DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lingga Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daera, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah. 1. 2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 4. Jabatan bbas/Kasi/Petabat fu Kasubbax Umura OPD

5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: PON Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Lingga. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga. Bupati adalah Bupati Lingga. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan 5. 6. daerah. No Jabatan Paraf

1.Kasubbar/Kasi/Petabat fo. £
2.Kasubbag Umum OPD 10. 11. 12. 13.

(1)
(2)Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pengadaan Barang dan Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman/hibah, dan penyertaan modal baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang dan jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa, meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa. Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD, organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 7. 8. 9.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMD. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Ini, yaitu:

a.meningkatkan efisiensi:
b.menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan, Cc. meningkatkan kemandirian, tanggungjawab, dan profesionalisme:
d.meningkatkan sinergi antar BUMD:
e.menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia:
f.meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,
g.meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi,
h.meningkatkan peran pelaku usaha nasional:
i.mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian: J- meningkatkan keikutsertaan industri kreatif:
k.mewujudkan pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha, dan Il. meningkatkan pengadaan berkelanjutan No Jabatan
1. 1.K bbag/Kasi/Petabat ft
2. 2.Kasubbag Umum OPD

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang dan Jasa, pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, pengadaan secara elektronik, dan sanggah a. b. c. d.

BAB II

KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:

a.meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa,
b.melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif, Cc. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang dan Jasa, mengembangkan e-marketplace Pengadaan Barang dan Jasa,
e.menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik,
f.mendorong penggunaan Barang dan Jasa dalam negeri dan standar nasional Indonesia,
g.memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi,
h.mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif, dan ii melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Pasal 5

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa BUMD sebagai berikut:

a.efisiensi:
b.efektif: Cc. transparan,
d.terbuka,
e.bersaing,
f.adil, dan
g.akuntabel.

Pasal 6

(1)Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
1. a.melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketetapan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa,
2. b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakn untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa, Jabatan Kasubbag Umum OPD d.
(1)
(2)tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan persiangan usaha tidak sehat: menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait: menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD: menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi, dan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa. d. e. £ 8 h. Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
(2)a. a. Direksi, Dewan Pengawas, dewan Komisaris atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Pengawas, dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi: konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana, pejabat pembuat komitmen kelompok kerja pemilihan /pejabat pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha penyedia, dan/atau beberapa badan usaha yang mengikuti tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 5076 (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama. b. e.

BAB III

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 7

Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD dapat bersumber dari: dana BUMD: hibah:b. Cc. d. penyertaan modal, dan sumber dana lain selain anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Pengadaan Barang dan Jasa dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. b. c. Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultasi: dan No Jabatan

1.Kasi/F fa
2.Kasubbag Umum OPD

(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
1. d.Jasa Lainnya. Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi. Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
2. a.Swakelola, dan/atau
3. b.penyedia. Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan cara memperoleh Barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh BUMD, organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat. Pengadaan Barang dan Jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan cara memperoleh Barang atau jasa yang disediakan oleh penyedia Barang atau jasa.

Pasal 8

Pengadaan Barang dan Jasa BUMD dengan perencanaan pengadaan meliputi: identifikasi Pengadaan Barang dan Jasa: penetapan jenis Barang/jasa, cara pengadaan, pemaketan dan konsolidasi: jadwal waktu pemanfaatan Barang/jasa: dan anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Ketentuan mengenai perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Direktur. a. b. d. e. £

Pasal 9

Pengadaan Barang dan Jasa BUMD dilakukan dengan metode:

a.e-purchasing,
b.pengadaan langsung: C. penunjukan langsung,
d.tender cepat, dan
e.tender. Ketentuan mengenai metode pemilihan penyedia Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Direktur.

Pasal 10

Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh pelaku pengadaan. Pembentukan pelaku pengadaan ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD. Ketentuan mengenai pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Direktur. No Jabatan Paraf

1.Kasi/P fa &
2.Kasubbag Umum OPD

Pasal 11

(1)Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dituangkan dalam kontrak atau perjanjian antara Pengguna Barang dan jasa dan Penyedia Barang dan jasa yang mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak.
(2)Ketentuan mengenai Kontrak atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…