktur fisik yang kurang memadai : daerah pelosok masih memilikii puskesmas yang bangunannya sudah tua, sempit atau bahkan tidak layak pakai (minimnya fasilitas dasar seperti air bersih, listrik yang stabil). Peralatan medis yang tidak lengkap/ usang : kurangnya alat diagnositik esensial ( seperti USG, rotgen, atau alat laboratorium dasar) mengakibatkan diagnosis yang kurang akurat. Keterbatasan obat dan logistik kesehatan : kurangnya stok obat-obatan esensial, vaksin, dan bahan medis habis pakai dapat mengganggu pelayanan rutin dan penanganan kasus. Akses transportasi yang sulit : Di derah terpencil, ketiadaan atau rusaknya ambulance serta kondisi jalan yang buruk mepersulit rujukan pasien gawat darurat ke fasilitas yang lebih memadai atau lengkap. 2 Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan : ( berkaitan dengan jumlah, distibusi, dan kualitas tenaga medis). Jumlah tenaga kesehatan yang kurang : secara umum rasio dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan per jumlah penduduk masih rendah, terutama jika dibandingkan dengan standar internasional atau wilayah yang lebih maju Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata : terbatasnya tenaga kesehatan karena terjadi penumpukan di wilayah/ kecamatan tertentu. Kualitas dan kompetensi yng beragam : terdapat kesenjangan kompetensi di daerah tertentu karena jarang mendapat pelatihan atau pendidikan berkelanjutan yang memadai. 81 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Masalah retensi tenaga kesehatan : banyak tenaga kesehatan yang ditugaskan di daerah terpencil hanya bertahan dalam waktu singkat ( karena program wajip kerja seperti PTT telah berakhir) dan segera pindah ke kota atau fasilitas swasta yang menawarkan kondisi kerja dan penghasilan lebih baik.
2.Masih tingginya bayi gizi buruk dan prevalensi stunting. Permasalahan tingginya bayi gizi buruk dan prevalensi stunting mencakup akses terhadap makanan bergisi, pola asuh yang kurang optimal,kurangnya sanitasi dan kebersihan, serta akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas. Faktor Penyebab utama : 1 Faktor akses dan asupan gizi: Rendahnya akses terhadapa makan bergizi dan beragam, terutama protein hewani Asupan vitamin dan mineral yang tidak mencukupi Kegagalan pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) yang tepat Kurangnya asupan gizi yang cukup pada ibu hamil dan anak dalam 1000 hari pertama kelahiran (HPK) 2 Faktor pola asuh dan prilaku : Pola pengasuhan yang kuang tepat dari orangtua Kebiasaan makan anak yang tidak sehat Kurangnya pemahaman tetang pentingnya gizi seimbang dan praktik pemberian makanan yang benar 3 Faktor sanitasi dan kebersihan Sanitasi yang buruk dapat memicu infeksi berulang, yang menggangu tumbuh kembang dan daya tahan tubuh anak 4 Faktor akses dan pemanfaatan layanan kesehatan; 82 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai Pemanfatan posyandu dan program kesehatan yang belum optimal
3.Masih tingginya kejadian penyakit menular dan penyakit tidak menular. Permasalahan tingginya kejadian penyakit menular dan tidak menular disebabkan oleh: 1 Permaslaahan Penyakit tidak menular (PTM) Gaya hidup tidak sehat : mayoritas masyarakat memiliki kebiasan yang berkontribusi terhadap PTM, seperti kurangnya aktivitas fisik, kurangnya konsumsi buah dan sayur, merokok. Faktor resiko metabolik : peningkatan PTM juga terkait dengan faktor metabolik seperti hipertensi, serta kadar gula darah yang tinggi. Keterbatasan deteksi dini : angka kunjungan pemeriksasn rutin masih rendah, padahal deteksi dini sangat penting karena PTM seringkali berkembang tanpa gejala awal yang jelas. 2 Permasalahan pada penyakit menular Peningkatan kasus penyakit tertentu : meskipun program pencegahan terus ditingkatkan, ada beberapa penyakit menular yang khususnya justru menunjukan tren peningkatan ( HIV dan AIDS, kusta, Diare) Faktor resiko penularan : bebarapa pemicu penularan penyakit antara lain prilaku beresiko seperti hubungan seks yang tidak aman, penggunaan narkotika, serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Keterbatasan edukasi dan kesadaran; mayarakat da petugas kesehatan (kader) masih memiliki keterbatasan informasi terkait pencegahan dan deteksi dini. 83 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
4.Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan disebabkan oleh beberapa faktor kompleks, yang dapat dikelompokan menjadi faktor internal masyarakat dan faktor eksternal dari sistem kesehatan atau pemerintah. 1 Faktor internal masyarakat : Kurangnya pengetahuan dan kesadaran : banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya program kesehatan, manfaatnya, dan bagaimana cara berpartisipasi. Kesadaran akan kebersihan lingkungan juga masih rendah. Kepercayaan dan pengalaman masa lalu : adanya ketidakpercayaan terhadap sistem atau program kesehatan tertentu, mungkin karena pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu, dapat menghambat partisipasi. Praktik dan keyakian tradisional yang bertentangan dengan layanan medis moderen. Keterbatasan waktu dan sumber daya : masyrakat terutama di daerah pedesaan atau dengan tingkat ekonomi rendah, seringkali memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya( uang) yang dialokasikan untuk kegiatan non ekonomi, termasuk partisipasi dalam program kesehatan Ketidaksesuai dengan kebiasaan : program kesehatan yang bertentangan dengan kebiasaan sehari-hari atau norma sosial yang sudah melekat di masyarakat cendrung akan ditolak atau sulit diterima. Ketergantungan : adanya mentalitas ketergantungn pada bantuan luar (pemerintah atau lembaga) dapat menghambat proses kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan mereka sendiri. 2 Faktor eksternal (Sistem dan Pemerintah); 84 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Keterbatasan sosialisasi dan informasi : kurangnya sosialisasi yang efektf dan terstruktur mengenai program kesehatan membuat masyarakat tidak mengetahui adanya program tersebut atau bagaimana cara mengaksesnya kurangnya ketersediaan layanan dan tenaga medis : terutama didaerah terpenci, keterbatasan infrastruktur kesehatan dan kurangnya tenaga medis yang memadai dapat menyulitkan masyarakat untuk mengakses layanan, sehingga motivasi untuk berpartisipasi rendah. Ketidakpercayaan pada program partisipatif : terkadang, masyarakat merasa bahwa partisipasi masyarakat tidak benar-benar didengar atau tidak berdampak signifikan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kesehatan, yang mengarah pada apatisme. Dukungan tidak memadai : kurangnya dukungan yang konsisten dari pemerintah daerah, baik dalam hal kebijakan maupun sumber daya, juga menjadi hambatan berarti dalam pelaksanan program kersehatan berbasis masyarakat.
3.Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.Belum adanya perbaikan nyata terhadap akses air bersih.
1.Kurangnya infrastruktur: Infrastruktur air bersih yang ada mungkin tidak memadai atau sudah rusak, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
2.Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya, seperti dana, teknologi, dan sumber daya manusia, dapat menghambat pembangunan infrastruktur air bersih.
3.Pengelolaan yang tidak efektif: Pengelolaan air bersih yang tidak efektif dapat menyebabkan sumber daya air bersih tidak terdistribusi secara merata dan tidak terjaga dengan baik. 85 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
4.Kurangnya kesadaran masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih dan cara menggunakannya secara efektif dapat menyebabkan sumber daya air bersih tidak terjaga dengan baik.
5.Perubahan iklim: Perubahan iklim dapat menyebabkan kemarau yang lebih panjang dan intensitas hujan yang lebih tinggi, sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih.
6.Pertumbuhan penduduk: Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat meningkatkan kebutuhan air bersih, sehingga dapat menyebabkan kekurangan air bersih jika tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai.
7.Kurangnya koordinasi antar lembaga: Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dapat menyebabkan upaya pembangunan air bersih tidak efektif dan tidak berkelanjutan.
2.Melengkapi kebijakan dan pengaturan soal organisasi dan tata kerja institusi atau lembaga yang bertugas mengelola prasarana dan sarana yang ada.
1.Tumpang tindih tugas dan wewenang: Tumpang tindih tugas dan wewenang antara lembaga-lembaga yang terkait dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan dalam pengelolaan prasarana dan sarana.
2.Kurangnya koordinasi antar lembaga: Kurangnya koordinasi antar lembaga dapat menyebabkan pengelolaan prasarana dan sarana tidak efektif dan tidak efisien.
3.Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya, seperti dana, teknologi, dan sumber daya manusia, dapat menghambat pengelolaan prasarana dan sarana yang efektif.
