DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lingga Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025,

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341),
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236),
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Jabatan Pmraf Kasubbas/Kasi/Pciabat fanssional Y Kasubbag Umum OPD 10. 11. 12. 13. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 29), Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 355), 6. 7. 8. 9. Jabatan hhKas /Kasi/ Pelabat fu Kasubbag Umum OPD MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan, 10. 11. 12. 13. 14. Daerah adalah Kabupaten Lingga. Pemerintah Derah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Lingga. Bupati adalah Bupati Lingga. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lingga. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pejabat Negara adalah pejabat yang dilingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Kabupaten Lingga. Aparatur Sipil Negara adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 10076. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetatpkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Jabatan /Kasi/Pelabatfu Kasubbag Umum OPD

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

PNS, CPNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:

a.sedang cuti diluar tanggungan negara atau dengan sebutan lain: atau
b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan: tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Tunjangan Hari Raya bagi PPPK berlaku ketentuan:

a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya secara Proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima, dan
b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan Tunjangan Hari Raya. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi, 80 Yo (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan a. b. d. e. 200p Jabatan bbar/Kasi / Petabat fa Kasubbeg Umum OFD2

(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(4)
1. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
  1. 1.gaji pokok,
  2. 2.tunjangan keluarga: dan
  3. 3.tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:

a.gaji pokok,
b.tunjangan keluarga c tunjangan pangan,
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan
e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya. Gaji Ketiga Belas bagi PPPK berlaku ketentuan:
a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Gaji Ketiga Belas secara Proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima, dan
b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Tanggal 1 Juni 2025, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas. Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi,
a.80 Yo (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS,

(3)Jabatan bbae/ Kasi /Periabat faAI Kasubbex Umum OPD tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
(5)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi:

1.gaji pokok,
2.tunjangan keluarga, dan
3.tunjangan jabatan tunjangan umum.

(7)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. b. d. e.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(2)Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
(3)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. (4 Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(5)Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar. Sea bbar/Kasi/ Petabat fa Kasubbag Umum OPD
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(2)Dalam hal penerima Tunjangan Hari Raya menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Gaji Ketiga Belas diberikan sebesar penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025. Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025. Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025. Dalam hai penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas. Dalam hal penerima Gaji Ketiga Belas menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar. Dalam hal penerima Gaji Ketiga Belas menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1

Pasal 7

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah. (1

Pasal 8

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jabatan bbar / Kasi /Petabat fu Kasubbeg Umum OPD

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 11 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga. Ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal (4 Maret 2025 ) / BUPATI LINGGA 4 Diundangkan di Daik Lingga pada tanggal 14 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA A BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 269 Ho Jabatan Paraf

1.bbar/Kasi / Pelabat fu N
2.Kasubbag Umum OPD

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…