DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 10. 11.

(1)
(2)daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Lingga. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Lingga. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan tata cara pengelompokan kemampuan keuangan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ketua dan Wakil Ketua DPRD, yang selanjunya disebut Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lingga. Tunjangan Komunikasi Insentif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD. Dana Operasional DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 3. 4 5. 6. 7. 8.

BAB II

BESARAN TKI, RESES DAN DO PIMPINAN

Pasal 2

Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Yo Jabatan Paraf

1.Kasubbas/Kasi/Pelabat fu. 4
2.Kasubbag Umum OPD U

(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Pemberian tunjangn komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak7 (tujuh) kali,
2. b.sedang, paling banyak5 (lima) kali, dan Cc. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali: dari uang representasi ketua DPRD. 7 s 3

Pasal 3

Pemberian tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) besarnya paling banyak 5 (Lima) kali uang representasi Ketua DPRD Kabupaten Lingga yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu rupiah), dibayar setiap bulan terhitung dari Bulan Januari 2024). Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada penerima sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 4

Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan setiap kali melaksanakan reses yang besarnya paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD Kabupaten Lingga yaitu sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu rupiah) Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pemberian tunjangan ini dibebankan kepada penerima sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 5

Pimpinan DPRD dapat diberikan Dana Operasional dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari. Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2)disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
  1. 1.tinggi, paling banyak 6 (enam) kali,
  2. 2.. sedang, paling banyak 4 (empat) kali, dan
  3. 3.rendah, paling banyak 2 (dua) kali, dari uang representasi Ketua DPRD.
2. b.wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
  1. 1.tinggi, paling banyak 4 (empat) kali,
  2. 2.sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali, dan
  3. 3.rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali, dari uang representasi wakil ketua DPRD. Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
3. a.80” (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum, dan
  1. 1.Kasubbas/ Kasi/Pelabat fangsional A4
  2. 2.Kasubbag Umum OPD Ag | (S5)
(6)
(1)
(2)
(3)
1. b.206 (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 6

Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

a.Ketua yaitu sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu rupiah), dan
b.Wakil Ketua yaitu sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus ribu rupiah). Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan sejak Januari 2025. Sekretaris DPRD Kabupaten Lingga selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga. Ditetapkan di Daik Lingga pada tanggal 7 Januari 2025 £ Ta BUPATI LINGGA 7 Diundangkan di Daik Lingga i pada tanggal 7 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH UPATEN LINGGA IA BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 2359 Ho Jabatan Paraf 1 Kasubbar/Kasi/Pelabat fu 9 |

2.Kasubbag Umum OPD 4 J

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…