4.Kurangnya standar operasional: Kurangnya standar operasional yang jelas dapat menyebabkan pengelolaan prasarana dan sarana tidak konsisten dan tidak efektif. 86 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
5.Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan prasarana dan sarana dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
6.Kurangnya kapasitas lembaga: Kurangnya kapasitas lembaga, seperti kelembagaan, sumber daya manusia, dan teknologi, dapat menghambat pengelolaan prasarana dan sarana yang efektif.
7.Kurangnya regulasi yang jelas: Kurangnya regulasi yang jelas dapat menyebabkan ketidakpastian dan kebingungan dalam pengelolaan prasarana dan sarana.
3.Perangkat pengaturan masih jauh dari operasional sehingga pengelolaan, terutama pemeliharaan, prasarana dan sarana menjadi terbatas.
1.Kurangnya implementasi: Perangkat pengaturan yang ada mungkin tidak diimplementasikan secara efektif, sehingga pengelolaan prasarana dan sarana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2.Keterbatasan sumber daya: Keterbatasan sumber daya, seperti dana, teknologi, dan sumber daya manusia, dapat menghambat implementasi perangkat pengaturan.
3.Kurangnya koordinasi antar lembaga: Kurangnya koordinasi antar lembaga dapat menyebabkan perangkat pengaturan tidak diimplementasikan secara efektif dan tidak ada kesamaan persepsi.
4.Kurangnya standar operasional: Kurangnya standar operasional yang jelas dapat menyebabkan pengelolaan prasarana dan sarana tidak konsisten dan tidak efektif.
5.Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi dapat menyebabkan perangkat pengaturan tidak diimplementasikan secara efektif dan tidak ada perbaikan yang dilakukan. 87 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
6.Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat menyebabkan pengelolaan prasarana dan sarana tidak transparan dan tidak akuntabel.
7.Keterlambatan dalam pengambilan keputusan: Keterlambatan dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan pengelolaan prasarana dan sarana tidak efektif dan tidak efisien.
4.Data-data yang reliabe dan valid atas prasarana dan sarana air limbah sangat terbatas.
1.Kurangnya sistem pengumpulan data: Kurangnya sistem pengumpulan data yang efektif dapat menyebabkan data yang dikumpulkan tidak akurat atau tidak lengkap.
2.Keterbatasan teknologi: Keterbatasan teknologi dapat menghambat pengumpulan dan analisis data yang akurat dan efektif.
3.Kurangnya sumber daya manusia: Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dapat menyebabkan data yang dikumpulkan tidak akurat atau tidak lengkap.
4.Kurangnya standarisasi data: Kurangnya standarisasi data dapat menyebabkan data yang dikumpulkan tidak dapat dibandingkan atau dianalisis secara efektif.
5.Kurangnya integrasi data: Kurangnya integrasi data antara lembaga- lembaga yang terkait dapat menyebabkan data yang dikumpulkan tidak lengkap atau tidak akurat.
6.Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi dapat menyebabkan data yang dikumpulkan tidak akurat atau tidak efektif dalam mendukung pengambilan keputusan.
7.Keterbatasan anggaran: Keterbatasan anggaran dapat menghambat pengumpulan dan analisis data yang akurat dan efektif. 88 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
5.Terbatasnya jalan beraspal dibanding keseluruhan panjang jalan, dan sebagian besar jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat.
1.Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran dapat menghambat pembangunan dan perbaikan jalan.
2.Keterlambatan dalam proses pembangunan: Keterlambatan dalam proses pembangunan dapat menyebabkan jalan tidak dapat dibangun atau diperbaiki secara tepat waktu.
3.Kurangnya perawatan rutin: Kurangnya perawatan rutin dapat menyebabkan jalan menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi secara optimal.
4.Kerusakan akibat alam: Kerusakan akibat alam, seperti banjir atau gempa bumi, dapat menyebabkan jalan menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi secara optimal.
5.Kurangnya teknologi: Kurangnya teknologi dapat menghambat pembangunan dan perbaikan jalan yang efektif dan efisien.
6.Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi dapat menyebabkan pembangunan dan perbaikan jalan tidak efektif dan tidak efisien.
7.Peningkatan lalu lintas: Peningkatan lalu lintas dapat menyebabkan jalan menjadi rusak lebih cepat dan memerlukan perbaikan yang lebih sering.
6.Infrastruktur irigasi teknis yang mengairi areal persawahan juga banyak yang rusak dan belum diperbaiki sama sekali, misalnya jaringan irigasi waikomo.
1.Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran dapat menghambat perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi yang rusak.
2.Keterlambatan dalam proses perbaikan: Keterlambatan dalam proses perbaikan dapat menyebabkan infrastruktur irigasi tidak dapat berfungsi secara optimal.
3.Kurangnya perawatan rutin: Kurangnya perawatan rutin dapat menyebabkan infrastruktur irigasi menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi secara optimal. 89 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
4.Kerusakan akibat alam: Kerusakan akibat alam, seperti banjir atau gempa bumi, dapat menyebabkan infrastruktur irigasi menjadi rusak dan tidak dapat berfungsi secara optimal.
5.Kurangnya teknologi: Kurangnya teknologi dapat menghambat perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi yang efektif dan efisien.
6.Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi dapat menyebabkan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi tidak efektif dan tidak efisien.
4.Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1.Masih banyak rumah tidak layak huni akibat standar konstruksi yang kurang terpenuhi.
1.Kurangnya pengawasan dan penegakan regulasi: Kurangnya pengawasan dan penegakan regulasi dapat menyebabkan standar konstruksi tidak dipenuhi oleh pengembang atau pemilik rumah.
2.Kurangnya pengetahuan dan keterampilan: Kurangnya pengetahuan dan keterampilan di kalangan pekerja konstruksi dapat menyebabkan standar konstruksi tidak dipenuhi.
3.Biaya konstruksi yang rendah: Biaya konstruksi yang rendah dapat menyebabkan penggunaan bahan material yang tidak berkualitas dan tidak memenuhi standar konstruksi.
4.Kurangnya akses ke pembiayaan: Kurangnya akses ke pembiayaan dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat membangun atau memperbaiki rumah yang layak huni.
5.Kurangnya perencanaan tata ruang: Kurangnya perencanaan tata ruang dapat menyebabkan pembangunan rumah tidak teratur dan tidak memenuhi standar konstruksi. 90 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
6.Kurangnya partisipasi masyarakat: Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tidak terwakili dalam pembangunan rumah.
2.Masih lemahnya pengelolaan dan penegakan aturan terhadap pembangunan perumahan, terutama di daerah pinggiran kota.
1.Kurangnya sumber daya manusia: Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dapat menyebabkan pengelolaan dan penegakan aturan tidak efektif.
2.Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran dapat menghambat pengelolaan dan penegakan aturan yang efektif.
3.Kurangnya transparansi dan akuntabilitas: Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat menyebabkan pengelolaan dan penegakan aturan tidak transparan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
4.Kurangnya regulasi yang jelas: Kurangnya regulasi yang jelas dapat menyebabkan pengelolaan dan penegakan aturan tidak efektif dan tidak pasti.
5.Kurangnya penindakan terhadap pelanggaran: Kurangnya penindakan terhadap pelanggaran dapat menyebabkan pengelolaan dan penegakan aturan tidak efektif dan tidak menimbulkan efek jera.
5.Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.Belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 1 Masih rendahnya kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas 2 Belum optimalnya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 3 Masih rendahnya sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum 4 Terbatasnya regulasi terkait penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 91 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
2.Belum optimalnya upaya penegakan perda/perkada 1 Belum optimalnya pembinaan dan penyuluhan terhadap pelanggar perda/perkada 2 Masih rendahnya sarpras penegakan perda 3 Masih rendahnya sosialisasi penegakan perda dan perkada kepada masyarakat 4 Masih rendahnya kualitas dan kuantitas PPNS penegak perda
3.Masih rendahnya upaya pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran 1 Masih minimnya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2 Terbatasnya SDM aparatur pemadam kebakaran 3 Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran 4 Masih terbatasnya penyediaan data dan informasi terkait kebakaran 6 Bidang Urusan Sosial 1. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Lembata. Permasalahn tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Lembata terutama bersumber dari tingkat kemiskinan yang tinggi dan tantangan dalam penanganan sosial yang efektif Beberapa permasalahan yang dapat diindetifikasi meliputi : 1 Fakor penyebab utama : Tingkat kemiskinan yang signifikan : angka kemiskinan di Kabupaten Lembata masih relatif tinggi, tercatat 24,22% ( meskipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya). Kemiskina menjadi akar dari berbagai masalah kesejahteraan sosial lainya, seperti kekurangan gizi, akses pendidikan rendah, dan kesehatan yang buruk. Ketidak merataan pembangunan dan akses layanan : terdapat kesenjangan pembangunan antar wilayah, yang menyebapkan n kases masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan infrasturuktur masih belum optimal dan merata. 92 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan : sebagian besar masyarakat bergantung pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim dan harga komoditi yang tidak stabil, mempengaruhi pendapatan dan ketahanan ekonomi keluarga. Kesehatan dan pendidkan yag memperburuk IPM : masalah kesehatan (seperti stunting) dan tingkat pendidikan yang rendah turut memperburuk indekspembangunan manusia (IPM) di Lembata, yang secara langsung berkontribusi pada tinggianya jumlah PMKS Permasalahan data dan penyaluran bantuan : proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial secara manual seringkali menimbulkan masalah seperti data ganda, keterlambatan penyaluran, dan kurangnya transparansi, seingga bantuan tidak tepat sasaran. Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) menjadi sasaran intervensi, namun tantangan dalam pemutakhiran data yang akurat masih ada. 2 Tantangan Penanganan : Koordinasi lintas sektor : diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih baik guna menangani masalah sosial ekonomi kemasyarakatan secara terpadu. Keterbatasan sumber daya : keterbatasalan balai latihan kerja (BLK) dan fasilitas perlindungan sosial lainya menjadi tantangan dalam meningkatakan keterampilan dan perlindungan bagi PMKS Target penanganan yang ambisisus : pemerintah daerah menargetkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim pada tahaun 2026, yang memerlukan upaya luar biasa dan kolaborasi dari berbagai pihak.
