Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 3. 4. No Jabatan
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4 10. 11. 12. 13. 14. 15. Daerah adalah Kabupaten Lingga. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lingga. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kependingan orang pribadi atau Badan. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah retribusi Daerah yang berasal dari pemberi kerja sebagai pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA, adalah persetujuan penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Daerah. Wajib retribusi adalah Pemberi Kerja TKA yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan. Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada pemberi kerja TKA melalui situs https:// tka-online.kemnaker.go.id/. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. Ko Jabatan Paraf
BAB IL
Retribusi Penggunaan TKA dipungut merupakan retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan.
U) Objek Retribusi Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Daerah.
Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jenis retribusi perizinan tertentu.
Pembayaran DKPTKA oleh pemberi kerja bagi TKA yang bekerja di dalam 1 (satu) Daerah merupakan pendapatan daerah berupa retribusi Daerah.
(l) Pemberi kerja TKA yang telah memperoleh surat hasil penilaian kelayakan dan surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA secara daring melalui sistem TKA Online, selanjutnya melakukan pembayaran retribusi ke kas umum Daerah melalui bank.
Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pengesahan RPTKA Perpanjangan. Kelebihan pembayaran Retribusi Pengesaahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB. Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 0.66 (nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi. Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi dan diterbitkan bukti sebagai bukti pengembalian.
Membuka PDF…