DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lingga Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang sedang mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (peralihan dari Tenaga Pegawai Tidak Tetap menuju Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga tertib administrasi, kejelasan status dan pelaksanaan tugas-tugas dari Tenaga Non ASN Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Lingga perlu ada pengaturan secara khusus:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang sedang mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (peralihan dari Tenaga Pegawai Tidak Tetap menuju Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga tahun anggaran 2025. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341), Ho Jabatan

1.bbas/Kasi/ Pejabat fa
2.Kasubbag Umum OPD
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indosesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856):
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indosesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indosesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205),
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang uang makan bagi Ho Jabatan Paraf
1.bbas/Kasi/ Pelabat fu Ol 2 Kasubbag Umum OPD 7 ' 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 806): Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 2), Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 29), Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lingga tahun 2025 Nomor 355) Sebagai mana telah diubah dengan peratuaran bupati lingga 15 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peratuaran Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2024 tentang pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten LinggaTahun 2025 Nomor 370), Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/5993/M.SM.O01.00/2024 B tanggal 12 Desember 2024, hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN: Surat Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: Yo Jabatan Paraf
1.Kasubbas /Kasi/ Pelabat fu 2 Kasubbag Umum OPD “ 900.1.1/664/Keuda tanggal 14 Februari 2025, hal Penjelasan Terhadap Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGARAAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN TENAGA NON APARATUR SIPIL PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LINGGA

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagi unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
6.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
7.Aparatur adalah Aparatur Pemerintahan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Bantuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disingkat Banpol PP dan Damkar adalah bagian perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran.
10.Bantuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Banpol PP dan Damkar adalah anggota Satpol PP dan Damkar sebagai Perangkat Daerah yang diduduki oleh Non Pegawai Negeri Sipil diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, perlindungan masyarakat serta Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran.
11.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/KotaPeraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan Peraturan Bupati/Kota.
13.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Satuam Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga. Jabatan Kawubbay /Kasi/Pelabat fungsionalai Kasubbar Umam OPD
14.Pimpinan Satpol PP dan Damkar adalah pejabat struktural yang ada di Satpol PP dan Damkar.
15.Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabuapten Lingga adalalah Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang sedang mengikuti seleksi calon Aparatur sipil Negara yang dibentuk guna membantu melaksanakan tugas teknis operasional Satpol PP dan Damkar dalam bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, perlindungan masyarakat serta Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran.
16.Petugas Tindak Internal selanjutnya disingkat PTI adalah Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran.
17.Komandan Pleton selanjutnya disingkat Danton adalah Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran.
18.Komandan Regu selanjutnya disingkat Danru adalah Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran.
19.Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
20.Panggilan Luar Biasa selanjutnya disingkat PLB dalah Panggilan darurat khusus kedinasan dari Pimpinan secara langsung, yang wajib dilaksanakan segera dalam waktu dan kondisi apa pun.
21.Surat Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat SPK adalah perjanjian antara Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran dengan Kepala Satuam Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran yang memuat syarat-syarat kerja, kewajiban dan hak para pihak dalam jangka waktu tertentu.
22.Penghasilan adalah imbalan sejumlah uang yang diberikan oleh Satpol PP dan Damkar kepada Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Tenaga Non ASN Pemadam Kebakaran atas pelaksanaan tugas dan pekerjaannya.

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 2

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

a.membantu melaksanakan tugas teknis operasional Polisi Pamong Praja dalam bidang penegakan Perda dan/atau Perkada, pengamanan dan penyelenggaraan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat:
b.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuam Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran, Cc. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk Pejabat Daerah, Pejabat Negara, dan Tamu Negara:
d.membantu pengamanan dan penertiban Aset Daerah,
e.membantu pengamanan dan penertiban penyelengaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, dan setan Jabatan Kasubbas/Kasi/Pelabat fungsi Kasubbag Umum OPD
f.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan atau kegiatan yang berskala massal,

Pasal 3

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:

a.membantu penyelamatan dan pemadam kebakaran:
b.membantu melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Satuam Polisi Pamong Praja Da Pemadam Kebakaran, membantu penanggulangan, pencegahan dan pemadam kebakaran, membantu pemadaman di permukiman dan hutan, membantu Penyelamatan Korban Bencana Kebakaran, dan membantu Penyelamatan Non Kebakaran.m9 0

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

a.membantu menyusun program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat,
b.membantu melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah: Cc. membantu melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah:
d.membantu melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat'
e.membantu melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah: dan
f.membantu menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dengan instansi terkait, penyidik pegawai negeri sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

a.membantu melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran,
b.membantu melaksanakan administrasi di bidang pemadam kebakaran: Cc. membantu melaksanakan kebijakan pada penyelamatan dan pemadam kebakaran, dan
d.membantu melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

a.membantu melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati:
b.membantu menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan Cc. membantu dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada. bbar/Kasi/ Pelabat fu Kasubbag Umum OPD

Pasal 7

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan:

a.membantu Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Dalam wilayah Kabupaten,
b.membantu Inspeksi peralatan proteksi kebakaran, membantu Investigasi kejadian kebakaran, dan membantu Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran. ap

Pasal 8

(1)Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja membantu Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dan/atau Perkada.
(2)Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja membantu Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Kode etik.
(3)ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur dan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penyelengaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi kegiatan: membantu deteksi dan cegah dini: membantu pembinaan dan penyuluhan: membantu patroli, membantu pengamanan: membantu pengawalan, membantu penertiban, dan membantu penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa. a. b. c. d. e. f£ g

Pasal 10

Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Bantuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran membantu menyelenggarakan Perlindungan dan Penyelamatan serta Pemadam Kebakaran yang melibatkan masyarakat.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…