2.Perlindungan dan jaminan sosial terutama pendataan dan pengelolaan fakir miskin daerah belum optimal. Permasalahan utama dalam perlindungan dan jaminan sosial, khususnya terkait pendataan dan pengelolaan fakir miskin di daerah yang belum optimal, berakar pada isu akurasi dan validasi data, serta koordinasi antar 93 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan lembaga. 1 Akurasi dan validasi data yang bermasalah : Sumber data berbeda: terdapat potensi penggunaan data kemiskinan dari berbagai sumber yang berbeda-beda (misalnya data BPS dan data pemerintah daerah) yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam pemetaan program. Ketidakakuratan data lapangan: temuan di lapangan sering menunjukkan bahwa data tentang orang miskin banyak yang bermasalah (tidak valid atau tidak akurat), yang berdampak langsung pada ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial. Keterlambatan pemutakhiran data: proses pemutakhiran data sering tertinggal dari kondisi aktual di lapangan, sehingga bantuan tidak tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan saat ini. 2 Koordinasi dan sinergi yang lemah : Kurangnya sinergi pusat dan daerah: ketiadaan koordinasi dan sinergi yang optimal antara pemerintah pusat (Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri) dan pemerintah daerah menyebabkan sistem pendataan terpadu (seperti Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation / SIKS-NG) tidak berjalan dengan baik. Lemahnya institusi pengelola: institusi atau lembaga di tingkat daerah yang mengelola program pengentasan kemiskinan seringkali lemah dalam kapasitas dan mekanisme sistem pencatatan. Ketidakterpaduan program dan anggaran: permasalahan data sasaran yang tidak akurat menghambat keterpaduan program, anggaran, dan sasaran, sehingga efektivitas program penurunan kemiskinan menjadi 94 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan tidak optimal. 3 Aspek teknis dan SDM: Standar klasifikasi belum seragam: penentuan klasifikasi miskin terkadang masih bersifat subjektif dan belum memiliki standar yang seragam di berbagai daerah. Keterbatasan akses dan pemahaman: sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil, mungkin kurang memahami manfaat dan cara mengakses program jaminan sosial, serta proses pendataan yang ada. Bidang Urusan Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Permasalahan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, pola asuh keluarga yang kurang ideal, dampak negatif teknologi (gadget), dan lingkungan yang tidak aman. Selain itu, minimnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dan anak, lemahnya penegakan hukum, serta menurunnya ketahanan keluarga juga turut memperbesar risiko terjadinya kekerasan. 1 Faktor penyebap utama: Faktor ekonomi : Masalah ekonomi dalam keluarga dapat memicu ketegangan dan kekerasan Pola asuh : Pola asuh yang tidak tepat dari keluarga beresiko menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kekerasan. Dampak teknologi : Penggunaan gadget dan internet secara berlebihan dapat menjadi pemicu kekerasan, termasuk kekerasan siber, serta memengaruhi pola asuh anak. 95 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Lingkungan : Faktor lingkungan yang tidak kondusif dan minimnya pengawasan, baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat, dapat meningkatkan risiko kekerasan. 2 Faktor Pendukung : Minimnya pemahaman : Kekurangan pemahaman tentang hak-hak anak dan perempuan, edukasi seksual, serta nilai-nilai agama membuat korban sulit melaporkan atau bahkan tidak sadar bahwa dirinya adalah korban. Ketahana keluarga : Lemahnya ketahana keluarga dalam menciptakan lngkungan yang harmonis dan sejahtera menjadi faktor penting yang mendudkung terjadinya kekerasan. Lemahnya sistem pencegahan dan penanganan: Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran dan jumlah tenaga ahli, membuat lembaga layanan tidak mampu bekerja secara optimal untuk menangani kasus yang ada. Rendahnya pelaporan kasus: banyak kasus kekerasan yang tidak terlaporkan, sehingga angka kekerasan sebenarnya jauh lebih tinggi dari data yang tercatat.
2.Masih rendahnya presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan lembaga swasta. Permasalahan rendahnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan lembaga sewasata disebapakan oleh berbagai faktor kompleks yang bersifat struktural dan kultur 1 Faktor kultural dan sosial : Budaya patriaki : Adanya budaya dan adat istiadat yang bias gender masih kuat di masyarakat, menempatkan perempuan pada posisi subordinat (nomor dua) dan membatasi peran mereka di sektor publik Stereotip gender : Adanya pelabelan atau pandangan klise bahwa bidang- bidang tertentu seperti manajerial tingkat tinggi lebih cocok untuk laki- laki, 96 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Beban ganda : Perempuan seringkali menghadapai tuntuan untuk menjalankan peran domestik (mengurus rumah-tangga dan keluarga) sekaligus peran publik (bekerja), yang menyebabkan beban kerja ganda dan menghambat kemajuan karier mereka. Pola pikir masyarakat : Menganggap rendah kaum perempuan atau kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan juga turut membatasi partisipasi mereka. Akses pendidikan dan pelatihan yang kurang memadai : Meskipun akses pendidikan meningkat, habatan terkait norma sosial dan biaya terkadang masih menghambat perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi atau pelatihan spesifik yang dibutuhkan untuk posisi tertentu. 2 Faktor struktural dan institusional : Diskiriminasi ditempat kerja : Masih terjadi diskriminasi dalam bentuk kesenjangan gaji, kurangya kesempatan promosi ke posisi kepemimpinan. Perlindungan hukum yang kurang optimal: Meskipun ada upaya perlindungan hukum yang dirasakan masih kurang memadai atau implikasi kebijakan yang ada belum berjalan maksimal, sperti dalam penerapan kasus penerapan kuota 30% perempuan dalam politik yang hanya di tingkat pencalonan dan bukan keterpilihan. Ketiadaan infrastruktur pendudukung : Kurangnya fasilitas atau kebijakan yang ramah perempuan ditempat kerja ( seperti tempat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel) menyulitkan perempuan untuk menyeimbangkan karier dan kehidupan keluarga. 97 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Kesenjangan partisipsi angkatan kerja: Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan secara umum masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang secara otomatis mengurangi jumlah potensi kandidat perempuan untuk posisi di pemerintahan dan sewasta.
8.Bidang Urusan Pertanahan
1.Masih banyaknya sengketa pertanahan di daerah termasuk tanah ulayat.
1.Kurangnya kejelasan status hukum tanah: Kurangnya kejelasan status hukum tanah dapat menyebabkan sengketa pertanahan karena tidak ada kejelasan tentang kepemilikan dan hak atas tanah.
2.Tumpang tindih hak: Tumpang tindih hak antara hak adat dan hak formal dapat menyebabkan sengketa pertanahan karena perbedaan persepsi tentang kepemilikan dan hak atas tanah.
3.Kurangnya pengakuan hak masyarakat adat: Kurangnya pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat dapat menyebabkan sengketa pertanahan karena masyarakat adat merasa hak-hak mereka tidak dihormati.
4.Pengambilalihan tanah tanpa kompensasi: Pengambilalihan tanah tanpa kompensasi yang adil dapat menyebabkan sengketa pertanahan karena masyarakat merasa hak-hak mereka tidak dihormati.
5.Kurangnya akses ke mekanisme penyelesaian sengketa: Kurangnya akses ke mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dapat menyebabkan sengketa pertanahan tidak dapat diselesaikan secara adil dan efektif.
