DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lingga Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

1.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 434 1): Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 2. 3. 4. 5. Pa. Nomor 4890): Jabatan
1.Kasuhbar/Kasi/ Potabat
2.Kasubbag Umua OPD
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
8.Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
6.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan, keuangan, pengamanan asset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.SPIP Terintegrasi adalah proses penilaian yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas system pengendalian intern yang dterapkan oleh suatu entitas pemerintah.
8.Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. No Jabatan Paraf
1.Kasubbar/Kssi/Pelabat f tnnal an
3.Kasubbag Umum OPD
9.Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10.Pengawasan adalah pengawasan intern yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelengaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
11.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga yang bertugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah.
12.Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
13.Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16.Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
17.Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
18.Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas- tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPIP terintegrasi.
(2)SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, MRI, dan IEPK dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.
(3)Ruang lingkup Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi:
1. a.pembangunan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi,
2. b.penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, dan
3. c.penguatan Efektivitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. No Jabatan Paraf
  1. 1.Kaxabbas/Kasi/Polabat fangsional Gap
  2. 2.Kasubbag Umum OPD aa

BAB II

PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(2)Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi wajib dilaksanakan oleh masing- masing Kepala Perankat Daerah.
(3)Dalam mendukung Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dibentuk Satuan Tugas SPIP Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Satuan tugas SPIP Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (2) yang meliputi unsur:
1. a.SPIP,
2. b.MRI,
3. c.IEPK: dan
4. d.Kapabilitas APIP.
(2)Penerapan unsur SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat Daerah.
(3)Penerapan unsur SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Inspektorat Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan MRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurufb mengacu pada Peraturan Bupati Lingga yang mengatur tentang Pengelolaan Risiko di Daerah.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan IEPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.
(2)Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:
1. a.pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi,
2. b.pilar penerapan strategi pencegahan, dan Cc. pilar penanganan kejadian korupsi. 3

Pasal 7

Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dimaknai sebagai karakteristikorganisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi untuk mengelola risiko korupsi, yaitu: Mo Jabatan Paraf

1.Kasubbas/Kasi/Polabat fanvsionel Tn .
2.Kasubbag Umum OPD Me

a.Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku,
b.Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana, dan
c.Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman yang memampukan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

Pasal 8

Pilar Penerapan strategi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

a.Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi, dan
b.Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

Pasal 9

Pilar penanganan kejadian korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu:

a.Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya, dan
b.Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

Pasal 10

Penyelenggaraan Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mengatur Pelaksanaan Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan masing-masing.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…