DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lingga Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841): Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601): 3.

2.Sebatan TG Ti
1.Kasubbas / Kasat /Potabat funeui Pa- biang Umum OPD
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897):
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajcmcn Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264):
8.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718):
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488): MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Daerah Kabupaten Lingga. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga. Bupati adalah Bupati Lingga. Perangkat Daerah adalah unsur ucmbantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah.

5.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam meclaksanakan tugas kedinasan.
6.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas 3. 4 Ibtraer / Kasi /Poiakat Sa, luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
7.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
8.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi aparatur sipil negara yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satyalancana karya satya.
9.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Penggunaan Pakaian Dinas, Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian:
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu: Cc. Pakaian Sipil Lengkap:
d.Pakaian Dinas lapangan: e Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat Daerah tertentu:
f.Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu:
g.Pakaian Dinas upacara camat dan lurah: dan
h.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas: Pakaian Dinas Harian khaki: Pakaian Dinas Harian kemeja putih, celana atau rok hitam: Pakaian Dinas Harian batik, celana atau rok menyesuaikan: dan Pakaian Dinas Harian baju kurung Melayu atau kebaya labuh2 gp

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: Kasubbas/ Kasi /Polabut Tunsalanal Kasabbax Umum OPD
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)4)
(2)
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan olch pejabat pimpinan tinggi pratama: dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional. Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (l) digunakan pada hari Senin dan Selasa. Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional, baju dimasukkan ke dalam celana. Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pakaian Dinas Harian kemeja putih, celana atau rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, dan
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi. Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria, baju dimasukkan ke dalam celana. Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu. Jenis dan modci scrta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih, celana atau rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. b

Pasal 8

Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari Kamis dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober. Pakaian Dinas Harian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan adalah pakaian Batik Lingga.

Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian dinas harian batik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 10

Pakaian Dinas Harian baju kurung Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari Jumat. Pakaian Dinas Harian baju kurung melayu atau kebaya labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.untuk pria, meliputi:
l.teluk belanga: dan
1. 2.cekak musang:
b.untuk wanita, meliputi:
l.'kekek: dan
1. 2.kebaya labuh. bar / Kasi /Potabat fe Kasubbag Umum OPD «|

(3)
(4)(S5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)Pakaian Dinas Harian baju kurung Melayu teluk belanga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, digunakan pada minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Pakaian Dinas Harian baju kurung Melayu cekak musang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, digunakan pada minggu keempat atau selebihnya. Pakaian Dinas Harian baju kurung Melayu kekek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, digunakan pada minggu pertama sampai dengan minggu ketiga. Pakaian Dinas Harian baju kurung Melayu kebaya labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, digunakan pada minggu kecmpat atau selcbihnya. Jenis dan model Pakaian Dinas Harian Baju kurung Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian satuan polisi pamong praja:
b.Pakaian Dinas Harian pemadam kebakaran: Cc. Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan: dan
d.Pakaian Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…