6.Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum: Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak atas tanah dapat menyebabkan sengketa pertanahan karena masyarakat tidak mengetahui hak-hak mereka.
2.Belum optimalnya penertiban pendataan luas dan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah untuk memastikan
1.Kurangnya data yang akurat: Kurangnya data yang akurat tentang luas dan status kepemilikan tanah milik Pemerintah Daerah dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola tanah secara efektif. 98 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan status kepemilikan tanah. 2. Kurangnya sertifikasi tanah: Kurangnya sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah dapat menyebabkan status kepemilikan tanah tidak jelas dan berpotensi menimbulkan sengketa.
3.Kurangnya sumber daya manusia: Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dapat menyebabkan pendataan dan sertifikasi tanah tidak efektif.
4.Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran dapat menghambat pendataan dan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah.
5.Kurangnya teknologi: Kurangnya teknologi dapat menghambat pendataan dan sertifikasi tanah yang efektif dan efisien.
6.Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi dapat menyebabkan pendataan dan sertifikasi tanah tidak efektif dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7.Kurangnya partisipasi masyarakat: Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menyebabkan pendataan dan sertifikasi tanah tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
9.Bidang Urusan Lingkungan Hidup
1.Kajian lingkungan hidup untuk seluruh aktivitas pembangunan masih sangat terbatas.
1.Kurangnya data lingkungan: Kurangnya data lingkungan yang akurat dan komprehensif dapat menyebabkan kajian lingkungan hidup tidak efektif.
2.Kurangnya sumber daya manusia: Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang lingkungan hidup dapat menyebabkan kajian lingkungan hidup tidak efektif.
3.Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran dapat menghambat pelaksanaan kajian lingkungan hidup yang komprehensif.
4.Kurangnya regulasi: Kurangnya regulasi yang jelas dan efektif tentang kajian lingkungan hidup dapat menyebabkan kajian lingkungan hidup tidak menjadi prioritas. 99 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
5.Kurangnya teknologi: Kurangnya teknologi yang memadai dapat menghambat pelaksanaan kajian lingkungan hidup yang efektif dan efisien.
6.Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi dapat menyebabkan kajian lingkungan hidup tidak efektif dan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2.Masih belum optimalnya penanganan persampahan di Kota Lewoleba.
1.Kurangnya infrastruktur persampahan: Kurangnya infrastruktur persampahan yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah yang layak dan sistem pengangkutan sampah yang efektif.
2.Kurangnya kesadaran masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar.
3.Kurangnya partisipasi masyarakat: Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti pemilahan sampah dan pengurangan sampah.
4.Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
5.Kurangnya teknologi: Kurangnya teknologi yang memadai untuk pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
6.Kurangnya koordinasi antar lembaga: Kurangnya koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan sampah.
7.Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.
8.Kurangnya penindakan terhadap pelanggaran: Kurangnya penindakan terhadap pelanggaran pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan regulasi. 100 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
3.Masih tingginya data kerusakan lingkungan.
1.1Kurangnya kesadaran masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi aktivitas yang dapat merusak lingkungan.
2.Kurangnya penegakan hukum: Kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan.
3.Kurangnya regulasi: Kurangnya regulasi yang jelas dan efektif untuk melindungi lingkungan.
4.Kurangnya teknologi ramah lingkungan: Kurangnya penggunaan teknologi ramah lingkungan yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
5.Kurangnya investasi lingkungan: Kurangnya investasi dalam bidang lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan pengolahan limbah.
6.Kurangnya pendidikan lingkungan: Kurangnya pendidikan lingkungan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan.
7.Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.
10.Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Belum optimalnya Kualitas Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta Pemanfataan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Keterbatasan Sumber Daya baik sumber daya manusia maupun anggaran yang berdampak pada minimnya fasilitas yang memadai, serta kurangnya keahlian dalam mengoperasikan sistem teknologi 2 Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, menjadi penyebab rendahnya tingkat kepemilikan dokumen. 3 Belum ada OPD yang melakukan kerjasama Pemanfatan Data Kependudukan 101 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan 11 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.Terbatasnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan. Permaslaah utama terkait terbatasnya kapasitas aparatur pemerintahan desa/kelurahan mencakup beberapa aspek krusial yang berdampak langsung pasa efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayana publik 1 Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM); Tingkat pendidikan yang relatif rendah : banyak aparatur desa, termasuk kepala desa dan perangkat lainnya, memiliki latar belakang pendidkan setingkat SMA atau bahkan SMP, yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap regulasi dan tugas admistrasi yang kompleks. Ketebatasan pengetahuan dan keterampilan : aparatur seringkali kurang memiliki keterampilan teknis yang diperlukan, terutama dalam pemanfatan teknologi informasi, pengelolaan admistrasi, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan desa (termasuk dana desa) Ketidakpahaman terhadap tugas dan fungsi pokok : beberapa pelaku pembangunan ditingkat desa/kelurahan belum sepenuhnya memahami tugas dan fungsi mereka, yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan menjadi tidak optimal. 2 Dampak pada penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik Pelayanan masyarakat belum optimal: keterbatasan kapasitas SDM berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, uang sering kali belum efisien dan efektif. Adminstrasi dan tatakelola yang lemah : manajemen adminstrasi desa, termasuk dokumenstrasi regulasi dan sistem informasi desa, belum dimanfatkan secara optimal, yang mengarah pada tata kelola pemerintahan yang kurang baik. 3 Faktor penghambat pengembangan kapasitas : 102 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Keterbatasan anggaran dan sumber daya : anggaran yang tersedia di tingkat desa untuk program peningkatan kapasitas terbatas Kurangnya pelatihan yang efektif dan berkelanjuan : meskipun ada program. Pelatihan, implementasinya belum merata atau tidak sesuai dengan kebutuhan spesifik di lapangan. Ketimpangan infrastruktur dan teknologi : akses terhadapa infrastruktur dan teknologi seperti internet, masih menjadi tantangan dibebrapa wilayah, yang menghambat kemampuan aparatur untuk mengakses informasi dan pelatihan online
2.Terbatasnya kapasitas kelembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat. Permaslaahan terkait terbatasnya kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga adat desa/kelurahan, dan masyarakat hukum adat mencakup aspek SDM, regulasi, admistrasi, dan pendanaan. 1 Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) : Kuntitas dan kualitas anggota : jumlah anggota atau pengurus lembaga tidak mencukupi, dan seringkali kurang memiliki kompetensi atau kealihan yang relevan dalam manajemen organisasi, perencanaan program, atau adminstrasi Pemahaman tugas dan fungsi : para pelaku di lembaga-lembaga sering kali belum sepenuhnya memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka, yang menghambat kenerja optimal dan efektivitas program. 2 Kelemahan dalam aspek regulasi dan adminstrasi : Regulasi belum optimal : belum semua desa/kelurahan memilki regulasi internal ( seperti peraturan desa atau SK) yang jelas dan terdokumentasi dengan baik mengenai pembentukan , peran, dan mekanisme kerja lembaga-lembaga tersebut. 103 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Admistrasi yang belum tertata : sistem adminstrasi dan dokumentasi kegiatan seringkali belum dimanfatkan secara optimal, menyebabkan kesulitan dalam pelaporan, evaluasi dan akuntabilitas. Ketidakjelasan peran : terdapat tumpang tindih atau ketidakjelasan dalam pembagian peran antar lembaga kemasyarakata (seperti RT<RW<PKK, Karangtaruna) dengan lembaga adat dan pemerintah desa/kelurahan 12 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.Optimalisasi KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. Permaslaahan utama dalam optimalisasi komunikasi informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal meliputi beberapa aspek : 1 Faktor budaya dan nilai tradisional, adanya nilai-nilai budaya dan tradisi tertentu dalam masyarakat yang sulit diubah seperti : Budaya patriaki: pengambilan keputusan terkait KB seringkali didominasi oleh suami atau figur laki-laki dalam keluarga, sehingga KIE harus melibatkan tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki atau tokoh masyarakat. Keinginan memiliki anak banyak/ jenis kelamin tertentu : beberapa budaya masih menganggap banyak anak sebagai sumber kekuatan atau jaminan masa depan, atau adanya preferensi jenis kelamin terentu, yang menghambat partisipasi dalam program KB. 2 Faktor agama : meskipun banyak tokoh agama mendukung KB, masih ada interpretasi atau pandangan keagamaan tertentu yang membatasi anak atau melarang penggunaan metode kontrasepsi tertentu, yang memerlukan pendekatan KIE yang hati-hati dan sensitif secara agama. 104 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Kurangnya dukungan dari pihak terkait : optimalisasi KIE berbasis kearifan lokal memerlukan dukungan kuat dari pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat. Terkadang kurangnya koordinasi atau komitmen dari pihak-pihak ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.
13.Urusan Perhubungan 1. Pengelolaan pelayanan perhubungan darat dan pelayaran belum optimal.
