DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lingga Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Lingga dan Wakil Bupati Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk pelaksanaan tugas- tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat negara,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Lingga dan Wakil Bupati Lingga. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341): Jabatan Kasubbas/Kasi/Pelabat fc Kasubbag Umum OPD Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jabatan hi IKasi/Petabat fu Kasubbag Umum OPDmi
9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
11.Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781):
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 7),
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 29),
14.Peraturan Bupati Lingga Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 355). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI LINGGA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Lingga ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Lingga. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lingga dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lingga. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lingga Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung Pelaksanaan tugas Bupati Lingga dan Wakil Bupati Lingga serta dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat negara. 3. 4 5. 6. Mo Jabatan Paraf

1.Kasubbas/Kasi/Pelabat fa 4
2.Kasubbag Umum OPD t
7.Pendapat Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Kabupaten Lingga yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

(1)Menunjang beberpa kegiatan Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya operasional yang salah satunya disebut juga dengan biaya penunjang operasional, digunakan dalam rangka koordinasi, penganggulangan kerawanan sosial, perlindungan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan kesatuan dan kesatuan bangsa.
(2)Besarnya biaya operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut:
1. a.Sampai dengan Rp. 5 miliyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3Yp,
2. b.di atas Rp 5 miliyar s/d Rp 10 miliyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2Y6,
3. c.di atas 10 miliyar s/d Rp 20 miliyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,506,
4. d.di atas Rp 20 miliyar s/d Rp 50 miliyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80Y6,
5. e.di atas Rp 50 miliyar s/d Rp 150 miliyar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40Y6,
(3)Biaya Penunjang Operasional sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah, dengan memerhatikan prinsip efesiensi dan efektivitas.

Pasal 3

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati diberikan setiap bulan yaitu Rp. 33.333.333,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian sebaggai berikut:

a.Bupati Lingga Rp. 18.333.333,- (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) setiap bulan, dan
b.Wakil Bupati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 4

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan setiap bulannya terhitung mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

Pasal 5

Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2025. Mo Jabatan Paraf

1.Kasubbas/Kasi/ Peiabat fa 1
2.Kasubbag Umum OPD r

Pasal 6

Paraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga. Ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal 7 Januari 2025 k BUPATI LINGGA m7 4 Diundangkan di Daik Lingga pada tanggal 7 Januari 2025 IZAR . SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA A A BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 358 Jabatan Kasubbas/ Kasi/Peiabat fu Kasubbag Umum OPD

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…