(1)Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (3) sebesar lima puluh persen (50Y4).
(2)Pengajuan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk disampaikan ke BPKAD dan diketahui Camat setelah melengkapi persyaratan :
a.Permohonan Kepala Desa,
b.Rekomendasi Camat, dan
c.Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Jabutan /Kasi/Petabat fu Kasubbax Umum OPD
(3)Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan persyaratan sebagai berikut :
Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa, Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Foto copy Print Out buku rekening pemerintah desa, Foto copy NPWP dan KTP Kepala Desa dan Bendahara, Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan,
f.Surat pernyataantanggungjawab/Pakta Integritas bermaterai, dan
g.Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak tahun anggaran sebelumnya dilengkapi dengan dokumentasi.
(4)Pengajuan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap Kedua dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (4) diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk disampaikan ke BPKAD dan diketahui Camat setelah melengkapi persyaratan :
a.Permohonan Kepala Desa,
b.Rekomendasi Camat: dan
c.Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
a. b. d. e.
(5)Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan persyaratan sebagai berikut :
Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Desa, Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA):, Foto copy Print Out buku rekening pemerintah desa, Foto copy NPWP dan KTP Kepala Desa dan Bendahara, Surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang menunjukan Laporan Realisasi penggunaan dana tahap I minimal 75Y6 (tujuh puluh lima persen) dan dilengkapi dengan dokumentasi.
(6)Tim Kecamatan melakukan Verifikasi Persyaratan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), apabila persyaratan dinyatakan lengkap pihak Kecamatan mengeluarkan Rekomendasi dan Berita Acara Verifikasi.
(7)Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Huruf g dan ayat (5) huruf f tidak berlaku bagi desa yang sudah menjalani proses hukum dan dibuktikan dengan surat penahanan terhadap tersangka dan atau Kepala Desa telah berhenti atau diberhentikan.
(8)Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan persyaratan sebagai berikut :
a.Rekomendasi Camat beserta kelengkapan persyaratan : dan
b.Berita Acara Verifikasi.
(9)Apabila Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) sudah lengkap, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Rekomendasi dan Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(10)Bentuk Surat Permohonan Kepala Desa, Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Desa, Rekomendasi Camat dan Berita Acara Verifikasi, Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
a. b. d. e. Jabatan r bbag/Kasi/ Pelab Kasubbax Umum OPD f. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga. Ditetapkan di Daik Lingga & pada tanggal 30 Januari 2025 4 BUPATI LINGGA R - Diundangkan di Daik Lingga pada tanggal 20 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA A BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 563 Wo Jabatan
1.Kasubbar/Kasi/ Peiabat funenjonalTi
2.Kasubbag Umum OPD