1.Kurangnya infrastruktur: Kurangnya infrastruktur perhubungan darat dan pelayaran yang memadai, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas pendukung lainnya.
2.Kurangnya koordinasi antar lembaga: Kurangnya koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengelolaan perhubungan darat dan pelayaran.
3.Kurangnya regulasi: Kurangnya regulasi yang jelas dan efektif untuk mengatur pelayanan perhubungan darat dan pelayaran.
4.Kurangnya pengawasan dan evaluasi: Kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan perhubungan darat dan pelayaran yang efektif dan efisien.
5.Kurangnya teknologi: Kurangnya penggunaan teknologi yang memadai untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan pelayanan perhubungan darat dan pelayaran.
6.Kurangnya sumber daya manusia: Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam bidang perhubungan darat dan pelayaran.
7.Kurangnya anggaran: Kurangnya anggaran untuk pengelolaan perhubungan darat dan pelayaran yang efektif dan efisien.
8.Kurangnya keselamatan: Kurangnya keselamatan dalam pelayanan perhubungan darat dan pelayaran yang dapat membahayakan pengguna jasa. 105 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
14.Urusan Komunikasi dan Informatika
1.Belum optimalnya pengelolaan e- Government di lingkup Pemerintah Daerah.
1.Kebijakan dan Regulasi Belum Kuat Belum ada atau belum optimalnya penerapan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang menjadi payung hukum e-Government. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum merujuk sepenuhnya pada pedoman nasional (PermenPANRB No. 59 Tahun 2020). Belum adanya standar tata kelola TIK yang baku di setiap OPD
2.Kelembagaan dan Koordinasi Lemah Penyelenggaraan e-Government masih berjalan sendiri-sendiri antar OPD (belum terintegrasi). Kurangnya koordinasi antara bidang TIK, perencanaan, dan pelayanan publik. Belum ada unit kerja khusus atau governance structure yang secara strategis mengelola e-Government di tingkat daerah. 106 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
3.Infrastruktur TIK Belum Memadai Jaringan internet dan intranet pemerintah belum merata, terutama di daerah terpencil. Server dan pusat data (data center) belum memenuhi standar keamanan dan kinerja. Belum ada integrasi antar aplikasi layanan publik dan administrasi internal.
4.Sumber Daya Manusia (SDM) Terbatas Kurangnya tenaga ahli di bidang TIK, manajemen data, dan keamanan siber. SDM yang ada belum memiliki kompetensi dalam pengelolaan aplikasi, sistem informasi, dan layanan digital. Minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN di bidang e- Government. 107 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
5.Sistem dan Aplikasi Tidak Terintegrasi Banyak aplikasi dibuat oleh masing-masing OPD tanpa standar dan interoperabilitas. Duplikasi sistem informasi menyebabkan pemborosan anggaran dan kesulitan dalam pertukaran data. Tidak ada single sign-on atau data warehouse yang mengintegrasikan layanan digital daerah.
6.Keamanan Informasi dan Perlindungan Data Lemah Belum diterapkannya standar keamanan data dan sistem informasi. Risiko kebocoran data dan serangan siber tinggi. Belum adanya prosedur audit dan manajemen risiko TIK secara berkala.
7.Pemanfaatan Data dan Layanan Digital Belum Maksimal Data belum digunakan secara optimal untuk perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti (data-driven policy). Masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan layanan digital karena akses dan literasi digital yang masih rendah. Kurangnya inovasi pelayanan publik berbasis TIK. 108 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
8.Keterbatasan Anggaran Anggaran TIK sering tidak menjadi prioritas dalam APBD. Kegiatan pemeliharaan sistem, pembaruan aplikasi, dan peningkatan kapasitas SDM sering terabaikan.
2.Minimnya surat kabar nasional/lokal yang beredar di Kabupaten Lembata.
1.Distribusi dan Transportasi Terbatas Letak geografis Lembata yang berupa kepulauan menyulitkan distribusi surat kabar cetak dari luar daerah. Biaya transportasi laut dan udara yang tinggi membuat pengiriman tidak efisien secara ekonomi.
2.Keterbatasan Infrastruktur Fasilitas distribusi media cetak seperti agen koran, kios, atau distributor resmi sangat terbatas. Jaringan jalan dan pelabuhan belum sepenuhnya mendukung distribusi harian yang cepat. 109 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
3.Perubahan Pola Konsumsi Informasi Masyarakat beralih ke media digital (internet dan media sosial), sehingga permintaan surat kabar cetak menurun. Rendahnya penetrasi internet di beberapa wilayah pedesaan juga menjadi tantangan untuk mengakses media online sebagai alternatif.
4.Minimnya Media Lokal Belum banyak media lokal di Lembata yang mampu memproduksi berita secara rutin dan berkelanjutan. Keterbatasan sumber daya manusia (wartawan, redaktur, teknisi) dan dana operasional menjadi kendala utama.
5.Kurangnya Dukungan Pemerintah Daerah Belum ada kebijakan atau program khusus dari pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan media lokal. Tidak adanya insentif bagi distributor atau penerbit surat kabar untuk membuka jaringan di Lembata. 110 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
3.Belum adanya siaran radio lokal yang aktif.
1.Keterbatasan Infrastruktur dan Teknologi Tidak tersedianya studio dan pemancar radio yang memadai. Biaya operasional tinggi untuk mendirikan dan memelihara stasiun radio, terutama di wilayah kepulauan. Keterbatasan jaringan listrik dan internet di beberapa wilayah pedesaan
2.Kendala Perizinan dan Regulasi Proses perizinan penyiaran (dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah / KPID dan Kemenkominfo) cukup panjang dan rumit. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pendirian lembaga penyiaran lokal
3.Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) Belum tersedia tenaga profesional di bidang penyiaran, seperti penyiar, teknisi radio, dan jurnalis radio. Kurangnya pelatihan atau dukungan dari lembaga pendidikan atau pemerintah daerah. 111 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
4.Keterbatasan Pendanaan Tidak ada investor atau lembaga yang bersedia menanggung biaya operasional radio lokal. Kurangnya dukungan dana dari pemerintah daerah maupun swasta untuk mengembangkan media komunitas.
5.Persaingan dengan Media Digital Masyarakat, terutama generasi muda, cenderung lebih memilih media sosial atau platform daring untuk mencari informasi dan hiburan. Akibatnya, potensi pendengar radio dianggap kecil sehingga minat untuk membangun radio lokal menurun.
4.Masih kurangnya jumlah menara telpon stasioner.
1.Kendala Geografis Lembata merupakan wilayah kepulauan dengan topografi berbukit dan terpencar, sehingga pembangunan menara telekomunikasi sulit dilakukan. Biaya pembangunan dan pemeliharaan menara di daerah terpencil menjadi sangat tinggi. 112 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
2.Keterbatasan Investasi dan Dukungan Operator Operator seluler enggan berinvestasi karena jumlah pengguna di daerah terpencil relatif sedikit (tidak ekonomis secara bisnis). Belum ada kerja sama strategis antara pemerintah daerah dan pihak operator untuk memperluas jangkauan sinyal.
3.Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Akses listrik yang belum merata membuat operasional menara menjadi sulit. Minimnya jalur transportasi darat dan laut menghambat mobilisasi peralatan.
4.Kurangnya Koordinasi dan Kebijakan Daerah Belum ada kebijakan daerah yang secara khusus mendorong pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Proses perizinan pendirian menara di tingkat daerah sering lambat atau belum terintegrasi.
5.Ketergantungan pada Bantuan Pusat Program pemerintah pusat (seperti BAKTI Kominfo) belum menjangkau seluruh wilayah Lembata. Pembangunan masih bergantung pada anggaran nasional, bukan inisiatif lokal. 113 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
15.Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.Kapasitas SDM dan Kelembagaan Koperasi masih terbatas
1.Pendidikan, dan pelatihan perkoperasian dan kelembagaan koperasi masih belum optimal
2.Pengawasan, pemeriksaan, dan penilaian koperasi belum optimal
16.Urusan Penanaman Modal
1.Rendahnya Investasi di wilayah Kabupaten Lembata
1.Promosi potensi daerah masih terbatas.
2.Kerjasama dan kemitraan untuk investasi belum optimal.
3.Iklim investasi yang belum kondusif.
2.Keterbatasan pelayanan perizinan. 1. Sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan periznan masih terbatas.
2.Pelayanan Perizinan berbasis digital belum maksimal digunakan.
3.Semua pelayanan belum terintegrasi secara optimal.
4.Sarana dan prasarana untuk pelayanan perizinan belum memadai.
