Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Memuat teks peraturan…
Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penugasan Khusus Tenaga Keshatan, a. b. c. d. e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Jebetan Kasubbag/Kasi/ Pelahat fangsional Un Karabbag Umum OPD 10. 11. 12. Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897), Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan Untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indomesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indomesia Tahun 2024 Nomor 648): Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039), 4. 5. 6. 7. 8. 9. Jabekan bhag/Kasi/Polabat fa Kasabbag Umum OPD MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA KESHATAN.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 10. 11. 12. 13. 14. Daerah adalah Kabupaten Lingga. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga. Bupati adalah Bupati Lingga. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk di jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah pengangkatan Tenaga Kesehatan yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaaan sebagai Tenaga Kesehatan dalam rangka Pelaksanaan Program Pemerintah, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya di wilayah kerjanya. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. Daerah yang belum memenuhi standar kebutuhan Tenaga Kesehatan adalah Daerah yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar ketenagaan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan yang selanjutnya disingkat DTPK adalah daerah perbatasan dengan negara lain, daerah kepulauan terpencil dan terluar, Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi, Daerah Sangat Terpencil adalah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografi (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi, 2. 3. 4. No Jabatan Paraf
BAB II
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penugasan khusus Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lingga:
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam:
Manfaat Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan merupakan sebagai penguatan dan pemenuhan kebutuhan Tenaga Kesehatan untuk meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan di fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Lingga yang belum memenuhi standar ketenagakerjaan. Jabatan Paraf pa Kasubbagf Kasi/ Pejabat fungsional Kasubbag Umum OPD
BAB III
Penyelenggaraan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang kekurangan Tenaga Kesehatan.
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan merupakan penugasan individual. Pengadaan tenaga penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada pemetaan formasi kebutuhan oleh dinas. Penugasan individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan:
Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah selama 1 (satu) tahun. Masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan ketentuan:
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berakhir apabila: selesai melaksanakan tugas, diberhentikan /pemutusan secara sepihak, tidak dapat melaksanakan tugas profesinya, dan meninggal dunia.2 rp
Pemberhentian/pemutusan secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pemberhentian karena tidak dapat melaksanakan tugas profesinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Pemberhentian Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Membuka PDF…