DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lingga Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lingga. a. b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), No Jabatan Paraf

1.Kasubbag/ Kasi/ Pciabat fungsional AG
2.Kasubbag Umum OPD A 1 2.
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara. republik Indonesia Nomor 5887)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),
8.Peraturan Bupati Lingga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LINGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Lingga.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga. JabatanNo Kasubbag /Kasi/ Peimbat fungsional Kasubbag Umum OPD 11. 12. 13. 14. 15. 16.

(1)
(2)Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lingga adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan tertentu. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Kabupaten Lingga adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lingga selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit yang memiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat Direktur adalah Direktur UPTD RSUD. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai Non ASN adalah Pegawai tidak memiliki status sebagai Aparatur Sipil Negara dan diangkat untuk melaksanakan tugas secara professional, teknis fungsional dan administratif sesuai dengan kebutuhan yang digaji dari anggaran pendapatan BLUD berdasarkan ketentuan dan kemampuan BLUD UPTS RSUD. Pengadaan pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi bagi pegawai mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, kelulusan, pengangkatan sampai dengan penempatan pada BLUD UPTD RSUD. Tim seleksi adalah tim yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon Pegawai BLUD RSUD sampai pengangkatan oleh direktur. Pengangkatan adalah penempatan sebagai pegawai BLUD RSUD terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Direktur. Pemberhentian pegawai BLUD adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD dengan Direktur. Rencana Kerja tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Rencana Bisinis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan pegawai BLUD UPTD RSUD. Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pegawai BLUD UPTD RSUD dalam manajemen kepegawaian. Na Jabatan Paraf

1.Kasubbae/Kasi/ Pejabat funesional A
2.Kasuhhag Umum OPL a

BAB II

PENGADAAN PEGAWAI BLUD UPTD RSUD

Pasal 3

Pegawai pada BLUD UPTD RSUD merupakan pegawai dengan perjanjian kerja. Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai professional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Pengangkatan terhadap pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkanprinsip efesiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 4

Pengadaan Pegawai BLUD UPTD RSUD dilakukan melalui tahapan: Perencanaan, Pengumuman lowongan, Pelamaran, Seleksi: pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi dari tim seleksi RSUD. Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a.menyiapkan bahan wawancara,
b.menentukan penilaian seleksi,
c.menentukan tempat dan jadwal seleksi,
d.menyelenggarakan seleksi, dan
e.memeriksa dan menentukan hasil. Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan direktur. a. b. d. e. £

Pasal 5

Pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga Non kesehatan. Pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengacu kepada standar kebutuhan pegawai BLUD UPTD RSUD yang telah disetujui oleh Direktur.

Pasal 6

Proses pengadaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikecualikan untuk rekruitmen dokter spesialis pada BLUD Rumah Sakit. Rekruitmen dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara langsung dan dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Daerah. Jabatan Paraf Kasubbae/ Kasi/Pciabat funesional Kasubbag Umum OPD

Pasal 7

(1)Direktur Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD UPTD RSUD berdasarkan Analisa kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa beban Kerja.
(2)Perencanaan Kebutuhan pegawai BLUD UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

(1)Pengumuman lowongan formasi pegawai BLUD UPTD RSUD dilakukan secara terbuka kepada Masyarakat oleh tim seleksi
(2)Pengumuman sebagimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.Jumlah dan jenis lowongan jabatan,
2. b.Alamat dan tempat lamaran ditujukan, dan
3. c.Batas waktu pengajuan permohonan.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka melalui media resmi BLUD UPTD RSUD dan/atau papan pengumuman yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 9

(1)Setiap pelamar yang mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia,
2. b.pada saat menyampaikan lamaran berusia:
  1. 1.paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali bagi yang sudah bekerja minimal 2 (dua) tahun sebagai tenaga honorer di Rumah Sakit maka batas usia maksimal 50 (lima puluh) tahun untuk jenjang pendidikan menengah atas dan strata 1(satu) atau sederajat,
  2. 2.paling tinggi berusia 50 (lima puluh) tahun untuk jenjang pendidikan strata 2 (dua) atau sederajat, dan
  3. 3.paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun untuk dokter konsultan spesialis/dokter spesialis.
3. c.tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap,
4. d.tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta,
5. e.memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan, £ berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang,
6. g.tidak mengkonsumsi narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika dari dokter pemerintah, No Jahatan Paraf
  1. 1.Kasubbug/ Kasi/Pciabat fungsional M 2 Kasubbag Umum OPD n
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
1. h.berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter RSUD: dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
2. a.Surat lamaran yang ditujukan kepada direktur melalui Kepala Bagian Tata Usaha BLUD UPTD RSUD, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir, fotokopi Surat Tanda Regitrasi yang dilegalisir oleh yang berwenang (bagi tenaga kesehatan), surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani, dan
3. f.dokumen lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan. 1. b. 9

Pasal 10

Surat permohonan ditujukan kepada direktur melalui Kepala Bagian Tata Usaha BLUD UPTD RSUD. Berkas permohonan dapat diantarkan secara langsung atau melalui jasa pengiriman ke BLUD UPTD RSUD. Tim seleksi melakukan verifikasi terhadap persyaratan yang disampaikan oleh pemohon. Pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi. Seleksi dilakukan melalui seleksi administrasi dan wawancara.

Pasal 11

Berdasarkan hasil seleksi pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, direktur menetapkan hasil seleksi bagi pemohon yang dinyatakan lulus. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan pada setiap tahapan seleksi melalui media sosial BLUD UPTD RSUD dan /atau melalui website resmi BLUD UPTD RSUD.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…