17.Urusan Kepemudaan dan Olahraga
1.Pemberdayaan kepemudaan masih sangat terbatas. Permasalahan terbatasnya pemberdayaan kepemudaan dapat diidentifikasi melalui beberapa faktor kunci, yang sebagian besar berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, partisipasi yang rendah, dan kurangnya dukungan kebijakan. 1 Keterbatasan sumber daya : Sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas; terdapat kekurangan dalam kapasitas aparatur atau pembina yang bertanggung jawab mengelola program kepemudaan, serta pengetahuan dan keterampilan kader pemuda yang masih terbatas. Kurangnya fasilitas pendukung; keterbatasan akses terhadap fasilitas fisik dan infrastruktur (seperti pusat kegiatan pemuda, lapangan olahraga) menghambat pelaksanaan program pemberdayaan secara efektif. 2 Partisipasi dan minat pemuda yang rendah: 114 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Kesadaran dan pengetahuan yang kurang; banyak pemuda yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya partisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang program-program yang tersedia. Masalah personal dan sosial; pemuda sering menghadapi tantangan pribadi seperti masalah kesehatan mental, tekanan sosial, dan krisis identitas yang dapat menghalangi keterlibatan aktif mereka dalam kegiatan positif. 3 Kurangnya dukungan dan koordinasi kebijakan: Perencanaan program yang belum matang; banyak program pemberdayaan gagal dijalankan secara optimal karena perencanaan yang tidak matang dan kurang terkoordinasi antara berbagai pihak terkait.
2.Fasilitasi olahraga belum tersedia secara memadai. Permasalahan terkait fasilitas olahraga yang belum tersedia secara memadai dapat diidentifikasi dari beberapa aspek meliputi kondisi fisik, ketersediaan, dan dampaknya terhadap masyarakat. 1 Kondisi fisik dan standar fasilitas: Kondisi tidak terawat; banyak fasilitas yang ada dalam kondisi buruk, seperti permukaan lapangan yang tidak rata, sistem drainase yang buruk sehingga mengurangi kenyamanan dalam penggunaan. Tidak memenuhi standar; fasilitas sering kali tidak memenuhi standar kelayakan, baik untuk latihan rutin maupun kompetisi, yang menghambat pengembangan potensi atlet. 2 Keterbatasan kuantitas dan akses: Jumlah terbatas; terutama untuk cabang olahraga tertentu sangat terbatas, dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk atau peminat olahraga. 115 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
18.Urusan Statistik 1. Penyelenggaraan statistik daerah belum maksimal.
1.Koordinasi Antar Instansi Lemah Belum optimalnya peran dan sinergi antara BPS daerah, OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dan instansi terkait lainnya. Data sektoral seringkali disusun tanpa standar yang seragam, sehingga sulit diintegrasikan.
2.Kualitas dan Keandalan Data Rendah Perbedaan metodologi dan indikator antar instansi. Data yang dikumpulkan tidak mutakhir, tidak lengkap, atau tidak konsisten antar periode.
3.Keterbatasan SDM Statistik Kurangnya tenaga yang memiliki kompetensi di bidang statistik dan pengelolaan data. Kapasitas analisis data di OPD masih rendah.
4.Infrastruktur dan Teknologi Informasi Belum Memadai Belum adanya sistem informasi statistik daerah yang terintegrasi. Keterbatasan perangkat lunak dan jaringan internet, terutama di daerah terpencil. 116 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
5.Pendanaan Terbatas Alokasi anggaran untuk kegiatan statistik (survei, sensus kecil, validasi data) masih minim. Kegiatan statistik sering tidak menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran daerah.
6.Regulasi dan Kebijakan Belum Kuat Pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) di daerah belum sepenuhnya diterapkan. Belum ada peraturan daerah yang mengatur tata kelola statistik secara tegas.
19.Urusan Persandian 1. Penyelenggaraan persandian belum optimal.
1.Kelembagaan dan Koordinasi Belum Kuat Unit kerja yang menangani persandian belum terbentuk atau belum berfungsi optimal di beberapa perangkat daerah. Koordinasi antara dinas/OPD dengan instansi terkait seperti BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) masih terbatas. Tidak ada mekanisme pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian yang sistematis. 117 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
2.Sumber Daya Manusia (SDM) Terbatas Jumlah dan kompetensi pegawai di bidang persandian masih kurang. Belum banyak pelatihan atau sertifikasi keamanan siber dan persandian yang diikuti oleh ASN daerah. Rotasi pegawai menyebabkan hilangnya keahlian teknis di bidang ini.
3.Infrastruktur dan Teknologi Belum Memadai Sistem dan perangkat lunak pengamanan data masih sederhana atau belum terenkripsi dengan baik. Belum tersedia sistem komunikasi sandi yang aman untuk komunikasi antar instansi. Penggunaan perangkat dan jaringan belum memenuhi standar keamanan informasi (misalnya belum menerapkan firewall, VPN, atau multi-factor authentication). 118 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
4.Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan dan Regulasi Peraturan daerah atau SOP tentang tata kelola persandian belum ada atau belum dijalankan secara konsisten. Penyelenggaraan keamanan informasi belum sepenuhnya mengacu pada pedoman BSSN. Kurangnya monitoring terhadap kepatuhan keamanan informasi di perangkat daerah.
5.Rendahnya Kesadaran dan Budaya Keamanan Informasi ASN belum memahami pentingnya keamanan data dan penggunaan sistem persandian. Praktik pengelolaan informasi (seperti penggunaan password lemah atau berbagi dokumen rahasia via aplikasi publik) masih sering terjadi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait ancaman siber dan perlindungan data pemerintah. 119 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
6.Keterbatasan Anggaran Alokasi anggaran untuk pengembangan sistem persandian dan keamanan informasi masih minim. Kegiatan pemeliharaan, pelatihan, dan pembaruan perangkat lunak sering tidak menjadi prioritas dalam perencanaan keuangan daerah.
20.Urusan Kebudayaan 1. Pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi belum optimal. Permasalahan dalam pengelolaan kebudayaan dan pelestarian tradisi yang belum optimal dapat diidentifikasi berdasarkan: 1 Pengaruh globalisasi dan modernisasi : Dominasi budaya asing; masuknya budaya asing, terutama barat (melalui film, musik, mode, dan teknologi) seringkali lebih digemari oleh generasi muda dan menggeser budaya lokal. Perubahan gaya hidup; modernisasi menyebabkan perubahan pola hidup masyarakat yang cenderung meninggalkan tradisi lokal, menganggapnya kuno dan tidak relevan. Krisis identitas budaya; masyarakat, khususnya generasi muda, cenderung mempelajari budaya luar dibandingkan budaya sendiri, yang berujung pada krisis identitas budaya. 2 Kurangnya sumber daya dan dukungan: Keterbatasan sumber daya manusia (SDM); jumlah dan kualitas SDM yang bergerak di bidang kebudayaan seringkali belum memadai, baik di tingkat pemerintah maupun komunitas. Keterbatasan anggaran; masalah ekonomi dan keterbatasan akses dana seringkali menjadi hambatan dalam mewujudkan program pelestarian budaya yang efektif. 120 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
2.Minimnya penyelenggaraan festival budaya. Permasalahan utama di balik minimnya penyelenggaraan festival budaya dapat diidentifikasi melalui beberapa faktor kunci, yang sebagian besar berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan, dan pergeseran nilai budaya di masyarakat. 1 Keterbatasan sumber daya ( Pendanaan dan anggarsan ): salah satu hambatan paling sgnifikan adalah minimnya anggaran, baik dari pemerintah daerah maupun sponsor swasta, banyak kegiatan pelestariaam budaya tersendat karena kurangnya pendanaan dan fasilitas pendukung. 2 Kurangnya dukungan dan koordinasi: Dukungan pemerintah dan masyarakat lokal; kurangnya dukungan dari pemerintah, masyarakat lokal, komunitas adat, dan penyelenggara acara dapat menyebabkan festival tidak berjalan maksimal bahkan gagal. 3 Perubahan prioritas ekonomi: Perubahan prioritas ekonomi masyarakat juga dapat memengaruhi partisipasi dalam kegiatan budaya, di mana fokus lebih beralih ke aspek ekonomi yang lebih mendesak.
21.Urusan Perpustakaan dan Kearsipan
1.Pengelolaan perpustakaan daerah dan desa dalam rangka mendukung program literasi belum optimal. Permasalahan utama dalam pengelolaan perpustakaan daerah dan desa yang menyebabkan belum optimalnya dukungan terhadap program literasi dapat diidentifikasi berdasarkan: 1 Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Koleksi buku yang belum memadai: Kurangnya variasi, kuantitas, dan kualitas bahan bacaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kondisi fisik perpustakaan: Terutama di tingkat desa, masih banyak perpustakaan yang memiliki kondisi ruangan yang belum memadai. 121 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan 2 Sumber Daya Manusia (SDM) : Kuantitas dan kualitas pustakawan: Jumlah tenaga perpustakaan masih kurang dari yang dibutuhkan, dan banyak pengelola yang belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai. Pelatihan yang minim: Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola perpustakaan. 3 Anggaran dan Kebijakan : Alokasi dana yang terbatas: Anggaran dana desa atau daerah untuk perpustakaan seringkali terbatas karena harus dibagi dengan keperluan desa lainnya, sehingga tidak cukup untuk melengkapi sarana dan prasarana program. Prioritas rendah: Perpustakaan belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah maupun desa, yang mencerminkan kurangnya komitmen politik terhadap pengembangan literasi.
