Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga, 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341): 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Jabatan Paraf bbas/Kasi/Petabat fi Kasubbag Umum OPD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mejadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
BAB II
Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
BAB III
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan. Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
Tunjangan perumahan yang diberikan bagi Pimpinan DPRD adalah:
Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan. No Jabatan
BAB IV
Kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan dengan dijual tanpa lelang kepada Pimpinan DPRD dan mantan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V
(l) Anggota DPRD berhak menerima tunjangan transportasi.
Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 adalah:
Membuka PDF…