DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lingga Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, Sendi, Tujuan, Pembentukan Lembaga Adat Melayu, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan seterusnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adat istiadat dan Lembaga Adat Melayu yang hidup dan berkembang di masyarakat adalah adat yang bersendikan syarak dan syarak bersendikan kitabullah perlu dilestarikan, dibina dan dikembangkan secara nyata,dinamis sehingga dapat didayagunakan untuk menunjang pembangunan masyarakat serta memperkuat ketahanan nasional,
c.bahwa untuk menjamin eksistensi Lembaga Adat Melayu di Kabupaten Lingga diperlukan suatu pengaturan,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kabupaten Lingga, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341),
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168), No Jabatan Paraf 1 Kasubbag/Kasi /Peiabat fungsional PS
2.Kasubbag Umum OPD Li 10. 11. 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951), 4. 5. 6. 7. 8. Na Jabatan Paraf
1.Kasubbag/Kasi/ Pejabat fungsional & 3
2.Kasubbag Umum OPD d
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053),
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
15.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 1),
16.Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Lingga Bunda Tanah Melayu, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU KEPULAUAN RIAU KABUPATEN LINGGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Lingga. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga Bupati adalah Bupati Lingga Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lingga. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan dalam wilayah Kabupaten Lingga. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Lingga. Masyarakat Adat adalah komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat. Adat-istiadat Melayu adalah seperangkat nilai, kaidah dan kebiasaan yang mulia yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat yang mengatur prilaku hidup masyarakat. Hukum Adat adalah hukum adat Melayu Lingga. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat-istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. 2. 3. 4 5. No Jabatan Paraf L Kasubbag /Kasi/Peiabat fungsional .I

2.Kasubbag Umum OPD - 6. 7. 8. 10
11.Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya, ekonomi yang sedang berlangsung.
12.Lembaga Adat Melayu adalah organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten yang dibentuk oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah, harta kekayaan dan wewenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat-stiadat Melayu yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting.

Pasal 2

Lembaga Adat Melayu berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Lembaga Adat Melayu bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah serta bertumpu pada kepribadian bangsa dan hukum dalam Negara Kesatuan

Pasal 4

Lembaga Adat Melayu bertujuan:

a.menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai adat dan nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri Masyarakat melayu,
b.mewujudkan Masyarakat Adat dan budaya melayu yang maju dan sejahtera sesuai dengan tujuan bangsa, dan Cc. membela hak Masyarakat Adat untuk kepentingan kesejahteraan Masyarakat melayu.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT MELAYU

Pasal 5

(l) Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya melayu di Masyarakat dapat dibentuk Lembaga Adat Melayu untuk tingkat Daerah, Kecamatan dan/atau desa/kelurahan.

(2)Pembentukan LAM tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setelah mendapat persetujuan LAM Provinsi.
(3)Pembentukan LAM tingkat Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibentuk setelah mendapat persetujuan LAM Daerah.
(4)LAM tingkat Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan tetap mengacu pada AD/ART LAM Provinsi.
(5)Setiap LAM Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan memiliki organ yang terdiri dari :
1. a.Musyawarah,
2. b.Dewan Kehormatan (Pengawas), dan
3. c.Dewan Pengurus, No Jabatan Paraf rx
  1. 1.Kasubbax/Kasi /Petabat fungsional &
  2. 2.Kasubbaz Umum OPD 24
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kedudukan Lembaga Adat Melayu terdiri atas:

a.Lembaga Adat Melayu tingkat Daerah berkedudukan di ibu kota Daerah dan merupakan lembaga adat tertinggi dalam wilayah Daerah:
b.Lembaga Adat Melayu tingkat Kecamatan berkedudukan di ibu kota Kecamatan dan merupakan lembaga adat tertinggi di wilayah Kecamatan, dan
c.Lembaga Adat Melayu tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan di wilayah Desa/Kelurahan. Pengurus Lembaga Adat Melayu dipilih dan disahkan dalam musyawarah daerah sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Lembaga Adat Melayu berdasarkan tingkatan. Keputusan Lembaga Adat Melayu yang lebih tinggi tingkatnya menjadi pedoman bagi Lembaga Adat Melayu yang lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Lembaga Adat Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom yang diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

Pasal 7

Lembaga Adat Melayu sesuai tingkatnya berfungsi sebagai wadah bagi kelembagaan adat dan organisasi masyarakat baik kedaerahan atau kesukuan yang ada di Daerah. Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Adat Melayu sesuai tingkatnya mempunyai tugas:

a.memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan pada segala bidang,
b.memberi kedudukan hukum menurut Hukum Adat terhadap hal yang menyangkut harta kekayaan Masyarakat Hukum Adat pada setiap tingkat Lembaga Adat Melayu berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat, Cc. melestarikan, membina dan mengembangkan nilai adat-istiadat Melayu dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan Daerah pada khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya,
d.menjaga, memelihara dan memanfaatkan nilai adat-istiadat Melayu yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, dan
e.memayungi dan menghormati adat istiadat budaya lain yang berkembang di Daerah yang tidak bertentangan dengan budaya melayu. No JJahetan Paraf
1. 1.Kasubbag/ Kasi fungsional &
2. 2.Kasubbag Umum OPD p

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 8

Lembaga Adat Melayu berwenang: a. b. Cc. ikut menjaga kerukunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan pengawasan terhadap tumbuh kembangnya nilai dan budaya Melayu di Daerah, menganugerahkan gelar adat sesuai dengan ketentuan Lembaga Adat Melayu, ikut serta menyelesaikan konflik horizontal dan vertikal yang berkaitan dengan permasalahan budaya dan adat di Daerah. melakukan pelestarian terhadap nilai, budaya dan adat melayu yang di Daerah, menyusun aturan Hukum Adat berkaitan dengan budaya dan adat melayu di Daerah, mendorong kemajuan masyarakat melayu menuju masyarakat melayu yang sejahtera, dan memberikan saran dan masukan kepada Pemerintahan Daerah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan adat istiadat dan kebudayaan melayu. d. e. £ 8 h.

BAB V

PERAN SERTA

Pasal 9

Lembaga Adat Melayu pada setiap tingkatan berperan: a. b. Cc. melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya Daerah, melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah Daerah, melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya Daerah, dan melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah Daerah. d.

BAB VI

PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 10

Pembinaan Adat Istiadat Melayu Daerah dilakukan oleh Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kabupaten Lingga dan dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Jabatan Para! Kasubbag/ Kasi /Peiabat fungsional Kasubbag Umum OPD

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…