2.Pengelolaan kearsipan daerah belum optimal. Permasalahan pengelolaan kearsipan daerah yang belum optimal meliputi: 1 SDM yang tidak kompeten: Keterbatasan jumlah dan kompetensi arsiparis atau pegawai yang menangani arsip di setiap perangkat daerah. 2 Kurangnya kesadaran dan pemahaman: Pegawai kurang memahami pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan tidak memiliki motivasi tinggi untuk melaksanakan tugas kearsipan. 3 Prosedur dan sistem pengelolaan: Prosedur kerja kearsipan belum berjalan efektif dan efisien, bahkan belum sepenuhnya dipahami oleh pegawai. Penyimpanan arsip juga masih banyak menggunakan sistem manual. 4 Pemeliharaan arsip yang tidak optimal: Digitalisasi dan perawatan arsip fisik masih minim, serta pengamanan arsip belum memadai sehingga rentan hilang, rusak, atau terbakar. 122 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
3.Minimnya kualitas SDM yang mengelola arsip. Permasalahan minimnya kualitas SDM yang mengelola arsip dapat diidentifikasi melalui aspek: 1 Kurangnya pengetahuan dan keterampilan teknis: Minimnya pendidikan dan pelatihan khusus pengelolaan arsip, serta ketidaktahuan terhadap standar dan regulasi yang berkaitan dengan standar arsip nasional. 2 Isu kelembagaan dan manajemen: Keterbatasan anggaran serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip di lingkungan kerja.
22.Urusan Kelautan dan Perikanan
1.Potensi perikanan tangkap belum dikembangkan dengan baik.
1.Perbaikan sarana prasarana perikanan tangkap yang rusak belum maksimal, atau bengkel nelayan belum ada.
2.Nelayan kurang terampil dalam penangkapan ikan.
2.Infrastruktur pengembangan budidaya perikanan belum optimal.
1.Terbatasnya fasilitas pendukung perikanan budidaya.
2.Pelatihan untuk pembudidaya ikan belum optimal dilakukan.
3.Kurangnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
1.Sarana prasarana untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan belum memadai.
2.Kurangnya jumlah SDM untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
3.Kurangnya regulasi yang mengatur tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
4.Inovasi belum mendukung pemasaran pengolahan produk perikanan. 1 Promosi gerakan makan ikan perlu peningkatan untuk maksimalkan angka konsumsi ikan. 2 Diversifikasi produk perikanan belum optimal.
23.Urusan Pariwisata 1. Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.Pengelolaan daya tarik wisata tiap destinasi dan desa wisata belum dilakukan secara maksimal.
2.Beberapa lokasi wisata berada dalam lokasi rawan bencana.
3.Sarana dan prasarana serta amenitas pendukung pariwisata belum dibangun dan yang sudah ada belum dikembangkan secara maksimal. 123 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
4.Belum maksimalnya pengelolaan industri dan kelembagaan pariwisata.
5.Tindak lanjut hasil koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor pariwisata belum optimal.
2.Belum Optimalnya Pemasaran Pariwisata
1.Promosi parwisata melalui media dan produk paket wisata yang belum maksimal.
2.Belum maksimalnya Kerjasama dan sinergi antara stakeholder pariwisata / mitra kerja. 3 Belum Optimalnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
1.Perencanaan dan pengembangan subsektor ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata belum optimal.
2.Belum tersedianya ruang kreatif sebagai sarana berkspresi dan promosi ekonomi kreatif.
3.Belum maksimalnya pengembangan ekosistem/penguatan jejaring pelaku Ekonomi Kreatif.
4.Belum optimalnya dukungan dan pembinaan multi sektor kepada para pelaku ekonomi kreatif.
5.Belum optimalnya perlindungan hasil karya dari pelaku ekonomi kreatif seperti hak cipta, merk dan paten. 4 Belum Optimalnya peningkatan kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
1.Masih Rendahnya Jumlah Komunitas Pelaku Kreatif/Creative Hub, Kabupaten/Kota dan Desa Kreatif.
2.Banyaknya SDM Pariwisata dan pelaku ekraf yang belum tersertifikasi.
3.Kurangnya Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha.
4.Belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
24.Urusan Pertanian 1. Produksi dan Produktivitas pertanian tanaman jagung, hortikultura dan
1.Ketersediaan benih berkualitas rendah.
2.Pengelolaan lahan dan air belum optimal. 124 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan perkebunan berkelanjutan rendah 3. Pengendalian OPT rendah.
4.Rendahnya Pengetahuan dan ketrampilan petani serta kelembagaan.
5.Perkembangan teknologi pertanian dan akses terhadap modal usaha masih rendah.
6.Pengembangan pertanian terpadu pola klaster belum maksimal.
2.Populasi dan Produktivitas ternak rendah
1.Bibit ternak berkualitas masih rendah.
2.Pengendalian penyakit hewan rendah.
3.Jaringan pasar ternak belum tertata.
3.Pemasaran produksi pertanian dan peternakan rendah
1.Perluasan jaringan pemasaran dan bahan OPT rendah.
2.Ketergantungan produk dari luar tinggi.
3.Harga komoditi yang rendah.
4.Penananganan panen dan pasca panen dan pengolahan hasil rendah
1.Keterseiaan sarana dan prasarana penanganan panen dan pasca panen pengolahan hasil rendah.
2.Rendahnya SDM petani dalam penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil.
5.Minimnya Regulasi untuk mendukung peanan urusan pertanian dan Ketahanan Pangan di tingkat daerah.
1.Minimnya informasi yang mendukung pelaksanan urusan pertanian dan ketahanan pangan.
2.Minimnya informasi harga, pasokan,dan akses pangan dalam perumusan kebijakan terkait distribusi pangan.
25.Urusan Perindustrian dan Perdagangan
1.Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) masih rendah
1.SDM dibidang IKM masih terbatas.
2.Penyediaan sarana prasarana IKM masih terbatas.
3.Kemitraan pengembangan IKM belum optimal dilakukan.
4.Digitasilasi dibidang IKM masih terbatas.
5.Akses terhadap modal masih rendah.
6.Hilirisasi komoditas unggulan daerah belum optimal dilakukan.
2.Sistem pemasaran yang terintegrasi dan 1. Kualitas sarana perdagangan belum memadai. 125 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan perlindungan konsumen masih rendah 2. Kualitas sarana perdagangan belum memadai.
3.Kualitas sarana perdagangan belum memadai.
4.Kualitas sarana perdagangan belum memadai.
5.Kualitas sarana perdagangan belum memadai.
26.Urusan Sekretariat Daerah
1.Belum optimalnya kemampuan aparatur pemerintahan dalam mengimplementasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik 1 Belum optimal nya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah 2 Rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia ( SDM) dalam pemanfaatan teknologi informasi 3 Ketidaksesuaian antara Pendidikan formal dan bidang kerja yang diampu 4 Ketidaksesuaian antara kompetensi individu dan kompetensi jabatan 5 Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas 6 Belum optimalnya fasilitasi dan analisa mebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian 7 Diklat penjenjangan baik pejabat fungsional khususnya yang terdampak penyetaraan jabatan 8 Pola kerja ASN masih bersifat konservatif 9 Kurangnya disiplin atau semangat dalam pengembangan diri terutama penyesuaian perkembangan digitalisasi atau teknologi dan kurangnya inovasi dalam pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi
2.Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektifitas tata kelola pemerintaha 1 Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektifitas tata kelola pemerintahan daerah 2 Belum Optimalnya Efektifitas dan Efisensi pekaksanaan tugas dalam mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraaan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance) 3 Belum optimalnya fasilitasi dan analisa mebutuhan sarana dan prasarana aparatur, administrasi kepegawaian 126 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan 4 Belum Optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor 5 Tidak berfungsinya alat kerja dan perlengkapan operasional dibeberapa sub bagian secara optimal 6 Kurangnya dukungan fasilitas mobilitas seperti kendaraan opersional dinas 7 Kurangnya/tidak tersedia alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas kemampuan teknis SDM dan kurangnya anggaran untuk peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
3.Belum tumbuhnya basis ekonomi daerah yang mampu menjadi daya ungkit bagi mempercepat dinamika perekonomian daerah 1 Masih belum optimal nya penataan dan permasalahan perekonomian 2 Kurangnya SDM pengolah data dan analis perekonomian 3 Kurangnya sarana dan prasarana pendukung (Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yang mandiri) dalam rangka melaksakan penyelenggaraan pelayanan pengadaan barang dan jasa 4 Belum optimal nya kebijakan penyusunan Rencana Umum Pengadaan sesuai aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah, yang disebabkan Kurangnya pemahaman pelaku pengadaan di SKPD terkait pemanfaatan sistem pengadaan 5 Peningkatan partisipasi UMK/Koperasi dalam mendorong inklusi ekonomi dan mendukung kebijakan afirmatif terhadap pelaku usaha kecil 4 Adanya kemudahan dalam akses dan pengambilan data terintegrasi 1 Belum Optimalnya penggunaan sistem elektronik (SPSE, e Katalog,SIKAP) 2 Belum optimalnya Manajemen risiko pengadaan 3 Kurangnya Penguatan fungsi pembinaan dan Pengawasan 5 Belum optimalnya analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dalam mengacu 1 Perubahan Regulasi yang dilakukan begitu cepat dan terus berubah yang tidak diikuti dengan perubahan Sumber Daya 127 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan kepada Peraturan perundang undangan yang lebih tinggi 2 Masih kurangnya tenaga penyusunan produk hukum dan tenaga teknis publikasi produk hukum 3 Belum optimalnya monitoring dan evaluasi produk hukum daerah 4 Belum melakukan harmonisasi Perbup 5 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang belum maksimal 6 Masih rendahnya penilaian SAKIP OPD dan pelayanan publik 1 Masih belum optimal nya penataan kelembagaan dan penataan ketatalaksanaan perangkat Daerah 2 Ketatalaksanaan dan pengembangan kinerja yangbelum memada 3 Masih belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik
27.Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1.Belum optimalnya kualitas dan ketepatan fasilitasi pembentukan regulasi 1 Belum adanya sistem informasi pendukung pembahasan 2 Adanya perubahan kebijakan fiskal pusat 3 Pembahasan kebijakan anggaran dan kerjasama daerah yang dinamis
2.Belum efektifnya pembahasan kebijakan anggaran dan kerjasama daerah 1 Belum adanya sistem informasi pendukung pembahasan 2 Adanya perubahan kebijakan fiskal pusat 3 Pembahasan kebijakan anggaran dan kerjasama daerah yang dinamis
3.Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 1 Belum tersedianya sistem pengawasan yang berstandar
4.Pengelolaan aspirasi masyarakat belum optimal 1 Belum optimalnya sistem pengelolaan aspirasi masyarakat 2 Masih rendahnyap partisipasi masyarakat dalam penjaringan aspirasi
5.Belum optimalnya layanan administrasi DPRD 1 Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur 128 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan 2 Belum optimalnya prosedur layanan administrasi berbasis digital 3 Adanya perubahan regulasi dan perkembangan kegiatan DPRD yang dinamis
28.Urusan Perencanaan 1 Masih rendahnya kualitas tata kelola perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 1 Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah 2 Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 3 Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan 4 Monev terhadap pelaksanaan program yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah belum optimal 2 Masih rendahnya kualitas tata kelola kelitbangan daerah 1 Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan hasil kelitbangan baik antar lembaga litbang pemerintah, universitas dan swasta 2 Penyimpanan dokumen kepemilikan BMD belum memadai 3 Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) belum optimal 4 Pembukuan dan pelaporan barang milik daerah tidak dilaksanakan secara baik dan tepat waktu
29.Urusan Keuangan 1 Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 1 Ketidaksesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2 Ketidaktepatan penggunaan kode rekening pendapatan, belanja, Pembiayaan dalam penyusunan RKA SKPD 3 Belum optimalnya penggunaan SIPD 4 Penyusunan Anggaran Kas SKPD tidak mengacu pada jadwal pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan pendanaan kegiatan 5 Pemahaman akuntansi pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan perangkat daerah belum memadai 129 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan 2 Masih rendahnya PAD 1 Rendahnya kesadaran wajib pajak 2 Kurangnya inovasi dalam perluasan basis pajak dan retribusi 3 Belum ada basis data pajak daerah yang lebih valid 4 Monev terhadap pelaksanaan program yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah belum optimal 3 Masih rendahnya kualitas pengelolaan barang milik daerah 1 Masih terdapat barang milik daerah yang belum memiliki dokumen kepemilikan dan status kepemilikan bermasalah 2 Penyimpanan dokumen kepemilikan BMD belum memadai 3 Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) belum optimal 4 Pembukuan dan pelaporan barang milik daerah tidak dilaksanakan secara baik dan tepat waktu
30.Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
1.Rendahnya jumlah pemangku jabatan eselon II, III dan IV yang mengikuti diklat kepemimpinan. Permasalahan rendahnya jumlah pemangku jabatan Eselon II, III, dan IV yang mengikuti Diklat Kepemimpinan diidentifikasi berdasarkan beberapa faktor, antara lain: 1 Keterbatasan anggaran dan sumber daya: Diklat kepemimpinan membutuhkan biaya yang tidak sedikit sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. 2 Hambatan operasional dan beban kerja: Umumnya pejabat memiliki beban kerja yang tinggi, sehingga mengikuti diklat dalam jangka waktu tertentu dirasa berat karena harus meninggalkan tugas utama yang dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran organisasi. 3 Permasalahan teknis dan administratif: Ketiadaan jadwal yang fleksibel serta prosedur pengiriman peserta yang rumit menjadi kendala tersendiri.
2.Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN. Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN diidentifikasi melalui faktor-faktor sebagai berikut: 1 Sumber Daya Manusia (SDM): 130 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan Kurangnya pemahaman dan kompetensi: Banyak ASN, terutama yang senior, masih kurang memahami konsep pengukuran kinerja yang efektif serta kurang terbiasa menggunakan aplikasi pelaporan kinerja berbasis digital Motivasi dan kesadaran yang rendah: Masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pelaporan kinerja sebagai bagian dari akuntabilitas publik, bukan sekadar kewajiban administratif. 2 Aspek Sistem dan Infrastruktur: Sistem penilaian yang belum efektif, seperti SKP, terkadang dinilai belum mampu menggambarkan kontribusi aktual seorang ASN. 3 Aspek Budaya Kerja dan Kepemimpinan: Budaya kerja yang kurang adaptif, cenderung mengutamakan formalitas dan rutinitas daripada hasil dan inovasi. Optimalisasi pelaporan kinerja juga sangat bergantung pada komitmen serta ketegasan pimpinan.
3.Sangat terbatasnya kegiatan peningkatan kompetensi maupun diklat fungsional. Faktor penyebapanya: 1 Keterbatasan anggaran/dana: Ketersediaan anggaran diklat sangat terbatas 2 Perencanaan yang belum efektif (Analisis Kebutuhan Diklat/AKD): Perencanaan program pengembangan kompetensi belum didasarkan pada analisis kebutuhan yang akurat dan efektif, sehingga tidak sepenuhnya mengakomodir kebutuhan peningkatan kualitas pegawai di bidang fungsional tertentu. 3 Kurangnya komitmen dan dukungan pimpinan: Dalam mengalokasikan sumber daya dan membuat kebijakan yang mendukung diklat fungsional. 4 Prioritas pada diklat struktural: Beberapa instansi cenderung lebih memprioritaskan diklat struktural dibandingkan dengan diklat fungsional. 131 No. Urusan Permasalahan Identifikasi Permasalahan
31.Urusan Inspektorat 1. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah dan tugas pembantuan yang dilaksananakan oleh PD 1 Masih terbatasnya kapabilitas APIP 2 Belum semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara tuntas oleh Perangkat Daerah. 3 Penerapan sistem integritas dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum optimal, terutama Penguatan Komitmen pimpinan untuk mendukung dan menerapkan SPIP
32.Kesatuan Bangsa dan Politik
1.Masih rendahnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila serta Karakter Bangsa pada masyarakat Masih rendahnya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan nilai-nilai Pancasila dan Karakter Bangsa pada masyarakat
2.Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam politik Masih rendahnya pendidikan politik, etika budaya politik dan fasilitasi partai politik
3.Masih rendahnya ketahanan ekonomi masyarakat Masih rendahnya kegiatan penyuluhan, pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya pada masyarakat terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan
4.Belum optimalnya penanganan konflik sosial dan agama di daerah Belum optimalnya peran Forkopimda, FKUB, FKDM dan Kominda dalam penanganan konflik sosial dan agama 132 133 1.3.4 PERMASALAHAN ASPEK DAYA SAING DAERAH
1.Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita Berikut ini dapat kami uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pengeluaran konsumsi non pangan perkapita.